PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2006
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN AGAMA
(Disempurnakan)
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I
Kementerian Negara Republik Indonesia dipandang perlu untuk menetapkan
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara
Republik Indonesia yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2005.
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor:
B/2720/M.PAN/12/2005 tanggal 31 Desember 2005.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DEPARTEMEN AGAMA
BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 1
(1) Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam
peraturan ini disebut Departemen Agama merupakan unsur pelaksana pemerintah;
(2) Departemen dipimpin oleh Menteri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Presiden;
Bagian Kedua
Tugas
Pasal 2
2
Departemen Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan
sebagian tugas pemerintahan di bidang keagamaan.
Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 3
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Departemen Agama
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang
Keagamaan;
b. pelaksanaan urusan Pemerintah di bidang keagamaan;
c. pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;
d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kehidupan keagamaan;
e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang pelaksanaan tugas dan
fungsi Departemen kepada Presiden.
BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4
Departemen Agama terdiri dari:
a. Menteri;
b. Sekretariat Jenderal;
c. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
d. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
e. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
f. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
g. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
h. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
i. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
j. Inspektorat Jenderal;
k. Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
l. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Umat Beragama;
m. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
n. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
o. Staf Ahli Bidang Pemikiran dan Faham Keagamaan;
p. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Umat.
BAB III
SEKRETARIAT JENDERAL
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 5
3
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas
serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unit organisasi di
lingkungan Departemen Agama.
Pasal 6
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a. penetapan Visi, Misi dan Kebijakan di bidang Administrasi;
b. pengkoordinasian kegiatan dan penyiapan Visi, Misi dan Kebijakan Departemen;
c. penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi perencanaan,
keuangan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan, pendayagunaan sumber daya, hukum dan
kerjasama luar negeri, informasi keagamaan dan hubungan masyarakat serta kerukunan umat
beragama untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Departemen;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian kordinator,
Kementerian Negara, Departemen lain, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Lembaga
lain yang terkait;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7
Sekretariat Jenderal terdiri dari:
a. Biro Perencanaan;
b. Biro Kepegawaian;
c. Biro Keuangan dan BMN;
d. Biro Organisasi dan Tatalaksana;
e. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
f. Biro Umum;
g. Pusat Kerukunan Umat Beragama;
h. Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan.
Bagian Ketiga
Biro Perencanaan
Pasal 8
Biro Perencanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan
administrasi perencanaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Biro Perencanaan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang perencanaan;
b. pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana program dan anggaran satuan
organisasi di lingkungan Departemen Agama;
c. pengolahan, penganalisaan dan penelaahan serta penyajian data untuk perencanaan;
4
d. penyusunan rencana dan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang
Departemen berdasarkan visi, misi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
e. penyusunan program dan anggaran PNBP lintas sektoral dan pinjaman luar Negeri;
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan program, serta penyusunan laporan pelaksanaan
program Departemen;
g. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga biro.
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 10
Biro Perencanaan terdiri dari:
a. Bagian Data Perencanaan;
b. Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah I;
c. Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah II;
d. Bagian Pengendalian dan Pelaporan Program;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 11
Bagian Data Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan, penganalisaan,
penelaahan dan penyajian data perencanaan serta pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional
perencana berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 12
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Data
Perencanaan menyelenggarakan fungsi:
a. penganalisaan data perencanaan untuk kebutuhan perencanaan;
b. pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyajian dan penyimpanan data perencanaan;
c. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional perencana.
Pasal 13
Bagian Data Perencanaan terdiri dari:
a. Subbagian Analisis Data Perencanaan
b. Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data;
c. Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana.
Pasal 14
(1) Subbagian Analisis Data Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan analisis data untuk kebutuhan perencanaan;
(2) Subbagian Pengolahan dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perencanaan;
(3) Subbagian Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jabatan fungsional perencana.
Pasal 15
5
Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi dan penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana kegiatan, perumusan program
kegiatan dan penyusunan anggaran, serta penyiapan rumusan kerjasama program lintas sektoral
dan pinjaman luar negeri meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas
Katolik, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Buddha, wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten,
DKI Jakarta, Sumatera dan Kalimantan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 16
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian Penyusunan
Rencana dan Anggaran Wilayah I menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rumusan kebijakan, penyusunan rencana kegiatan meliputi Sekretariat Jenderal,
Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas
Buddha, wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera dan Kalimantan;
b. perumusan program, dan penyusunan anggaran meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen
Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas Hindu dan Ditjen Bimas Buddha,
wilayah Provinsi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Sumatera dan Kalimantan;
c. penyiapan rumusan kerjasama program lintas sektoral dan pinjaman luar negeri.
Pasal 17
Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah I terdiri dari:
a. Subbagian Perumusan Program dan Anggaran I-1;
b. Subbagian Perumusan Program dan Anggaran I-2;
c. Subbagian Kerjasama Program Lintas Sektoral dan Pinjaman Luar Negeri.
Pasal 18
(1) Subbagian Perumusan Program dan Anggaran I-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, perumusan program dan kegiatan serta
penyusunan anggaran meliputi Sekretariat Jenderal, Ditjen Bimas Katolik, Ditjen Bimas
Buddha, Kanwil Dep. Agama Provinsi NAD, Sumbar, Kepri, Sumsel, Bengkulu, Jabar,
Banten, Kalteng, Kaltim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, IAIN Sumut Medan, IAIN
Sultan Thaha Syaefuddin Jambi, IAIN Raden Intan Tanjung Karang, UIN Syahida Jakarta,
STAIN Cirebon, Batusangkar, Palangkaraya, Kerinci, Curup Bengkulu, Jurai Siwo,
Malikussaleh Lhok Seumawe, STAKN Palangkaraya, BDLK Medan, BDLK Palembang,
BDLK Bandung, Balai Litbang Jakarta;
(2) Subbagian Perumusan Program dan Anggaran I-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, perumusan program dan kegiatan serta
penyusunan anggaran meliputi Ditjen Pendidikan Islam, Ditjen Bimas Hindu, Kanwil Dep.
Agama Provinsi Sumut, Riau, Jambi, Lampung, DKI Jakarta, Kalbar, Kalsel, Babel, IAIN
AR-Raniry Banda Aceh, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Raden Fatah Palembang, IAIN
Antasari Banjarmasin, UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, STAIN Bengkulu, STAIN Bukit
Tinggi, STAIN Samarinda, STAIN Pontianak, STAIN Padang Sidempuan, STAIN Bangka
Belitung, STAKN Tarutung, STAHN Palangkaraya, BDLK Padang, BDLK Jakarta, BDLK
Banjarmasin;
(3) Subbagian Kerjasama Program Lintas Sektoral dan Pinjaman Luar Negeri mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran kerjasama dan lintas sektoral
serta pinjaman luar negeri.
6
Pasal 19
Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi penyiapan penyusunan rencana program dan anggaran meliputi Ditjen Bimas Islam,
Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Ditjen Bimas Kristen, Inspektorat Jenderal Badan
Litbang dan Diklat, wilayah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Sulawesi, Bali,
Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Irian Jaya Barat
serta perumusan program dan anggaran PNBP berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Penyusunan
Rencana dan Anggaran Wilayah II menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan rumusan rencana kegiatan, program dan anggaran wilayah II;
b. penyiapan rumusan kebijakan rencana kegiatan, program dan anggaran PNBP.
Pasal 21
Bagian Penyusunan Rencana dan Anggaran Wilayah II terdiri dari:
a. Subbagian Perumusan Program dan Anggaran II-1;
b. Subbagian Perumusan Program dan Anggaran II-2;
c. Subbagian Perumusan Program dan Anggaran PNBP.
Pasal 22
(1) Subbagian Perumusan Program dan Anggaran II-1 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, perumusan program dan kegiatan serta
penyusunan anggaran meliputi Ditjen Bimas Islam, Ditjen Bimas Kristen, Inspektorat
Jenderal, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur, Sulteng, Sultra, Maluku, NTB, Papua,
Maluku Utara, Irjabar, IAIN Walisongo Semarang, UIN Alauddin Makassar, IAIN Serang
Banten, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, IHDN Denpasar, STAIN Ternate, STAIN
Watampone, STAIN Kendari, STAIN Palopo, STAIN Tulung Agung, STAIN Salatiga,
STAIN Surakarta, STAIN Purwokerto, STAKN Ambon, STAKN Tana Toraja, BDLK
Semarang, BDLK Manado, BDLK Denpasar, dan Balai Litbang Makassar;
(2) Subbagian Perumusan Program dan Anggaran II-2 mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, perumusan program dan kegiatan serta
penyusunan anggaran meliputi Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Badan Litbang dan
Diklat, Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Sulawesi Utara, Sulawesi
Selatan, Gorontalo, Bali, NTT, Sulawesi Barat, IAIN Sunan Ampel Surabaya, IAIN Mataram,
IAIN Gorontalo, UIN Malang, STAIN Ambon, STAIN Manado, STAIN Pare-Pare, STAIN
Palu, STAIN Jember, STAIN Ponorogo, STAIN Pamekasan, STAIN Pekalongan, STAIN
Kudus, STAIN Al-Fatah Jayapura, STAKN Sentani Jayapura, STAHN Gde Pudja Mataram,
BDLK Surabaya, BDLK Makassar, dan BDLK Ambon;
(3) Subbagian Perumusan Program dan Anggaran PNBP mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penyiapan bahan, penyusunan program kegiatan dan penyusunan
anggaran PNBP.
Pasal 23
7
Bagian Pengendalian dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan
pemantauan, pengendalian, penyusunan laporan pelaksanaan program departemen, serta
pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 24
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bagian Pengendalian
dan Pelaporan Program menyelenggarakan fungsi:
a. pengendalian, pelaksanaan dan realisasi program;
b. pengumpulan dan penelaahan laporan dan evaluasi pelaksanaan program;
c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategi Departemen Agama serta laporan
akuntabilitas kinerja departemen;
d. pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro.
Pasal 25
Bagian Pengendalian dan Pelaporan Program terdiri dari:
a. Subbagian Pengendalian Program;
b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 26
(1) Subbagian Pengendalian Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengendalian pelaksanaan dan realisasi program;
(2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi pelaksanaan dan realisasi program
serta melakukan penyiapan dan penyusunan laporan realisasi dan akuntabilitas kinerja
Departemen;
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Bagian Keempat
Biro Kepegawaian
Pasal 27
Biro Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan
administrasi kepegawaian berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
Pasal 28
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Biro Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang kepegawaian;
b. pembinaan dan pengkordinasian di bidang pengelolaan administrasi kepegawaian Departemen
Agama;
c. perencanaan kebutuhan dan formasi, pelaksanaan perekrutan, serta pembinaan perundangundangan
kepegawaian;
d. pembinaan dan pengembangan karier dan prestasi kerja pegawai;
8
e. pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan dan pemensiunan pegawai;
f. penyusunan dan penyajian data dan informasi kepegawaian serta pelayanan tata usaha dan
rumah tangga biro.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 29
Biro Kepegawaian terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Per-UU-an Kepegawaian;
b. Bagian Pengembangan Pegawai;
c. Bagian Mutasi Pegawai;
d. Bagian Data dan Informasi Kepegawaian;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 30
Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan
penyusunan rencana dan formasi serta pelaksanaan perekrutan pegawai dan pembinaan peraturan
perundang-undangan, pertimbangan kepegawaian serta pelayanan tata usaha biro berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 31
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Bagian Perencanaan
dan Perundang-undangan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan rencana kebutuhan dan formasi pegawai serta pengkoordinasian perekrutan dan
seleksi penerimaan pegawai;
b. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan perancangan peraturan perundang-undangan
kepegawaian.
c. penyiapan bahan telaahan dan pertimbangan terhadap masalah dan kasus kepegawaian;
d. pelayanan tata usaha dan rumah tangga Biro.
Pasal 32
Bagian Perencanaan dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan Kepegawaian;
b. Subbagian Peraturan Perundangan dan Pertimbangan Kepegawaian;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 33
(1) Subbagian Perencanaan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengolahan dan penganalisaan data dan informasi kepegawaian untuk
penyusunan rencana kebutuhan dan formasi berdasar hasil analisis jabatan dan melaksanakan
koordinasi perekrutan dan seleksi pegawai di lingkungan Departemen Agama;
(2) Subbagian Peraturan Perundangan dan Pertimbangan Kepegawaian mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penelaahan dan
perancangan peraturan perundangan kepegawaian serta penelaahan dan pertimbangan kasus
kepegawaian;
9
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Pasal 34
Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan di bidang pengembangan karier dan kesejahteraan pegawai berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 35
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bagian
Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier jabatan struktural dan ujian jabatan;
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier jabatan fungsional;
pelaksanaan pembinaan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan pegawai .
Pasal 36
Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari:
a. Subbagian Pembinaan Karir Jabatan Struktural dan Ujian Jabatan;
b. Subbagian Pembinaan Karir Jabatan Fungsional;
c. Subbagian Kesejahteraan dan Pelayanan Kesehatan Pegawai.
Pasal 37
a. Subbagian Pembinaan Karir Jabatan Struktural dan Ujian Jabatan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan analisis di bidang
pembinaan, pengembangan dan pengendalian karir jabatan struktural, serta penyusunan
analisis kebutuhan dan diklat, ujian dinas/jabatan, perencanaan dan pengembangan jabatan
struktural serta pembinaan mental, moral dan prestasi pegawai;
b. Subbagian Pembinaan Karir Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan analisis di bidang pembinaan dan pengembangan karier jabatan
fungsional serta penyusunan kebutuhan dan peserta diklat fungsional serta pembinaan dan
penilaian prestasi jabatan fungsional;
c. Subbagian Kesejahteraan dan Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, kesejahteraan pegawai dan pelayanan
kesehatan pegawai.
Pasal 38
Bagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan di
bidang pelaksanaan mutasi, pengangkatan, kepangkatan, pemensiunan dan pemberhentian
pegawai di lingkungan Departemen Agama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 39
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bagian Mutasi
Pegawai menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pelayanan di bidang mutasi;
10
b. pengelolaan dan pembinaan di bidang administrasi mutasi pegawai.
Pasal 40
Bagian Mutasi Pegawai terdiri dari:
a. Subbagian Mutasi Wilayah I;
b. Subbagian Mutasi Wilayah II;
c. Subbagian Mutasi Wilayah III.
Pasal 41
(1) Subbagian Mutasi Wilayah I mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, D.I
Yogyakarta, NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa
Tenggara Timur, Gorontalo, Papua dan Pusat;
(2) Subbagian Mutasi Wilayah II mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Banten,
Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Maluku;
(3) Subbagian Mutasi Wilayah III mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang pengangkatan, kepangkatan, mutasi pegawai,
pemensiunan dan pemberhentian pegawai meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta,
Sumatera Utara, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi
Utara, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara.
Pasal 42
Bagian Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengelolaan dokumentasi, statistik dan informasi kepegawaian berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 43
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Bagian Data dan
Informasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan tata naskah dan data kepegawaian;
b. pencatatan, pengolahan, penyajian data dan informasi kepegawaian.
Pasal 44
Bagian Data dan Informasi Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah I;
b. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah II;
c. Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah III.
Pasal 45
11
(1) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah I mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, D.I Yogyakarta, NAD,
Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur,
Gorontalo, Papua dan Pusat;
(2) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah II mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat,
Jambi, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Maluku;
(3) Subbagian Data dan Informasi Kepegawaian Wilayah III mempunyai tugas melakukan
pembinaan dan pengelolaan tata naskah, pencatatan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi kepegawaian meliputi wilayah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sumatera Utara,
Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi
Tenggara dan Maluku Utara.
Bagian Kelima
Biro Keuangan dan BMN
Pasal 46
Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan Barang Milik Negara berdasarkan kebijakan
Sekretaris Jenderal.
Pasal 47
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Biro Keuangan dan
BMN menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang keuangan dan BMN;
b. pelayanan dan pembinaan penyusunan dokumen keuangan dan pengelolaan PNBP;
c. pelayanan dan pembinaan perbendaharaan;
d. pelayanan dan pembinaan akuntansi dan laporan keuangan;
e. pelayanan dan pembinaan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 48
Biro Keuangan dan BMN terdiri dari:
a. Bagian Pembiayaan dan PNBP;
b. Bagian Perbendaharaan;
c. Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
d. Bagian Akuntansi dan Laporan;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 49
Bagian Pembiayaan dan PNBP mempunyai tugas melaksanakan pembayaran gaji serta
pembinaan dan pelaksanaan PNBP berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Kepala Biro.
12
Pasal 50
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bagian Pembiayaan
dan PNBP menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembayaran gaji pegawai Sekretariat Jenderal serta
pemeriksaan dan evaluasi persyaratan pengajuan surat permintaan pembayaran gaji;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan revisi serta pelaporan PNBP fungsional;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan PNBP umum dan BLU.
Pasal 51
Bagian Pembiayaan dan PNBP terdiri dari:
a. Subbagian Gaji dan Penerbitan SPP;
b. Subbagian Pembinaan PNBP Fungsional;
c. Subbagian Pembinaan PNBP Umum dan BLU.
Pasal 52
(1) Subbagian Gaji dan Penerbitan SPP mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyusunan dan penerbitan SPP serta pengurusan pembayaran gaji pegawai di
lingkungan Sekretariat Jenderal;
(2) Subbagian Pembinaan PNBP Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan penyusunan pedoman dan peraturan serta revisi PNBP fungsional;
(3) Subbagian Pembinaan PNBP Umum dan BLU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan penyusunan pedoman dan peraturan PNBP umum
dan Badan Layanan Umum (BLU).
Pasal 53
Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengujian dokumen tagihan, pembinaan perbendaharaan satuan kerja, penyiapan
akuntansi laporan, dan penyelenggaraan tata usaha biro berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 54
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Bagian
Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
pelaksanaan pengujian dokumen pembayaran dan penerbitan SPM;
pelaksanaan penyusunan penyelesaian masalah kerugian Negara Tuntutan Perbendaharaan dan
Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
pelaksanaan pembinaan perbendaharaan dan bendaharawan;
pelaksanaan pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro serta penyiapan laporan realisasi
anggaran Setjen.
Pasal 55
Bagian Perbendaharaan terdiri dari:
Subbagian Pembinaan Perbendaharaan;
Subbagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan SPM;
Subbagian TU Biro dan Aklap Satker.
13
Pasal 56
(1) Subbagian Pembinaan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pembinaan kasus-kasus yang berkaitan dengan kerugian negara;
(2) Subbagian Pengujian Dokumen dan Penerbitan SPM mempunyai tugas melakukan penelaahan
dan penelitian DIPA dan RKAKL, penyiapan bahan pengendalian, pengujian dokumen
tagihan, serta pembinaan pelaksanaan anggaran;
(3) Subbagian TU Biro dan Aklap Satker mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
akuntansi laporan Setjen dan pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro.
Pasal 57
Bagian Pengelolaan BMN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan inventarisasi dan pengelolaan barang milik negara berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 58
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Bagian Pengelolaan
BMN menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan pedoman inventarisasi, penghapusan, pemanfaatan
dan penanganan kasus BMN;
penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan bahan pertimbangan penetapan penghapusan,
pemanfaatan dan penanganan kasus BMN;
penyiapan bahan dan pelaksanaan inventarisasi barang milik negara, penghapusan, pemanfaatan
dan penanganan kasus BMN;
pelaksanaan bahan dan pelaksanaan statistik dan dokumen BMN di lingkungan departemen.
Pasal 59
Bagian Pengelolaan BMN terdiri dari:
Subbagian Inventarisasi;
Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan BMN;
Subbagian Penanganan Kasus BMN.
Pasal 60
Subbagian Inventarisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman,
pembinaan inventarisasi dan dokumen BMN;
Subbagian Pemanfaatan dan Penghapusan BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembinaan pemanfaatan dan penghapusan BMN;
Subbagian Penanganan Kasus BMN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penanganan kasus BMN.
Pasal 61
Bagian Akuntansi dan Laporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan
pelaksanaan perekaman, penggabungan dan penyusunan laporan keuangan Departemen Agama
yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
14
Pasal 62
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Bagian Akuntansi dan
Laporan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan perekaman dan penggabungan data laporan
keuangan;
b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan perekaman dan penggabungan data laporan
barang milik negara;
c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penyusunan akuntansi dan laporan keuangan.
Pasal 63
Bagian Akuntansi dan Laporan terdiri dari:
a. Subbagian Akuntansi Keuangan;
b. Subbagian Akuntansi Barang;
c. Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan.
Pasal 64
(1) Subbagian Akuntansi Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pembinaan perekaman dan penggabungan data laporan keuangan di lingkungan Departemen
Agama dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku;
(2) Subbagian Akuntansi Barang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pembinaan
perekaman dan penggabungan data laporan barang milik Negara di lingkungan Departemen
Agama dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku;
(3) Subbagian Penyusunan Laporan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pembinaan penyusunan akuntansi serta laporan keuangan Departemen Agama kepada Menteri
Keuangan.
Bagian Keenam
Biro Organisasi dan Tatalaksana
Pasal 65
Biro Organisasi dan Tatalaksana (ORTALA) mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan pembinaan administrasi organisasi dan tatalaksana berdasarkan kebijakan
Sekretaris Jenderal.
Pasal 66
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Biro Organisasi dan
Tatalaksana menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, kebijakan dan pembakuan di bidang Organisasi dan
Tatalaksana;
b. pengkajian, penilaian, penyusunan dan pembentukan kelembagaan dan analisis jabatan serta
penyajian informasi jabatan;
c. pengkajian, penyusunan dan pembinaan ketatalaksanaan;
d. pembinaan dan evaluasi kinerja organisasi, pembinaan pengawasan melekat serta koordinasi
dan pembinaan tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
e. pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro;
15
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 67
Biro Organisasi dan Tatalaksana terdiri dari:
a. Bagian Analisis Kebijakan;
b. Bagian Pembinaan Kelembagaan;
c. Bagian Ketatalaksanaan;
d. Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 68
Bagian Analisis Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan analisis dan koordinasi
perumusan visi, misi, kebijakan, dan pembakuan organisasi di lingkungan Departemen Agama
serta penyiapan bahan koordinasi pimpinan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 69
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Bagian Analisis
Kebijakan menyelenggarakan fungsi:
a. penganalisaan bahan perumusan visi, misi, kebijakan dan pembakuan organisasi di
lingkungan Departemen Agama;
b. koordinasi perumusan visi, misi, kebijakan dan pembakuan organisasi di lingkungan
Departemen Agama;
c. penyiapan bahan kebijakan dan koordinasi pimpinan.
Pasal 70
Bagian Analisis Kebijakan terdiri dari:
a. Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Teknis;
b. Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Administrasi;
c. Subbagian Pembakuan.
Pasal 71
(1) Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Teknis mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan penganalisaan perumusan visi, misi dan kebijakan teknis organisasi
serta penyiapan bahan rapat kordinasi pimpinan;
(2) Subbagian Analisis dan Perumusan Kebijakan Administrasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan penganalisaan serta perumusan kebijakan di bidang
administrasi;
(3) Subbagian Pembakuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
penilaian/evaluasi, analisis/pengkajian, perumusan dan pembinaan di bidang pembakuan.
Pasal 72
16
Bagian Pembinaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan
kelembagaan, analisis jabatan, dan pengkajian, serta penilaian dan pembinaan organisasi
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 73
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Bagian Pembinaan
Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan, pembentukan, pengembangan dan
penyempurnaan organisasi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, beban kerja organisasi dan
penyajian informasi jabatan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian, penilaian, pembinaan serta evaluasi
pelaksanaan tugas organisasi.
Pasal 74
Bagian Pembinaan Kelembagaan terdiri dari:
a. Subbagian Pengembangan Organisasi;
b. Subbagian Analisis Jabatan;
c. Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Organisasi.
Pasal 75
(1) Subbagian Pengembangan Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembentukan, penghapusan, penegrian, alih status organisasi;
(2) Subbagian Analisis Jabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
analisis jabatan, pengembangan jabatan fungsional, penyiapan hasil penghitungan beban kerja
dan penyajian informasi jabatan;
(3) Subbagian Pembinaan dan Evaluasi Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pengkajian, penilaian, pembinaan serta evaluasi pelaksanaan tugas
organisasi.
Pasal 76
Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pembinaan
manajemen kantor, serta ketatalaksanaan organisasi di lingkungan Departemen Agama
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 77
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Bagian
Ketatalaksanaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan
serta pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan
serta pembinaan manajemen perkantoran dan sistim pelayanan masyarakat;
c. pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro.
17
Pasal 78
Bagian Ketatalaksanaan terdiri dari:
a. Subbagian Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja;
b. Subbagian Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 79
(1) Subbagian Pengembangan Sistem dan Prosedur Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan analisis/pengkajian, penilaian/evaluasi dan penyusunan serta
pembinaan sistem dan prosedur kerja organisasi;
(2) Subbagian Pembinaan Administrasi dan Pelayanan Masyarakat mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian/evaluasi, analisis/pengkajian dan penyusunan,
serta pembinaan manajemen kantor dan sistim pelayanan masyarakat;
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Pasal 80
Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan
pembinaan akuntabilitas kinerja organisasi, pengkoordinasian dan pembinaan penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan serta pembinaan pelaksanaan pengawasan melekat berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 81
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Bagian Evaluasi
Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pembinaan akuntabilitas kinerja organisasi;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perangkat serta pelaksanaan
pengawasan melekat.
Pasal 82
Bagian Evaluasi Kinerja Organisasi terdiri dari:
a. Subbagian Pembinaan Kinerja Organisasi;
b. Subbagian Pengolahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
c. Subbagian Waskat.
Pasal 83
(1) Subbagian Pembinan Kinerja Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan pengolahan laporan akuntabilitasi kinerja organisasi dan evaluasi;
(2) Subbagian Pengolahan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil
pengawasan;
18
(3) Subbagian Waskat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pembinaan dan pengembangan perangkat/sistem serta pelaksanaan pengawasan melekat.
Bagian Ketujuh
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
Pasal 84
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan
dan pembinaan administrasi hukum penelaahan dan koordinasi perumusan peraturan perundangundangan,
serta pembinaan dan kerjasama luar negeri berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
Pasal 85
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Biro Hukum dan
Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Hukum dan Kerjasama Luar
Negeri;
b. penelaahan koordinasi dan harmonisasi penyusunan/perancangan peraturan perundangundangan;
c. pembinaan penyuluhan dan pertimbangan hukum;
d. pelaksanaan, pembinaan dan koordinasi hubungan kerja sama luar negeri;
e. pelayanan urusan tata usaha dan rumah tangga biro;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 86
Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:
a. Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum;
c. Bagian Kerjasama Luar Negeri;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 87
Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan
mempunyai tugas melaksanakan pendokumentasian, penilaian dan evaluasi peraturan perundangundangan
serta koordinasi dan harmonisasi perancangan peraturan perundang-undangan, dan
pembinaan jabatan perancang perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 88
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Bagian Penelaahan
dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap peraturan perundangundangan;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pendokumentasian dan penelaahan rancangan peraturan
perundang-undangan;
19
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian dan harmonisasi rancangan peraturan
perundang-undangan dan pembinaan jabatan perancang perundang-undangan;
d. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro.
Pasal 89
Bagian Penelaahan dan Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan terdiri
dari:
a. Subbagian Penelaahan dan Perundang-undangan;
b. Subbagian Penyusunan Rancangan;
c. Subbagian Tata Usaha Biro.
Pasal 90
(1) Subbagian Penelaahan Per-UU mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan dan
evaluasi terhadap materi dan eksistensi peraturan perundang-undangan, serta pembinaan
jabatan fungsional perancang per-UU;
(2) Subbagian Penyusunan Rancangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian rancangan serta mendokumentasikan
peraturan perundang-undangan;
(3) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro.
Pasal 91
Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum mempunyai tugas melaksanakan
penyuluhan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 92
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Bagian Penyuluhan
dan Pertimbangan Hukum menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyuluhan hukum;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pertimbangan, nasihat, konsultasi dan bantuan hukum,
berkenaan dengan kasus kebijakan keagamaan serta aset negara.
Pasal 93
Bagian Penyuluhan dan Pertimbangan Hukum terdiri dari:
a. Subbagian Penyuluhan Hukum;
b. Subbagian Penyelesaian Kasus Kebijakan dan Keagamaan;
c. Subbagian Penyelesaian Kasus Aset Negara.
Pasal 94
(1) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyuluhan nasehat dan konsultasi hukum dan peraturan perundang-undangan;
(2) Subbagian Penyelesaian Kasus Kebijakan dan Keagamaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum terhadap
20
penyelesaian kasus kebijakan di bidang pembinaan kehidupan beragama dan kasus
keagamaan;
(3) Subbagian Penyelesaian Kasus Aset Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pemberian pertimbangan, dan bantuan hukum terhadap penyelesaian kasus
aset negara.
Pasal 95
Bagian Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pengembangan kerjasama
dengan instansi/lembaga luar negeri koordinasi dan penyelesaian dokumen bantuan dan
kerjasama luar negeri berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala
Biro.
Pasal 96
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Bagian Kerjasama
Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengembangan hubungan dan kerjasama dengan
instansi/lembaga luar negeri;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan penyelesaian dokumen bantuan dan kerja sama luar negeri.
Pasal 97
Bagian Kerjasama Luar Negeri terdiri dari:
a. Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri;
b. Subbagian Pengelolaan Dokumen.
Pasal 98
(1) Subbagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan program kerjasama dan luar negeri;
(2) Subbagian Pengelolaan Dokumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengelolaan dokumen bantuan dan kerjasama luar negeri.
Bagian Kedelapan
Biro Umum
Pasal 99
Biro Umum mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan administrasi
umum dan kerumahtanggaan berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
Pasal 100
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Biro Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan tata usaha dan kearsipan di lingkungan Departemen Agama
Pusat;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dinas serta ketertiban dan keamanan pada
Kantor Pusat Departemen Agama;
c. pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan pengadaan di lingkungan Departemen Agama;
21
d. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan
Departemen Agama Pusat;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 101
Biro Umum terdiri dari:
a. Bagian Tata Persuratan;
b. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
c. Bagian Perlengkapan;
d. Bagian Rumah Tangga;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 102
Bagian Tata Persuratan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan persuratan dan
kearsipan serta pelayanan tata usaha dan rumah tangga biro berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 103
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Bagian Tata
Persuratan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan tata usaha biro;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan pelayanan tata usaha Staf Ahli Menteri;
c. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan surat dan kearsipan.
Pasal 104
Bagian Tata Persuratan terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha Biro;
b. Subbagian Tata Usaha Staf Ahli;
c. Subbagian Kearsipan dan Pengurusan Surat.
Pasal 105
(1) Subbagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga biro;
(2) Subbagian Tata Usaha Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan tata usaha
Staf Ahli Menteri;
(3) Subbagian Kearsipan dan Pengurusan Surat mempunyai tugas melakukan pengolahan surat
serta kearsipan Departemen Agama dan pembinaan jabatan arsiparis;
Pasal 106
Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan
pimpinan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 107
22
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Bagian TU Pimpinan
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pelayanan administrasi dan rumah tangga Menteri;
b. pelaksanaan pelayanan administrasi dan rumah tangga Sekretaris Jenderal;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi dan ketatausahaan protokol.
Pasal 108
Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha Menteri;
b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal;
c. Subbagian Protokol.
Pasal 109
(1) Subbagian Tata Usaha Menteri mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
administrasi dan rumah tangga Menteri;
(2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan
administrasi dan rumah tangga Sekretaris Jenderal;
(3) Subbagian Protokol mempunyai tugas melakukan urusan protokol dan pengaturan tamu
pimpinan.
Pasal 110
Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan melakukan pembinaan pengadaan perlengkapan di lingkungan Departemen Agama
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Biro.
Pasal 111
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Bagian Perlengkapan
menyelenggarakan fungsi:
penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan;
pelaksanaan pengadaan;
pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan pelaporan.
Pasal 112
Bagian Perlengkapan terdiri dari:
Subbagian Rencana Kebutuhan;
Subbagian Pembelian;
Subbagian Penyimpanan Pendistribusian dan Pelaporan.
Pasal 113
(1) Subbagian Rencana Kebutuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penghimpunan, pengolahan dan penganalisaan data penyusunan rencana
kebutuhan barang di lingkungan Sekretariat Jenderal;
23
(2) Subbagian Pembelian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pelelangan/tender Barang Milik Negara di lingkungan Sekretariat Jenderal serta pembinaan
standar harga dan mutu pengadaan barang di lingkungan Departemen Agama;
(3) Subbagian Penyimpanan, Pendistribusian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan penyiapan bahan penyusunan laporan
Akuntansi barang milik negara di lingkungan Sekretariat Jenderal.
Pasal 114
Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan
Kantor Pusat Departemen Agama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Kepala Biro.
Pasal 115
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Bagian Rumah
Tangga menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana serta kebersihan kantor pusat Departemen
Agama;
b. pelaksanaan urusan perjalanan dinas dan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan
Sekretariat Jenderal;
c. pelaksanaan keamanan dan ketertiban kantor pusat Departemen Agama.
Pasal 116
Bagian Rumah Tangga terdiri dari:
a. Subbagian Urusan Dalam;
b. Subbagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas;
c. Subbagian Keamanan dan Ketertiban.
Pasal 117
(1) Subbagian Urusan Dalam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pemeliharaan sarana, prasarana dan kebersihan Kantor Pusat Departemen Agama;
(2) Subbagian Pengangkutan dan Perjalanan Dinas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas dan pengurusan kendaraan dinas di lingkungan
Sekretariat Jenderal dan pengangkutan pegawai Departemen Agama;
(3) Subbagian Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pelayanan keamanan dan ketertiban Kantor Pusat Departemen Agama.
Bagian Kesembilan
Pusat Kerukunan Umat Beragama
Pasal 118
Pusat Kerukunan Umat Beragama mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan
pembinaan kerukunan hidup umat beragama berdasarkan kebijakan Sekretaris Jenderal.
24
Pasal 119
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Pusat Kerukunan
Umat Beragama menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang KUB;
pelaksanaan dan pembinaan perumusan kebijakan di bidang kerukunan dan hubungan antar umat
beragama serta inventarisasi dan pemecahan masalah kerukunan;
pelaksanaan dan pembinaan kerjasama/kemitraan umat beragama dan lembaga-lembaga
keagamaan, serta pemberdayaan lembaga dan tokoh-tokoh keagamaan;
pelaksanaan dan pelayanan rumah tangga dan Tata Usaha pusat.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 120
Pusat Kerukunan Umat Beragama terdiri dari:
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan;
Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan;
Subbagian Tata Usaha;
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 121
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan mempunyai tugas melaksanakan kajian
kebijakan dan perundang-undangan kerukunan, pembinaan dan pengembangan program
kerukunan, serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 122
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Bidang
Pengembangan Kebijakan Kerukunan menyelenggarakan fungsi:
pengkajian dan penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan di bidang kerukunan
inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan;
pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan pengembangan program kerukunan.
Pasal 123
Bidang Pengembangan Kebijakan Kerukunan terdiri dari:
Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah;
Subbidang Bina Program Kerukunan.
Pasal 124
Subbidang Kajian Perundang-undangan, Inventarisasi dan Pemecahan Masalah mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan peraturan perundangundangan
di bidang kerukunan serta inventarisasi dan pemecahan kasus-kasus keagamaan;
Subbidang Bina Program Kerukunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan penyusunan serta pembinaan program di bidang kerukunan hidup umat
beragama.
25
Pasal 125
Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pengembangan kemitraan, kerjasama dan pemberdayaan lembaga, agama dan forum komunikasi
antar umat beragama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala
Pusat.
Pasal 126
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, Bidang Kerjasama
Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kemitraan umat serta Forum
Komunikasi Umat Beragama (FKUB);
penyiapan bahan dan pelaksanaan kerjasama antar umat beragama dan pemberdayaan lembaga
keagamaan dan tokoh agama;
Pasal 127
Bidang Kerjasama Lembaga Keagamaan terdiri dari:
Subbidang Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Tokoh Agama;
Subbidang Pemberdayaan Lembaga Keagamaan.
Pasal 128
Subbidang Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Tokoh Agama mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, kerjasama pengembangan
kemitraan, dan pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) serta
pemberdayaan tokoh agama;
Subbidang Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan lembaga-lembaga keagamaan.
Pasal 129
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Pusat.
Bagian Kesepuluh
Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan
Pasal 130
Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan pembinaan informasi keagamaan dan kehumasan berdasarkan kebijakan Sekretaris
Jenderal.
26
Pasal 131
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Pusat Informasi Keagamaan
dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi:
penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pembinaan sistem informasi
keagamaan dan kehumasan;
perencanaan, pembinaan dan pengembangan sistem dan jaringan serta penyelenggaraan informasi
keagamaan;
pembinaan dan pengembangan serta pengolahan dan penyajian data keagamaan;
pelayanan kehumasan, penyampaian informasi keagamaan kepada masyarakat;
pelaksanaan pelayanan tata usaha dan rumah tangga Pusat;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris Jenderal.
Pasal 132
Pusat Informasi Keagamaan dan Kehumasan terdiri dari:
Bidang Kehumasan;
Bidang Pengembangan dan Analisis Data Keagamaan;
Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi;
Subbagian Tata Usaha.
Pasal 133
Bidang Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan
hubungan antara lembaga resmi, ormas, penerangan masyarakat, dan kerjasama media massa serta
pembinaan jabatan fungsional pranata kehumasan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 134
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Bidang Kehumasan
menyelenggarakan fungsi:
pembinaan hubungan antar departemen, lembaga Negara dan lembaga masyarakat;
pengumpulan, pengolahan dan penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan
departemen untuk informasi kepada masyarakat;
pembinaan hubungan kerjasama media massa dan pembinaan jabatan pranata kehumasan.
Pasal 135
Bidang Kehumasan terdiri dari:
Subbidang Hubungan Lembaga Resmi dan Media Massa;
Subbidang Penerangan Masyarakat.
Pasal 136
27
Subbidang Hubungan Lembaga Resmi dan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan pelaksanaan pembinaan hubungan kerjasama antar departemen, lembaga negara
(resmi dan ormas) serta media massa;
Subbidang Penerangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan kodifikasi
kebijakan dan kegiatan untuk informasi kepada masyarakat serta pembinaan pranata
kehumasan.
Pasal 137
Bidang Pengembangan dan Analisis Data Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembinaan, dan pengembangan sistem dan analisis data serta informasi keagamaan
dan pembinaan jabatan fungsional statistisi berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 138
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Bidang
Pengembangan dan Analisis Data Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
pelaksana standarisasi dan komunikasi data;
penganalisaan data keagamaan;
pembinaan ketenagaan dan penilaian jabatan fungsional pranata komputer dan statistisi;
perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.
Pasal 139
Bidang Pengembangan dan Analisis Data Keagamaan terdiri dari:
Subbidang Standardisasi dan Komunikasi Data;
Subbidang Analisis Data.
Pasal 140
Subbidang Standardisasi dan Komunikasi Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan pelaksanaan penyusunan standarisasi instrumen, kodifikasi dan komunikasi serta
penyiapan bahan perencanaan data serta pengintegrasian dan pengembangan database;
Subbidang Analisis Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pengolahan, penyimpanan, dan penganalisaan serta penyajian data dan informasi keagamaan.
Pasal 141
Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi keagamaan dan jaringan
komunikasi data serta penyelenggaraan website berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 142
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Bidang
Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengembangan aplikasi penyelenggaraan telematika;
28
b. perencanaan, pembinaan dan koordinasi bidang pengembangan jaringan informasi, layanan
informasi dan website;
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan manajemen sistem jaringan informasi dan
komunikasi;
d. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan website.
Pasal 143
Bidang Penyelenggaraan Sistem Jaringan dan Aplikasi terdiri dari:
a. Subbidang Manajemen Jaringan;
b. Subbidang Penyelenggaraan Website.
Pasal 144
(1) Subbidang Manajemen Jaringan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sistem jaringan.
(2) Subbidang Penyelenggaraan Website mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana jaringan
informasi dan sistem komunikasi serta pembinaan, website dan pembinaan jabatan fungsional
pranata komputer.
Pasal 145
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga pusat.
Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional
Pasal 146
Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan menurut jenis dan jenjang
jabatan fungsional yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 147
Kelompok jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior;
Jumlah pemangku jabatan fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan hasil analisis beban kerja;
Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Bagian Keduabelas
Tata Kerja
Pasal 148
Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Jenderal, Kepala Biro dan Kepala Pusat wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing,
29
maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi lain di luar departemen sesuai
dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pasal 149
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta melakukan pengawasan
melekat (Waskat) dan memberikan bimbingan serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 150
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan satuan organisasi diatasnya serta wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk-petunjuk kerja pimpinan satuan organisasi diatasnya, serta bertanggung jawab
dan melaporkan proses dan hasil pelaksanaan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan
masing-masing.
Pasal 151
Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib
diolah untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan utama dalam pengambilan kebijakan,
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut serta penilaian prestasi kerja dan pembinaan karier
pejabat/pegawai di lingkungan masing masing.
Pasal 152
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada
satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 153
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala
satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masingmasing
wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IV
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 154
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Pendidikan Islam berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 155
30
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154, Direktorat Jenderal
Pendidikan Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Pendidikan
Islam;
b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Pendidikan Islam;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Islam;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 156
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pendidikan Madrasah;
c. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
d. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam;
e. Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 157
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 158
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Pendidikan Islam;
c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Direktorat Jenderal;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan unit kerja terkait;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 159
Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Data;
31
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum.
Pasal 160
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, pelayanan data dan informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi akuntabilitas
kinerja berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal.
Pasal 161
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan rencana dan program;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
c. penyiapan data serta pengembangan sistim informasi;
d. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program.
Pasal 162
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Data dan Informasi;
c. Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program.
Pasal 163
(1) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, Program
dan anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pelayanan data perencanaan serta
pengembangan sistim informasi;
(3) Subbagian Pengendalian dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pengendalian, evaluasi dan monitoring program serta akuntabilitas kinerja.
Pasal 164
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktur Jenderal.
Pasal 165
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 164, Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pengelolaan anggaran dan pembiayaan;
b. pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
32
c. pelaksanaan verifikasi dan pelaporan keuangan.
Pasal 166
Bagian Keuangan terdiri dari:
a. Subbagian Anggaran dan Pembiayaan;
b. Subbagian Perbendaharaan;
c. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
Pasal 167
(1) Subbagian Anggaran dan Pembiayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pegumpulan, pengolahan, penganalisaan anggaran dan pembiayaan;
(2) Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pengujian dokumen tagihan, penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(3) Subbagian Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
evaluasi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran serta laporan keuangan dan
inventarisasi BMN.
Pasal 168
Bagian Oganisasi dan Tatalaksana (ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 169
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.
Pasal 170
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Organisasi & Tatalaksana;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 171
(1) Subbagian Organisasi & Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penilaian kinerja organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengadaaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan
administrasi dan kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
33
Pasal 172
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 173
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor dan keprotokolan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan kantor.
Pasal 174
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 175
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan,
pengangkutan, perjalanan dinas dan keprotokolan;
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen, perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan
pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
Bagian Keempat
Direktorat Pendidikan Madrasah
Pasal 176
Direktorat Pendidikan Madrasah mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang Pendidikan Madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 177
Dalam melaksanakan tugas sebagimanan dimaksud dalam Pasal 176, Direktorat
Pendidikan Madrasah menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini
(Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal) dan madrasah;
b. perumusan standar nasional di bidang kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, bantuan dan
beasiswa, kelembagaan dan kerjasama, kesiswaan pada pendidikan anak usia dini (Raudlatul
Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal) dan madrasah;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Madrasah;
34
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidikan anak usia dini dan madrasah;
e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Pasal 178
Direktorat Pendidikan Madrasah terdiri dari:
a. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi;
b. Subdirektorat Ketenagaan;
c. Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa;
d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama;
e. Subdirektorat Kesiswaan;
f. Subbag Tata Usaha.
Pasal 179
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional, pelaksanaan kurikulum dan evaluasi
pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal) dan madrasah
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 180
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179, Subdirektorat
Kurikulum dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kurikulum dan evaluasi;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum dan evaluasi
Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum dan evaluasi
Madrasah Ibtidaiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum dan evaluasi
Madrasah Tsanawiyah;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum dan evaluasi
Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 181
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi RA/BA/TA;
b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi MI;
c. Seksi Kurikulum dan Evaluasi MTs;
d. Seksi Kurikulum dan Evaluasi MA dan MAK.
Pasal 182
(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi RA/BA/TA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kurikulum serta evaluasi Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal;
(2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan kurikulum serta evaluasi Madrasah Ibtidaiyah;
35
(3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan kurikulum serta evaluasi Madrasah Tsanawiyah;
(4) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
penyusunan standar nasional dan kurikulum serta evaluasi Madrasah Aliyah dan Madrasah
Aliyah Kejuruan.
Pasal 183
Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan standar nasional, pelaksanaan pendidikan dan tenaga kependidikan pada
pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal) dan
madrasah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 184
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183, Subdirektorat
Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Ketenagaan
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang tenaga pendidik dan
kependidikan RA, BA dan TA;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang tenaga pendidik dan
kependidikan Madrasah Ibtidaiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang tenaga pendidik dan
kependidikan Madrasah Tsanawiyah;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang tenaga pendidik dan
kependidikan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 185
Subdirektorat Ketenagaan terdiri dari:
a. Seksi Ketenagaan RA/BA/TA;
b. Seksi Ketenagaan MI;
c. Seksi Ketenagaan MTs;
d. Seksi Ketenagaan MA dan MAK.
Pasal 186
(1) Seksi Ketenagaan RA/BA/TA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan tenaga
pendidik dan kependidikan Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal;
(2) Seksi Ketenagaan Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan tenaga
pendidik dan kependidikan Madrasah Ibtidaiyah;
(3) Seksi Ketenagaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan penyusunan standar nasional dan tenaga pendidik dan kependidikan
Madrasah Tsanawiyah;
(4) Seksi Ketenagaan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
36
penyusunan standar nasional dan tenaga pendidik dan kependidikan pada Madrasah Aliyah
dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 187
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional, pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk
pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal) dan
madrasah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 188
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187, Subdirektorat
Bantuan dan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Sarana;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa
RA/BA/TA;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa Madrasah
Ibtidaiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa Madrasah
Tsanawiyah;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa Madrasah
Aliyah dan Maadrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 189
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa terdiri dari:
a. Seksi Bantuan dan Beasiswa RA/BA dan TA;
b. Seksi Bantuan dan Beasiswa Madrasah Ibtidaiyah;
c. Seksi Bantuan dan Beasiswa Madrasah Tsanawiyah;
d. Seksi Bantuan dan Beasiswa MA dan MAK.
Pasal 190
(1) Seksi Bantuan dan Beasiswa RA/BA dan TA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal,
Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal);
(2) Seksi Bantuan dan Beasiswa Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk pendidikan Madrasah Ibtidaiyah;
(3) Seksi Bantuan dan Beasiswa Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk pendidikan Madrasah Tsanwiyah;
(4) Seksi Bantuan dan Beasiswa Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
penyusunan standar nasional dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk Pendidikan
Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
37
Pasal 191
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional, kelembagaan dan pengembangan
kerjasama pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal)
dan madrasah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 192
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191, Subdirektorat
Kelembagaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kelembagaan dan kerjasama;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan serta
pengembangan kerjasama Raudhatul Atfal, Bustanul Atfal, Tarbiyatul Athfal dan Madrasah
Ibtidaiyah.
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan serta
pengembangan kerjasama Madrasah Tsanawiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan serta
pengembangan kerjasama Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 193
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama RA/BA/TA dan MI;
b. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama MTs;
c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama MA dan MAK.
Pasal 194
(1) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal dan
Madrasah Ibtidaiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kelembagaan serta
pengembangan kerjasama Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal dan Madrasah
Ibtidaiyah serta akreditasinya;
(2) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama MTs mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kelembagaan serta pengembangan kerjasama Madrasah Tsanawiyah serta akreditasinya;
(3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan bimbingan kelembagaan serta
pengembangan kerjasama Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan serta
akreditasinya.
Pasal 195
Subdirektorat Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan standar nasional, pembinaan kesiswaan dan peningkatan kemampuan,
ketrampilan serta pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan anak usia dini (Raudlatul
Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal) dan madrasah berdasarkan sasaran, program, dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 196
38
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195, Subdirektorat
Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kesiswaan;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan anak usia
dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal dan Tarbiyatul Athfal) dan Madrasah Ibtidaiyah;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan Madrasah Tsanawiyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kesiswaan, peningkatan
kemampuan, keterampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan Madrasah Aliyah dan
Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 197
Subdirektorat Kesiswaan terdiri dari:
a. Seksi Kesiswaan RA/BA/TA dan MI;
b. Seksi Kesiswaan MTs;
c. Seksi Kesiswaan MA dan MAK.
Pasal 198
(1) Seksi Kesiswaan RA/BA/TA dan MI mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kesiswaan
pendidikan anak usia dini (Raudlatul Athfal, Bustanul Athfal, Tarbiyatul Athfal) dan
Madrasah Ibtidaiyah.
(2) Seksi Kesiswaan Madrasah Tsanawiyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kesiswaan Madrasah Tsanawiyah.
(3) Seksi Kesiswaan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
penyusunan standar nasional dan kesiswaan Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
Pasal 199
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Pasal 200
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan diniyah dan pondok pesantren
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 201
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Direktorat
Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang Pendidikan Diniyah dan
Pondok Pesantren;
b. perumusan standar nasional di bidang Pendidikan Diniyah, penyelenggaraan Pendidikan
Salafiyah, Pendidikan Al-qur’an, dan Majelis Ta’lim, Pendidikan Kesetaraan dan Wajib
Belajar, Bantuan dan Beasiswa, serta Pemberdayaan Santri dan Layanan Kepada Masyarakat;
39
c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pendidikan pada Diniyah dan Pondok Pesantren;
d. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Pasal 202
Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren terdiri dari:
a. Subdirektorat Pendidikan Diniyah;
b. Subdirektorat Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
c. Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar;
d. Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa;
e. Subdirektorat Pemberdayaan Santri dan Layanan Kepada Masyarakat;
f. Subbag Tata Usaha.
Pasal 203
Subdirektorat Pendidikan Diniyah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional serta kependidikan dan pembelajaran pada
pendidikan diniyah formal dan diniyah taklimiyah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 204
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, Subdirektorat
Pendidikan Diniyah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan diniyah;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum pada pendidikan
diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang ketenagaan pada pendidikan
diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan dan kerjasama
pada pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang supervisi dan evaluasi pada
pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah.
Pasal 205
Sub Direktorat Pendidikan Diniyah terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama;
d. Seksi Supervisi dan Evaluasi.
Pasal 206
(1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan bimbingan kurikulum
pada pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan bimbingan ketenagaan
pada pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
(3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan bimbingan
kelembagaan dan kerjasama pada pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah;
40
(4) Seksi Supervisi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan bimbingan
supervisi dan evaluasi pada pendidikan diniyah formal dan diniyah takmiliyah.
Pasal 207
Subdirektorat Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan bahan standar
nasional serta pendidikan dan pembelajaran pada pendidikan salafiyah, pendidikan al-qur’an dan
majelis ta’lim berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 208
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat
Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-
Quran dan Majelis Ta’lim;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum pada Pendidikan
Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang ketenagaan pada Pendidikan
Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan dan kerjasama
pada Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan pengendalian di bidang supervisi dan
evaluasi pada Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
Pasal 209
Subdirektorat Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama;
d. Seksi Supervisi dan Evaluasi.
Pasal 210
(1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kurikulum pada
Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan ketenagaan pada
Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
(3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kelembagaan dan kerjasama pada Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis
Ta’lim;
(4) Seksi Supervisi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan supervisi
dan evaluasi pada Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al-Qur’an dan Majelis Ta’lim;
41
Pasal 211
Subdirektorat Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional dan pendidikan dan
pembelajaran pada pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren dan majelis
ta’lim berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 212
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, Subdirektorat
Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Kesetaraan dan Wajib
Belajar;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kurikulum pada Pendidikan
Kesetaraan dan Wajib Belajar di pondok pesantren dan majelis ta’lim;
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang ketenagaan pada pendidikan
kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren dan majelis ta’lim;
d. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang kelembagaan dan kerjasama
pada pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren dan majelis ta’lim;
e. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan pengendalian di bidang supervisi dan
evaluasi pada pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren dan majelis ta’lim;
Pasal 213
Subdirektorat Pendidikan, Kesetaraan dan Wajib Belajar terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum;
b. Seksi Ketenagaan;
c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama;
d. Seksi Supervisi dan Evaluasi.
Pasal 214
(1) Seksi Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, kurikulum dan
kelembagaan pada pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren, dan majelis
ta’lim;
(2) Seksi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan ketenagaan pada
pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren, dan majelis ta’lim;
(3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, kelembagaan
dan kerjasama pada pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren, dan majelis
ta’lim;
(4) Seksi Supervisi dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, supervisi dan
evaluasi serta pengendalian pendidikan kesetaraan dan wajib belajar di pondok pesantren, dan
majelis ta’lim.
Pasal 215
42
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional serta pemanfaatan bantuan dan beasiswa
untuk pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, pendidikan al-Qur’an, majelis ta’lim, pendidikan
kesetaraan dan wajib belajar berdasarkan program, sasaran, dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Direktur.
Pasal 216
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat
Bantuan dan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang pelaksanaan bantuan dan beasiswa
untuk pendidikan diniyah, pendidikan salafiyah, pendidikan al-Qur’an, majelis ta’lim,
pendidikan kesetaraan dan wajib belajar;
b. penyusunan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa untuk
pendidikan diniyah;
c. penyusunan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa untuk
pendidikan salafiyah, pendidikan al-qur’an dan majelis ta’lim;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan di bidang bantuan dan beasiswa untuk
pendidikan kesetaraan dan wajib belajar.
Pasal 217
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa terdiri dari:
a. Seksi Pendidikan Diniyah;
b. Seksi Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al- Qur’an dan Majeli Ta’lim;
c. Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar.
Pasal 218
(1) Seksi Pendidikan Diniyah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk pendidikan diniyah;
(2) Seksi Pendidikan Salafiyah, Pendidikan Al- Qur’an dan Majeli Ta’lim mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang
penyusunan standar nasional dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk Pendidikan
Salafiyah, Pendidikan Al- Qur’an dan Majelis Ta’lim;
(3) Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Wajib Belajar mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa untuk pendidikan kesetaraan dan wajib belajar.
Pasal 219
Subdirektorat Pemberdayaan Santri dan Layanan kepada Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional serta
pemberdayaan santri dan layanan pendidikan diniyah serta pondok pesantren kepada masyarakat
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 220
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Pemberdayaan Santri
dan Layanan kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pemberdayaan santri dan layanan
kepada masyarakat;
b. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang pemberdayaan santri;
43
c. penyusunan bahan standar nasional dan bimbingan di bidang layanan ekonomi, sosial dan
budaya oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren kepada masyarakat;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan di bidang layanan ilmu pengetahuan dan
teknologi oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren kepada masyarakat.
Pasal 221
Subdirektorat Pemberdayaan Santri dan Layanan kepada Masyarakat terdiri dari:
a. Seksi Pemberdayaan Santri;
b. Seksi Layanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya;
c. Seksi Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Pasal 222
(1) Seksi Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional di bidang
pemberdayaan santri;
(2) Seksi Layanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional di
bidang layanan ekonomi, sosial dan budaya oleh pendidikan diniyah dan pondok pesantren
kepada masyarakat;
(3) Seksi Layanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
di bidang layanan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh pendidikan diniyah dan pondok
pesantren kepada masyarakat.
Pasal 223
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
Bagian Keenam
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam
Pasal 224
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan
pembinaan di bidang Pendidikan Tinggi Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 225
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224, Direktorat
Pendidikan Tinggi Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang Pendidikan Tinggi Islam;
b. perumusan standar nasional dan pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Islam
meliputi urusan akademik dan kemahasiswaan, ketenagaan, perpustakaan, bantuan dan
beasiswa, kerjasama dan kelembagaan, serta penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian
kepada masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Tinggi Islam;
d. pelaksanaan lembaga teknis dan evaluasi pendidik pada Pendidikan Tinggi Islam;
44
e. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Pasal 226
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam terdiri dari:
a. Subdirektorat Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Subdirektorat Ketenagaan;
c. Subdirektorat Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa;
d. Subdirektorat Kerjasama dan Kelembagaan;
e. Subdirektorat Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
f. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 227
Subdirektorat Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang perumusan bahan urusan akademik dan kemahasiswaan Pendidikan
Tinggi Islam berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 228
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat
Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang akademik dan kemahasiswaan;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan di bidang pelaksanaan syarat program studi dan
pendidikan yang bermutu;
c. pengendalian supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pendidikan Tinggi Islam.
Pasal 229
Sub Direktorat Akademik dan Kemahasiswan terdiri dari:
a. Seksi Akademik;
b. Seksi Evaluasi Akademik;
c. Seksi Kemahasiswaan.
Pasal 230
(1) Seksi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan program studi pada Pendidikan Tinggi Islam;
(2) Seksi Evaluasi Akademik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan perumusan evaluasi perguruan tinggi Islam di bidang
akademik dan kamahasiswaan;
(3) Seksi Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan pengembangan prestasi, kegiatan mahasiswa
didalam maupun diluar kampus.
Pasal 231
Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan kebutuhan dan pengembangan tenaga akademik berdasarkan sasaran,
program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
45
Pasal 232
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Subdirektorat
Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Ketenagaan;
b. penyiapan bahan rencana kebutuhan dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi
umum;
c. penyiapan bahan bimbingan dan penyuluhan teknis di bidang pengembangan tenaga
pendidikan dan kependidikan;
d. pelaksanaan evaluasi tenaga pendidik dan kependidikan pada perguruan tinggi agama Islam
dan dosen pendidikan agama Islam pada perguruan tinggi umum.
Pasal 233
Subdirektorat Ketenagaan terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan Ketenagaan;
b. Seksi Pengembangan Ketenagaan;
c. Seksi Evaluasi Ketenagaan.
Pasal 234
(1) Seksi Perencanaan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kajian rencana kebutuhan tenaga pendidik
dan kependidikan pada perguruan tinggi agama Islam dan dosen pendidikan agama Islam
pada perguruan tinggi umum;
(2) Seksi Pengembangan Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan tenaga pendidik dan
kependidikan pada perguruan tinggi agama Islam dan dosen pendidikan agama Islam pada
perguruan tinggi umum;
(3) Seksi Evaluasi Ketenagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengendalian dan evaluasi penilaian tenaga
pendidik dan kependidikan pada perguruan tinggi agama Islam dan dosen pendidikan agama
Islam pada perguruan tinggi umum.
Pasal 235
Subdirektorat Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan bahan kebutuhan dan pengembangan
perpustakaan, bantuan dan beasiswa berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Direktur.
Pasal 236
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235, Subdirektorat
Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang perpustakaan, bantuan dan beasiswa;
b. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan perpustakaan pada perguruan tinggi agama
Islam;
c. penyiapan bahan pelaksanaan pembakuan sarana dan pemanfaatan bantuan pada perguruan
tinggi agama Islam;
46
d. penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan kualitas pendidikan, evaluasi beasiswa pada
perguruan tinggi agama Islam.
Pasal 237
Subdirektorat Perpustakaan, Bantuan dan Beasiswa terdiri dari:
a. Seksi Perpustakaan;
b. Seksi Sarana dan Bantuan;
c. Seksi Beasiswa.
Pasal 238
(1) Seksi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan;
(2) Seksi Sarana dan Bantuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang standar sarana dan pemanfaatan bantuan
pada perguruan tinggi agama Islam;
(3) Seksi Beasiswa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang evaluasi pemberian beasiswa pada perguruan tinggi
agama Islam.
Pasal 239
Subdirektorat Kerjasama dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang perumusan bahan kerjasama pendidikan dengan lembaga/instansi dalam
dan luar negeri berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 240
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 239, Subdirektorat
Kerjasama dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kerjasama dan kelembagaan;
b. penyusunan kerjasama luar negeri pada perguruan tinggi agama Islam;
c. penyusunan kerjasama dalam negeri pada perguruan tinggi agama Islam;
d. penyusunan rencana pengembangan kelembagaan.
Pasal 241
Subdirektorat Kerjasama dan Kelembagaan terdiri dari:
a. Seksi Kerjasama Luar Negeri;
b. Seksi Kerjasama Dalam Negeri;
c. Seksi Kelembagaan.
Pasal 242
(1) Seksi Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang koordinasi, pengembangan dan penyusunan
program kerjasama luar negeri;
(2) Seksi Kerjasama Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang koordinasi, pengembangan dan penyusunan
program kerjasama dalam negeri;
47
(3) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan kelembagaan perguruan tinggi agama
Islam.
Pasal 243
Subdirektorat Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat
mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan bahan penelitian,
publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 244
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243, Subdirektorat
Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penelitian, publikasi ilmiah dan
pengabdian kepada masyarakat;
b. penyiapan bahan untuk program kegiatan penelitian dan pengkajian ilmiah pada perguruan
tinggi agama Islam;
c. penyiapan bahan penyusunan program publikasi karya ilmiah;
d. penyiapan bahan untuk program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan desa binaan
oleh perguruan tinggi agama Islam.
Pasal 245
Subdirektorat Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri
dari:
a. Seksi Penelitian;
b. Seksi Publikasi Ilmiah;
c. Seksi Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pasal 246
(1) Seksi Penelitian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan program penelitian dan pengkajian ilmiah
pada perguruan tinggi agama Islam dan masyarakat;
(2) Seksi Publikasi Ilmiah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan program penerbitan karya-karya ilmiah pada
perguruan tinggi agama Islam dan masyarakat;
(3) Seksi Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan program pengabdian kepada
masyarakat.
Pasal 247
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan tata usaha dan
rumah tangga Direktorat.
48
Bagian Ketujuh
Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah
Pasal 248
Direktorat Pendidikan agama Islam pada Sekolah mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 249
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, Direktorat
Pendidikan agama Islam pada Sekolah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pendidikan agama Islam pada
sekolah;
b. perumusan standar nasional dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan
agama Islam pada sekolah yang meliputi kurikulum dan evaluasi, ketenagaan, bantuan dan
beasiswa, kelembagaan dan kerjasama, kesiswaan dan tata usaha;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan agama Islam pada sekolah;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi Pendidikan agama Islam pada sekolah;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 250
Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah terdiri dari:
a. Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi;
b. Subdirektorat Ketenagaan;
c. Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa;
d. Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama;
e. Subdirektorat Kesiswaan;
f. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 251
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional, kurikulum dan evaluasi pendidikan
agama Islam pada sekolah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Direktur.
Pasal 252
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251, Subdirektorat
Kurikulum dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kurikulum dan evaluasi;
b. penyusunan standar nasional dan bimbingan kurikulum dan evaluasi pada pendidikan agama
Islam (PAI) pada (Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak) dan SD, SDLB;
c. penyusunan standar nasional dan bimbingan kurikulum dan evaluasi pada pendidikan agama
Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan kurikulum dan evaluasi pada pendidikan agama
Islam (PAI) pada SMA, SMALB, SMK.
49
Pasal 253
Subdirektorat Kurikulum dan Evaluasi terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD,
SDLB;
b. Seksi Kurikulum dan Evaluasi SMP, SMPLB;
c. Seksi Kurikulum dan Evaluasi SMA, SMALB, SMK.
Pasal 254
(1) Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD,
SDLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, kurikulum dan evaluasi pendidikan agama
Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
(2) Seksi Kurikulum dan Evaluasi SMP, SMPLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional,
kurikulum dan evaluasi pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
(3) Seksi Kurikulum dan Evaluasi SMA, SMALB, SMK mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional,
kurikulum dan evaluasi pendidikan agama Islam (PAI) pada SMA, SMALB, SMK;
Pasal 255
Subdirektorat Ketenagaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan standar nasional tenaga pendidik pendidikan agama Islam (PAI) pada
sekolah berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 256
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255, Subdirektorat
Ketenagaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Ketenagaan;
b. penyusunan standar nasional dan bimbingan pendidik pendidikan agama Islam (PAI) pada
Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
c. penyusunan standar nasional dan bimbingan pendidik pendidikan agama Islam (PAI) pada
SMP, SMPLB;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan pendidik pendidikan agama Islam (PAI) pada
SMA, SMALB, SMK.
Pasal 257
Subdirektorat Ketenagaan terdiri dari:
a. Seksi Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
b. Seksi Ketenagaan SMP, SMPLB;
c. Seksi Ketenagaan SMA, SMALB, SMK.
Pasal 258
(1) Seksi Ketenagaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, tenaga pendidik pendidikan agama Islam
(PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
50
(2) Seksi Ketenagaan SMP, SMPLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional, tenaga
pendidik pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
(3) Seksi Ketenagaan SMA, SMALB, SMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan penyusunan standar nasional, tenaga pendidik pendidikan agama Islam (PAI)
pada SMA, SMALB, SMK.
Pasal 259
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional dan pemanfaatan bantuan dan beasiswa
bagi pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah berdasarkan sasaran, program, dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 260
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259, Subdirektorat
Bantuan dan Beasiswa menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang sarana;
b. penyusunan standar nasional dan pembinaan pelaksanaan bantuan dan beasiswa pelaksanaan
pendidikan agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan
SD, SDLB;
c. penyusunan standar nasional dan pembinaan pelaksanaan bantuan dan beasiswa pelaksanaan
pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
d. penyusunan standar nasional dan pembinaan pelaksanaan bantuan dan beasiswa pelaksanaan
pendidikan agama Islam (PAI) pada SMA, SMALB, SMK.
Pasal 261
Subdirektorat Bantuan dan Beasiswa terdiri dari:
a. Seksi Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD,
SDLB;
b. Seksi Bantuan dan Beasiswa SMP, SMPLB;
c. Seksi Bantuan dan Beasiswa SMA, SMALB, SMK.
Pasal 262
(1) Seksi Bantuan dan Beasiswa Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD,
SDLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan pemanfaatan bantuan serta beasiswa
pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-
Kanak dan SD, SDLB;
(2) Seksi Bantuan dan Beasiswa SMP, SMPLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
pemanfaatan bantuan serta beasiswa pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP,
SMPLB;
(3) Seksi Bantuan dan Beasiswa SMA, SMALB, SMK mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan pemanfaatan bantuan serta beasiswa pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) pada
SMA, SMALB, SMK.
Pasal 263
51
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang perumusan bahan standar nasional dan kelembagaan serta
pengembangan kerjasama pelaksanaan pendidikan agama Islam (PAI) pada sekolah berdasarkan
sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 264
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263, Subdirektorat
Kelembagaan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analsis data di bidang kelembagaan dan kerjasama;
b. penyusunan standar nasional dan bimbingan kelembagaan dan pengembangan kerjasama
Pendidikan Agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan
SD, SDLB;
c. penyusunan standar nasional dan bimbingan kelembagaan dan pengembangan kerjasama
pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan kelembagaan dan pengembangan kerjasama
pendidikan agama Islam (PAI) pada SMA, SMALB, SMK.
Pasal 265
Subdirektorat Kelembagaan dan Kerjasama terdiri dari:
a. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD,
SDLB;
b. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama SMP, SMPLB;
c. Seksi Kelembagaan dan Kerjasama SMA, SMALB, SMK.
Pasal 266
(1) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan
SD, SDLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kelembagaan serta pengembangan
kerjasama pendidikan agama Islam (PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-
Kanak dan SD, SDLB;
(2) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama SMP, SMPLB mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional
dan kelembagaan serta pengembangan kerjasama pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP,
SMPLB;
(3) Seksi Kelembagaan dan Kerjasama SMA, SMALB, SMK mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan
standar nasional dan kelembagaan serta pengembangan kerjasama pendidikan agama Islam
(PAI) pada SMA, SMALB, SMK.
Pasal 267
Subdirektorat Kesiswaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan standar nasional dan kesiswaan serta peningkatan kemampuan,
ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada
sekolah berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 268
52
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat
Kesiswaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang kesiswaan;
b. penyusunan standar nasional dan bimbingan kesiswaan, serta peningkatan kemampuan,
ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada
Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
c. penyusunan standar nasional dan bimbingan kesiswaan, serta peningkatan kemampuan,
ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada
SMP, SMPLB;
d. penyusunan standar nasional dan bimbingan kesiswaan, serta peningkatan kemampuan,
ketrampilan dan pengembangan sumberdaya kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada
SMA, SMALB, SMK.
Pasal 269
Subdirektorat Kesiswaan terdiri dari:
a. Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
b. Seksi Kesiswaan SMP, SMPLB;
c. Seksi Kesiswaan SMA, SMALB, SMK.
Pasal 270
(1) Seksi Kesiswaan Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan kesiswaan pendidikan agama Islam
(PAI) pada Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan SD, SDLB;
(2) Seksi Kesiswaan SMP, SMPLB mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan data
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan standar nasional dan
kelembagaan serta kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada SMP, SMPLB;
(3) Seksi Kesiswaan SMA, SMALB, SMK mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
data pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pelaksanaan penyusunan standar
nasional dan kelembagaan serta kesiswaan pendidikan agama Islam (PAI) pada SMA,
SMALB, SMK.
Pasal 271
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan tata usaha dan rumah
tangga Direktorat.
Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal 272
Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
53
Pasal 273
a. Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
b. Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.
c. Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
d. Jenis dan jenjang Jabatan Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 274
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, para
Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi lain di luar
departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 275
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 276
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja diatasnya dan bertanggung jawab serta wajib
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 277
Setiap laporan yang diterima satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan, wajib
melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salahsatu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan
karir pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 278
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 279
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V
54
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 280
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Bimbingan
Masyarakat Islam berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 281
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Bimbingan
Masyarakat Islam;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
c. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang Bimbingan Masyarakat
Islam;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan tugas Bimbingan Masyarakat
Islam;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 282
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
c. Direktorat Penerangan Agama Islam;
d. Direktorat Pemberdayaan Zakat;
e. Direktorat Pemberdayaan Wakaf;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.
55
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 283
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 284
Dalam melaksanakan tugas sebagaimanan dimaksud dalam Pasal 283, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administrasi;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam;
c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas Direktorat Jenderal;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan unit kerja terkait;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktorat Jenderal.
Pasal 285
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum.
Pasal 286
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
rencana dan program kegiatan, penyiapan dan pengolahan data pengembangan sistem informasi
serta penyusunan laporan dan evaluasi program dan akuntabilitas kinerja berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 287
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bagian Perencanaan
dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan informasi;
b. penyusunan rencana dan program;
c. penyiapan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi;
d. penyusunan bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja
Pasal 288
Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan Program;
b. Subbagian Data dan Informasi;
c. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
56
Pasal 289
(1) Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana,
program dan anggaran Direktorat Jenderal, serta penyiapan naskah pidato pimpinan;
(2) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pengelolaan data
serta informasi;
(3) Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program serta akuntabilitas kinerja.
Pasal 290
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi keuangan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 291
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan bahan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
c. penyusunan perbendaharaan dan verifikasi pelaksanaan anggaran.
Pasal 292
Bagian Keuangan terdiri dari:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan;
c. Subbagian Verifikasi.
Pasal 293
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan,
pengajuan dokumen tagihan pelaksanaan anggaran dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembukuan dan perhitungan anggaran serta laporan keuangan dan inventarisasi BMN;
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian realisasi
penerimaan, pengeluaran anggaran dan evaluasi keuangan Direktorat Jenderal.
Pasal 294
Bagian Organisasi dan Ketatalaksanaan (Ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 295
57
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.
Pasal 296
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan.
Pasal 297
(1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penilaian kinerja organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengadaan,
pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan
administrasi dan kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan, dan pendokumentasian perundang-undangan serta perpustakaan kerja
.
Pasal 298
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 299
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor dan keprotokolan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan kantor.
Pasal 300
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 301
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumah tanggaan,
pengangkutan, perjalanan dinas, dan keprotokolan;
58
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen, perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan dan
pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).
Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Pasal 302
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang urusan agama Islam dan pembinaan
syariah Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 303
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302, Direktorat Urusan
Agama Islam dan Pembinaan Syariah menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang urusan agama Islam dan
pembinaan syariah;
b. perumusan standar nasional pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan KUA,
pembinaan keluarga sakinah, pembinaan produk halal, pembinaan pelaksanaan tugas
kemesjidan serta pembinaan syariah dan hisab rukyat;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan
Syariah;
e pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 304
Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah terdiri dari:
a. Subdirektorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA;
b. Subdirektorat Keluarga Sakinah;
c. Subdirektorat Produk Halal;
d. Subdirektorat Kemesjidan;
e. Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat;
f. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 305
Subdirektorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang kepenghuluan serta pemberdayaan Kantor Urusan Agama
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 306
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat
Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Kepenghuluan dan Pemberdayaan
KUA;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penilaian kinerja penghulu;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan perangkat kepenghuluan;
59
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan Kantor Urusan Agama;
e. penyusunan evaluasi dan laporan di bidang kepenghuluan dan perberdayaan Kantor Urusan
Agama.
Pasal 307
Subdirektorat Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA terdiri dari:
a. Seksi Penilaian Kinerja Penghulu;
b. Seksi Pembinaan Ketenagaan dan Perangkat Penghulu;
c. Seksi Pemberdayaan KUA.
Pasal 308
(1) Seksi Penilaian Kinerja Penghulu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan terhadap penilaian kinerja di bidang kepenghuluan;
(2) Seksi Pembinaan Ketenagaan dan Perangkat Penghulu mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan, sarana dan
prasarana kepenghuluan;
(3) Seksi Pemberdayaan KUA mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan administrasi, ketenagaan, sarana, dan kinerja
KUA.
Pasal 309
Subdirektorat Keluarga Sakinah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pembinaan keluarga sakinah, pemberdayaan keluarga dan konsultasi
keluarga berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 310
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 309, Subdirektorat
Keluarga Sakinah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang keluarga sakinah;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan terhadap remaja dan pasangan calon penganten;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan terhadap pemberdayaan keluarga;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang konsultasi keluarga;
e. penyusunan evaluasi dan laporan.
Pasal 311
Subdirektorat Keluarga Sakinah terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Pra Pernikahan;
b. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
c. Seksi Bimbingan dan Konsultasi Keluarga.
Pasal 312
(1) Seksi Pembinaan Pra Pernikahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan penyuluhan pernikahan terhadap remaja dan calon penganten.
60
(2) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan di bidang pemberdayaan keluarga secara bertahap menuju terciptanya keluarga
sakinah;
(3) Seksi Bimbingan dan Konsultasi Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan serta penyelesaian problem keluarga.
Pasal 313
Subdirektorat Produk Halal mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang produk halal berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 314
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 313, Subdirektorat
Produk Halal menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Produk Halal;
b. pelayanan registrasi dan sertifikasi produk halal;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan produk halal;
d. pembinaan pemberdayaan laboratorium dan pengendalian produk halal.
Pasal 315
Subdirektorat Produk Halal terdiri dari:
a. Seksi Registrasi dan Sertifikasi;
b. Seksi Penyuluhan Produk Halal;
c. Seksi Laboratorium dan Pengendalian Produk Halal.
Pasal 316
(1) Seksi Registrasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pendaftaran, penelitian, registrasi dan sertifikasi produk
halal;
(2) Seksi Penyuluhan Produk Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang materi produk halal;
(3) Seksi Laboratorium dan Pengendalian Produk Halal mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan laboratorium serta
pengendalian peredaran produk halal.
Pasal 317
Subdirektorat Kemesjidan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang pembinaan kemakmuran, manajemen dan sarana kemasjidan berdasarkan sasaran,
program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 318
61
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317, Subdirektorat
Kemesjidan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Kemesjidan;
b. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan, kegiatan dan kemakmuran masjid;
c. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan manajemen masjid;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan sarana kemesjidan.
Pasal 319
Subdirektorat Kemesjidan terdiri dari:
a. Seksi Kemakmuran Masjid;
b. Seksi Manajemen Masjid;
c. Seksi Sarana Masjid.
Pasal 320
(1) Seksi Kemakmuran Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang kegiatan dan kemakmuran masjid;
(2) Seksi Manajemen Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang peningkatan pengelolaan organisasi dan manajemen
masjid;
(3) Seksi Sarana Masjid mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang pengembangan sarana dan prasarana masjid.
Pasal 321
Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang perumusan, pengembangan, dan pembinaan hukum Islam,
penyelenggaraan hisab rukyat dan pelayanan sumpah keagamaan berdasarkan sasaran, program,
dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 322
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 321, Subdirektorat
Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat;
b. penyiapan bahan rumusan kebijakan di bidang pengembangan dan pembinaan hukum Islam;
c. pengkajian, pengembangan dan pembinaan hukum Islam;
d. penyiapan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hukum Islam;
e. penyiapan bahan rumusan penyelenggaraan hisab rukyat;
f. pembinaan penyelenggaraan dan pelayanan hisab rukyat serta penyumpahan.
Pasal 323
Subdirektorat Pembinaan Syariah dan Hisab Rukyat terdiri dari:
a. Seksi Penelaahan dan Perancangan Syariah;
b. Seksi Kodifikasi dan Penyuluhan Syariah;
62
c. Seksi Hisab Rukyat dan Penyumpahan.
Pasal 324
(1) Seksi Penelaahan dan Perancangan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan di bidang penelaahan, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di
bidang syariah dan melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga yang terkait;
(2) Seksi Kodifikasi dan Penyuluhan Syariah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan, penyusunan kodifikasi, penyuluhan dan sosialisasi pelaksanaan
peraturan perundang-undangan;
(3) Seksi Hisab Rukyat dan Penyumpahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penghitungan dan penetapan Hari Besar
Islam, arah qiblat, waktu sholat, rekomendasi penerbitan kalender serta pelayanan di bidang
penyumpahan.
Pasal 325
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Penerangan Agama Islam
Pasal 326
Direktorat Penerangan Agama Islam mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang penerangan agama Islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 327
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Direktorat
Penerangan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang Penerangan Agama Islam;
b. perumusan standar nasional pembinaan di bidang Penyuluhan Agama Islam, Kemitraan Umat,
Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur’an, Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam
serta Seni Budaya Islam;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Penerangan Agama Islam;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang Penerangan Agama Islam;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 328
Direktorat Penerangan Agama Islam terdiri dari:
a. Subdirektorat Penyuluhan Agama Islam;
b. Subdirektorat Kemitraan Umat Islam;
63
c. Subdirektorat Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur’an;
d. Subdirektorat Publikasi Dakwah dan HBI;
e. Subdirektorat Seni Budaya Islam;
f. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 329
Subdirektorat Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan
metode penyuluhan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 330
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Subdirektorat
Penyuluhan Agama Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan data di bidang Penyuluhan Agama Islam;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan penyuluhan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan materi serta metode
penyuluhan agama.
Pasal 331
Subdirektorat Penyuluhan Agama Islam terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Penyuluh Agama;
b. Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah;
c. Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan.
Pasal 332
(1) Seksi Pembinaan Penyuluh Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pendidikan, pengalaman dan kompetensi
jabatan tenaga penyuluh;
(2) Seksi Pemberdayaan Lembaga Dakwah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan lembaga dakwah;
(3) Seksi Pengembangan Materi dan Metode Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan dan pengembangan
materi dan metode penyuluhan.
Pasal 333
Subdirektorat Kemitraan Umat Islam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pengembangan jalinan kemitraan dan ukhuwah Islamiyah berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 334
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333, Subdirektorat
Kemitraan Umat Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang kemitraan dan ukhuwah Islamiyah;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang inventarisasi dan pendataan kemitraan umat,
kemitraan ukhuwah Islamiyah;
64
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kemitraan dan pengembangan kerjasama
dalam bentuk program aksi dan pembentukan jaringan serta koordinasi kerukunan antar umat
beragama;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengendalian masalah umat.
Pasal 335
Subdirektorat Kemitraan Umat Islam terdiri dari:
a. Seksi Inventarisasi dan Pendataan;
b. Seksi Pembinaan Kemitraan;
c. Seksi Pengendalian Masalah Umat.
Pasal 336
(1) Seksi Inventarisasi dan Pendataan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan
dan penganalisaan data di bidang kemitraan umat;
(2) Seksi Pembinaan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dalam bentuk program aksi,
pembentukan jaringan dan koordinasi kerukunan antar umat beragama;
(3) Seksi Pengendalian Masalah Umat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan koordinasi dan pemecahan permasalahan krisis umat.
Pasal 337
Subdirektorat Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur’an mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil
Qur’an (LPTQ), MTQ serta pembinaan Qori dan Hafidz berdasarkan sasaran, program, dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 338
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337, Subdirektorat
Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur’an menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang musabaqah dan pengembangan
tilawatil Qur’an;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan Tilawatil Qur’an;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Musabaqoh Tilawatil Qur’an;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Qori dan Hafidz.
Pasal 339
Subdirektorat Musabaqah dan Pengembangan Tilawatil Qur’an terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan LPTQ;
b. Seksi Pembinaan MTQ;
c. Seksi Pembinaan Qori dan Hafidz.
Pasal 340
(1) Seksi Pembinaan LPTQ mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang perencanaan, koordinasi di bidang LPTQ;
65
(2) Seksi Pembinaan MTQ mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang MTQ;
(3) Seksi Pembinaan Qori dan Hafidz mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang Qori dan Hafidz;
Pasal 341
Subdirektorat Publikasi Dakwah dan HBI mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyusunan bahan pembinaan penyelenggaraan publikasi dakwah dan HBI
serta penyiapan naskah rekaman dan siaran keagamaan berdasarkan sasaran, program, dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 342
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Subdirektorat
Publikasi Dakwah dan HBI menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Publikasi Dakwah dan HBI;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang naskah rekaman dan siaran keagamaan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penerbitan naskah dakwah;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Hari Besar Islam.
Pasal 343
Subdirektorat Publikasi Dakwah dan HBI terdiri dari:
a. Seksi Naskah Rekaman dan Siaran Keagamaan;
b. Seksi Penerbitan Naskah Dakwah;
c. Seksi Hari Besar Islam.
Pasal 344
(1) Seksi Naskah Rekaman dan Siaran Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan bimbingan penyusunan dan penerbitan naskah rekaman dan siaran
keagamaan;
(2) Seksi Penerbitan Naskah Dakwah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penerbitan naskah dakwah;
(3) Seksi Hari Besar Islam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang pemberdayaan HBI sebagai sarana peningkatan dan dakwah bilhal
serta menyiapkan bahan penyelenggaraan PHBI tingkat nasional.
Pasal 345
Subdirektorat Seni Budaya Islam mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pembinaan museum keagamaan, perpustakaan keagamaan serta pembinaan
seni keagamaan pada masyarakat berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Direktur.
66
Pasal 346
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Subdirektorat Seni
Budaya Islam menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Seni Budaya Islam;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Seni Keagamaan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Pustaka Keagamaan;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Budaya Keagamaan.
Pasal 347
Subdirektorat Seni Budaya Islam terdiri dari:
a. Seksi Seni Keagamaan;
b. Seksi Pustaka Keagamaan;
c. Seksi Budaya Keagamaan.
Pasal 348
(1) Seksi Seni Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang sarana dan tenaga seni keagamaan;
(2) Seksi Pustaka Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan dan
pelayanan di bidang tenaga dan sarana pustaka keagamaan;
(3) Seksi Budaya Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang sarana, tenaga, budaya keagamaan.
Pasal 349
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Keenam
Direktorat Pemberdayaan Zakat
Pasal 350
Direktorat Pemberdayaan Zakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang pemberdayaan zakat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 351
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 350, Direktorat
Pemberdayaan Zakat menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pemberdayaan zakat;
b. perumusan standart nasional pembinaan di bidang pemberdayaan zakat;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan zakat;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan zakat;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
67
Pasal 352
Direktorat Pemberdayaan Zakat terdiri dari:
a. Subdirektorat Penyuluhan Zakat;
b. Subdirektorat Pengelolaan Zakat;
c. Subdirektorat Pembinaan Lembaga Zakat;
d. Subdirektorat Pembinaan Ibadah Sosial;
e. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 353
Subdirektorat Penyuluhan Zakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyuluhan Zakat berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 354
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 353, Subdirektorat
Penyuluhan Zakat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyuluhan zakat;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan materi dan metode;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan pada masyarakat;
d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan terhadap lembaga dan kerjasama dengan media
massa.
Pasal 355
Subdirektorat Penyuluhan Zakat terdiri dari:
a. Seksi Materi dan Metode;
b. Seksi Penyuluhan Masyarakat;
c. Seksi Penyuluhan Lembaga dan Media Massa;
Pasal 356
(1) Seksi Materi dan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan materi dan metode penyuluhan zakat;
(2) Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan Zakat pada masyarakat melalui media massa;
(3) Seksi Penyuluhan Lembaga dan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan Zakat pada masyarakat melalui
lembaga dan media massa.
Pasal 357
Subdirektorat Pengelolaan Zakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pengelolaan zakat, berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 358
68
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Subdirektorat
Pengelolaan Zakat meyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Pengelolaan Zakat;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pendayagunaan zakat;
c. penyusunan rencana pemberdayaan dan koordinasi pengembangan pengelolaan zakat;
d. pengendalian dan evaluasi pemberdayaan zakat.
Pasal 359
Subdirektorat Pengelolaan Zakat terdiri dari:
a. Seksi Pengumpulan;
b. Seksi Bina Pendayagunaan ;
c. Seksi Kemitraan dan Pengembangan Model.
Pasal 360
(1) Seksi Pengumpulan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data
di bidang pengelolaan zakat;
(2) Seksi Bina Pendayagunaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana pembinaan di bidang pengelolaan
zakat;
(3) Seksi Kemitraan dan Pengembangan Model mempunyai tugas melakukan peyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan di bidang pengembangan kemitraan, kerjasama dalam bentuk
program.
Pasal 361
Subdirektorat Pembinaan Lembaga Zakat mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pembinaan lembaga zakat berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 362
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 361, Subdirektorat
Pembinaan Lembaga Zakat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pembinaan lembaga zakat;
b. pelaksanaan kerjasama antar lembaga zakat;
c. pelaksanaan bimbingan dan kerjasama antar badan amil zakat;
d. pelaksanaan bimbingan dan kerjasama antar lembaga amil zakat.
Pasal 363
Subdirektorat Pembinaan Lembaga Zakat terdiri dari:
a. Seksi Kerjasama Lembaga;
b. Seksi Badan Amil Zakat;
c. Seksi Lembaga Amil Zakat.
Pasal 364
69
(1) Seksi Kerjasama Lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang kerjasama lembaga zakat dengan instansi terkait;
(2) Seksi Badan Amil Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dengan Badan Amil Zakat;
(3) Seksi Lembaga Amil Zakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dengan Lembaga Amil Zakat;
Pasal 365
Subdirektorat Pembinaan Ibadah Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang ibadah sosial berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Direktur.
Pasal 366
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365, Subdirektorat
Pembinaan Ibadah Sosial menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang penyuluhan ibadah sosial dan baitul
maal;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ibadah sosial;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan ibadah sosial;
Pasal 367
Subdirektorat Pembinaan Ibadah Sosial terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Ibadah Sosial;
b. Seksi Bimbingan Ibadah Sosial;
c. Seksi Pemberdayaan Ibadah Sosial
Pasal 368
(1) Seksi Pelayanan Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penetapan standar pelayanan dan evaluasi lembaga sosial keagamaan serta pemberian
informasi dan advokasi;
(2) Seksi Bimbingan Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan penyuluhan, serta koordinasi kepada lembaga sosial;
(3) Seksi Pemberdayaan Ibadah Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan perencanaan, pemberian bantuan dan peningkatan kualitas pengelola ibadah
sosial serta pemanfaatan dana ibadah sosial.
Pasal 369
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Ketujuh
Direktorat Pemberdayaan Wakaf
70
Pasal 370
Direktorat Pemberdayaan Wakaf mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang pemberdayaan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 371
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 370, Direktorat
Pemberdayaan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pemberdayaan wakaf;
b. perumusan standar nasional pembinaan di bidang pemberdayaan wakaf;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan wakaf;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan wakaf;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 372
Direktorat Pemberdayaan Wakaf terdiri dari:
a. Subdirektorat Inventarisasi dan Sertifikasi;
b. Subdirektorat Penyuluhan Wakaf;
c. Subdirektorat Pengelolaan Wakaf;
d. Subdirektorat Bina Lembaga Wakaf;
e. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 373
Subdirektorat Inventarisasi dan Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang inventarisasi dan sertifikasi berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 374
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373, Subdirektorat
Inventarisasi dan Sertifikasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang inventarisasi data dan sertifikasi wakaf;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang inventarisasi wakaf dan penyajian data;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang sertifikasi wakaf;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang advokasi dan perlindungan lembaga wakaf.
Pasal 375
Subdirektorat Inventarisasi dan Sertifikasi terdiri dari:
a. Seksi Inventarisasi dan Penyajian Data;
b. Seksi Sertifikasi;
c. Seksi Advokasi dan Perlindungan.
Pasal 376
71
(1) Seksi Inventarisasi dan Penyajian Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang inventarisasi dan penyajian data;
(2) Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di
bidang pengendalian sertifikasi wakaf;
(3) Seksi Advokasi dan Perlindungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana dan bimbingan di bidang advokasi
dan perlindungan wakaf.
Pasal 377
Subdirektorat Penyuluhan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyuluhan wakaf, berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 378
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Subdirektorat
Penyuluhan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang Penyuluhan Wakaf;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan materi dan metode penyuluhan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan wakaf pada masyarakat;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan wakaf melalui lembaga dan
media massa.
Pasal 379
Subdirektorat Penyuluhan Wakaf terdiri dari:
a. Seksi Materi dan Metode;
b. Seksi Penyuluhan Masyarakat;
c. Seksi Penyuluhan Lembaga dan Media Massa.
Pasal 380
(1) Seksi Materi dan Metode mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisa
data penyusunan materi dan metode penyuluhan wakaf;
(2) Seksi Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penyuluhan pada masyarakat;
(3) Seksi Penyuluhan Lembaga dan Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan penyuluhan wakaf melalui lembaga dan media massa.
Pasal 381
Subdirektorat Pengelolaan Wakaf mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pengelolaan wakaf berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 382
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 381, Subdirektorat
Pengelolaan Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang bina lembaga pengelola wakaf;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kerjasama antar lembaga wakaf;
72
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan potensi ekonomi melalui
wakaf;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan model.
Pasal 383
Subdirektorat Pengelolaan Wakaf terdiri dari:
a. Seksi Kerjasama;
b. Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Wakaf;
c. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Model.
Pasal 384
(1) Seksi Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan kerja
sama dengan lembaga dan instansi terkait;
(2) Seksi Pengembangan Potensi Ekonomi Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pengembangan potensi ekonomi melalui
wakaf;
(3) Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Model mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan pengembangan
model.
Pasal 385
Subdirektorat Bina Lembaga Wakaf mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyuluhan bina lembaga pemberdayaan wakaf berdasarkan sasaran,
program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 386
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 385, Subdirektorat Bina
Lembaga Wakaf menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data di bidang bina lembaga wakaf;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan bina lembaga pengelolaan
wakaf;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang bina kerjasama lembaga wakaf;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengendalian dan pelaporan.
Pasal 387
Subdirektorat Bina Lembaga Wakaf terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf;
b. Seksi Bina Kerjasama Lembaga Wakaf;
c. Seksi Pengendalian dan Pelaporan.
Pasal 388
(1) Seksi Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang lembaga pengelolaan wakaf;
(2) Seksi Bina Kerjasama Lembaga Wakaf mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kerjasama antar lembaga wakaf;
(3) Seksi Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengendalian dan pelaporan aset wakaf.
73
Pasal 389
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal 390
Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 391
(1) Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada huruf a dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada huruf a ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 392
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, para
Direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi lain di luar
departemen sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 393
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 394
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi diatasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan
tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 395
Setiap laporan yang diterima satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu bahan
74
utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karir pegawai dan
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 396
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 397
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan
satuan kerja, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masing-masing wajib
mengadakan rapat berkala.
BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 398
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Kristen
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 399
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Kristen menyelenggarakan fungsi:
f. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang bimbingan
masyarakat Kristen berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bimbingan
masyarakat Kristen;
h. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
i. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
j. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 400
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari:
75
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Urusan Agama Kristen;
c. Direktorat Pendidikan Agama Kristen;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 401
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan
Direktorat Jenderal Bimas Kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 402
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 401, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
f. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
g. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang bimbingan masyarakat Kristen;
h. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi direktorat jenderal;
i. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait;
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dirjen.
Pasal 403
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terdiri dari:
e. Bagian Perencanaan dan Data;
f. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
g. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
h. Bagian Umum.
Pasal 404
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, pelayanan data serta penyusunan laporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.
Pasal 405
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi:
e. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
f. penyiapan data serta pengembangan sistem informasi;
g. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program serta akuntabilitas
kinerja.
76
Pasal 406
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
d. Subbagian Data;
e. Subbagian Perencanaan;
f. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 407
(4) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelayanan data perencanaan serta penyiapan bahan pengembangan sistem jaringan informasi;
(5) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan
anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(6) Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan monitoring program serta akuntabilitas kinerja.
Pasal 408
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara
(BMN) berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 409
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 408, Bagian Keuangan
dan BMN menyelenggarakan fungsi:
d. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, keuangan dan BMN;
e. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
f. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan BMN;
g. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan inventaris Barang Milik Negara.
Pasal 410
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari:
d. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
e. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
f. Subbagian Barang Milik Negara (BMN).
Pasal 411
(4) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendahaaraan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, penyusunan anggaran dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(5) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
laporan keuangan dan BMN;
(6) Subbagian BMN mempunyai tugas melakukan inventarisasi, penghapusan, dan pemanfaatan
Barang Milik Negara serta penyusunan statistik dan dokumentasi perlengkapan.
77
Pasal 412
Bagian Ortala dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan
dan kepegawaian serta hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 413
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 412, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.
Pasal 414
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Ortala;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Peraturan Perundangan.
Pasal 415
(1) Subbagian Ortala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, kebijakan,
kelembagaan, ketatalaksanaan serta evaluasi kinerja organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengangkatan,
kepangkatan dan pemensiunan pegawai;
(3) Subbagian Peraturan Perundangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan,
penyiapan naskah dan pendokumentasian peraturan perundangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 416
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 417
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 416, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan dan perlengkapan serta keprotokolan;
c. pelaksanaan dan pembinaan perlengkapan kantor.
Pasal 418
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Pengadaan.
78
Pasal 419
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan dan
pembinaan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan dan
pembinaan kerumahtanggaan, pemeliharaan sarana perkantoran, pengangkutan dan perjalanan
dinas serta keprotokolan;
(3) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian.
Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Kristen
Pasal 420
Direktorat Urusan Agama Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan
pelayanan di bidang urusan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.
Pasal 421
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 420, Direktorat Urusan
Agama Kristen menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang urusan agama Kristen;
b. penyusunan standardisasi nasional di bidang penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang
urusan agama Kristen;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan agama Kristen;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama Kristen;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat
Pasal 422
Direktorat Urusan Agama Kristen terdiri dari:
a. Subdirektorat Bina Lembaga dan Keesaan Gereja;
b. Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
c. Subdirektorat Seni dan Budaya Keagamaan;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pasal 423
Subdirektorat Bina Lembaga dan Keesaan Gereja mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan lembaga-lembaga agama Kristen, pelayanan dan
keesaan Gereja berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 424
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 423, Subdirektorat Bina
Lembaga dan Keesaan Gereja menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang bina lembaga dan keesaan gereja;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan program dan kegiatan di bidang bina lembaga dan
keesaan gereja;
79
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang keesaan gereja;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pelayanan gerejawi.
Pasal 425
Subdirektorat Bina Lembaga dan Keesaan Gereja terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan Lembaga Agama Kristen;
b. Seksi Bina Keesaan Gereja;
c. Seksi Bina Pelayanan Gerejawi
Pasal 426
(1) Seksi Bimbingan Lembaga Agama Kristen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang lembaga agama Kristen;
(2) Seksi Bina Keesaan Gereja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penganalisaan, penyusunan program kebijakan dan koordinasi pembinaan keesaan gereja;
(3) Seksi Bina Pelayanan Gerejawi mempunyai tugas melakukan penelaahan, penganalisaan dan
penyiapan bahan dan pelaksanaan, dan pembinaan pelayanan gerejawi.
Pasal 427
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan, tenaga teknis keagamaan dan
pembinaan keluarga berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 428
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427, Subdirektorat
Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyuluhan dan tenaga teknis
keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Kristen;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan tenaga teknis keagamaan;
d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang kesejahteraan keluarga.
Pasal 429
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan Agama;
b. Seksi Tenaga Teknis Keagamaan;
c. Seksi Pembinaan Keluarga Kristen.
Pasal 430
(1) Seksi Penyuluhan Agama mempunyai tugas melakukan penganalisaan, penilaian dan
penyusunan rumusan materi, sarana penyuluhan;
(2) Seksi Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan rencana bimbingan tenaga teknis keagamaan;
(3) Seksi Pembinaan Keluarga Kristen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana bimbingan kesejahteraan keluarga Kristen.
80
Pasal 431
Subdirektorat Seni dan Budaya Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang pengembangan seni dan budaya agama Kristen berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 432
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431, Sub Direktorat Seni
dan Budaya Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang seni dan budaya keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang seni dan budaya keagamaan serta sejarah
agama Kristen;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan pesta paduan suara
Gerejawi/LPPN;
Pasal 433
Subdirektorat Seni dan Budaya Keagamaan terdiri dari:
Seksi Seni dan Budaya Keagamaan;
Seksi Pembinaan Pesparawi/LPPN.
Pasal 434
(1) Seksi Seni dan Budaya Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pengembangan seni budaya keagamaan Kristen serta
standardisasi ziarah agama Kristen.
(2) Seksi Pembinaan Pesparawi/LPPN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pesta paduan suara Gerejawi/LPPN
Pasal 435
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Agama Kristen
Pasal 436
Direktorat Pendidikan Agama Kristen mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pelayanan di bidang pendidikan agama Kristen berdasarkan kebijakan teknis Direktur
Jenderal.
Pasal 437
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Direktorat
Pendidikan Agama Kristen menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pendidikan agama Kristen;
b. penyusunan standardisasi nasional dan pembinaan kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan
kurikulum, akreditasi dan supervisi, serta sarana dan teknologi pendidikan agama Kristen;
81
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Agama Kristen;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Agama Kristen;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 438
Direktorat Pendidikan Agama Kristen terdiri dari:
a. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar;
b. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah;
c. Subdirektorat Pendidikan Tinggi Agama;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Pasal 439
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, supervisi dan sertifikasi serta
pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat dasar berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 440
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Subdirektorat
Pendidikan Agama Tingkat Dasar menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan tingkat dasar;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan dan kurikulum;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang supervisi dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan sarana dan teknologi pendidikan.
Pasal 441
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar terdiri dari:
a. Seksi Pembelajaran dan Kurikulum;
b. Seksi Supervisi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
c. Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan.
Pasal 442
(1) Seksi Pembelajaran dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan standardisasi dan bimbingan pembelajaran dan kurikulum pendidikan Agama
Kristen tingkat dasar;
(2) Seksi Supervisi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penganalisaan, penilaian, penyusunan standardisasi kompetensi
pendidikan, supervisi, dan sertifikasi pendidikan agama Kristen;
(3) Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan pengelolaan sarana dan prasarana serta teknologi pendidikan agama Kristen
tingkat dasar.
Pasal 443
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah, mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan sertifikasi
82
pendidikan serta sarana dan teknologi pendidikan tingkat menegah berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
.
Pasal 444
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Subdirektorat
Pendidikan Agama Tingkat Menengah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan agama tingkat menengah;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pembelajaran dan kurikulum;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik
dan kependidikan;
d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pembinaan sarana dan teknologi
pendidikan.
Pasal 445
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah terdiri dari:
a. Seksi Pembelajaran dan Kurikulum;
b. Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
c. Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan.
Pasal 446
(1) Seksi Pembelajaran dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan standardisasi dan bimbingan di bidang pembelajaran dan kurikulum pendidikan
Agama Kristen tingkat menengah;
(2) Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penganalisaan, penilaian, penyusunan dan bimbingan serta
pelayanan supervisi di bidang akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik;
(3) Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas penyiapan bahan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengelolaan sarana dan prasarana serta teknologi
pendidikan agama Kristen tingkat menengah.
Pasal 447
Subdirektorat Pendidikan Tinggi Agama mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan sertifikasi pendidikan serta
pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat tinggi berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 448
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 447, Sub Direktorat
Pendidikan Tinggi Agama menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Tinggi Agama Kristen;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang akreditasi dan sertifikasi tenaga pendidik dan
kependidikan;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan;
83
Pasal 449
Subdirektorat Pendidikan Tinggi Agama terdiri dari:
a. Seksi Pembelajaran dan Kurikulum;
b. Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan;
c. Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan.
Pasal 450
(1) Seksi Pembelajaran dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan standardisasi di bidang pembelajaran dan kurikulum pada pendidikan tingkat
tinggi;
(2) Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Tenaga Pendidik dan Kependidikan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penganalisaan, penyusunan dan bimbingan serta pelayanan di
bidang akreditasi dan sertifikasi kependidikan;
(3) Seksi Pembinaan Sarana dan Teknologi Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan bimbingan dan pelayanan di bidang pengelolaan sarana dan teknologi pendidikan.
Pasal 451
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan direktur.
Bagian Keenam
Jabatan Fungsional
Pasal 452
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 453
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Ketujuh
Tata Kerja
Pasal 454
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur
Urusan Agama Kristen wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
84
lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi
lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 455
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Kristen,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 456
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 457
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/ satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan
karier pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 458
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 459
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
85
BAB VII
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 460
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 461
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Katolik menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Bimbingan
Masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama dan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. perumusan standardisasi, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Bimbingan Masyarakat
Katolik;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 462
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Urusan Agama Katolik;
c. Direktorat Pendidikan Agama Katolik
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 463
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
86
Pasal 464
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Bimbingan Masyarakat Katolik;
penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal
penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dirjen.
Pasal 465
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Data;
b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum.
Pasal 466
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, pelayanan data serta penyusunan laporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 467
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
b. penyiapan data serta pengembangan sistim informasi;
c. penyusunan bahan dan pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program serta
akuntabilitas kinerja.
Pasal 468
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
a. Subbagian Data;
b. Subbagian Perencanaan;
c. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 469
(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelayanan data perencanaan serta pengembangan sistim jaringan informasi;
(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan
anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(3) Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian pelaporan, evaluasi, dan laporan program serta akuntabilitas
kinerja;
87
Pasal 470
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara
(BMN) berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 471
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 470, Bagian Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, keuangan dan BMN;
b. pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan BMN;
d. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan inventarisasi BMN .
Pasal 472
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
c. Subbagian Barang Milik Negara (BMN).
Pasal 473
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, penyusunan anggaran dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
pelaporan keuangan dan inventarisasi BMN;
(3) Subbagian Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik Negara serta penyusunan statistik dan
dokumentasi perlengkapan.
Pasal 474
Bagian Ortala dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian dan penyiapan perundang-undangan
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 475
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.
Pasal 476
88
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Ortala;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Peraturan Perundangan.
Pasal 477
(1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penilaian kinerja
organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan
administrasi dan kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Peraturan Perundangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan,
penyiapan naskah dan pendokumentasian peraturan perundangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 478
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 479
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 478, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan dan perlengkapan serta keprotokolan;
c. pelaksanaan dan pembinaan perlengkapan kantor.
Pasal 480
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Pengadaan.
Pasal 481
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan,
pengangkutan, perjalanan dinas dan keprotokolan;
(3) Subbagian Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan kebutuhan,
pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian.
89
Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Katolik
Pasal 482
Direktorat Urusan Agama Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan
bimbingan di bidang Urusan Agama Katolik berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal.
Pasal 483
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482, Direktorat Urusan
Agama Katolik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang urusan agama Katolik;
b. penyusunan standardisasi nasional di bidang penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang
urusan agama Katolik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan agama Katolik;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama Katolik;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Pasal 484
Direktorat Urusan Agama Katolik terdiri dari :
a. Subdirektorat Lembaga Agama Katolik;
b. Subdirektorat Pemberdayaan Umat;
c. Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Pasal 485
Subdirektorat Lembaga Agama Katolik mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pembinaan lembaga-lembaga agama Katolik berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 486
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 485, Subdirektorat
Lembaga Agama Katolik menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang lembaga agama Katolik;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Lembaga Agama Katolik;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Pelayanan Agama Katolik;
Pasal 487
Subdirektorat Lembaga Agama Katolik terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan Lembaga Agama Katolik;
b. Seksi Pelayanan Lembaga Agama Katolik.
Pasal 488
90
(1) Seksi Bimbingan Lembaga Agama Katolik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan dan pemberdayaan lembaga agama
Katolik;
(2) Seksi Pelayanan Lembaga Agama Katolik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan dan pelayanan guna meningkatkan optimalisasi di bidang lembaga agama Katolik.
Pasal 489
Subdirektorat Pemberdayaan Umat, mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan penyusunan, penganalisaan dan perumusan bahan pemberdayaan umat berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 490
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 489, Subdirektorat
Pemberdayaan Umat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pemberdayaan umat;
b. penelaahan dan perumusan serta penyusunan bahan pemberdayaan umat;
c. penganalisaan, penilaian serta pemberian bantuan sarana penyuluhan dan lembaga teknis
keagamaan;
Pasal 491
Subdirektorat Pemberdayaan Umat terdiri dari:
a. Seksi Kemitraan Umat Katolik;
b. Seksi Urusan Segmen-Segmen Agama.
Pasal 492
(1) Seksi Kemitraan Umat Katolik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
rumusan program dan kerjasama dalam bentuk aksi;
(2) Seksi Urusan Segmen-Segmen Agama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan perumusan program kerjasama antar segmen-segmen agama Katolik.
Pasal 493
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan, tenaga teknis keagamaan dan
bimbingan keluarga berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 494
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493, Sub Direktorat
Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan agama Katolik;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang Bina Tenaga Penyuluh.
Pasal 495
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Bina Tenaga Penyuluh.
91
Pasal 496
(1) Seksi Penyuluh mempunyai tugas melakukan penganalisaan, penilaian dan penyusunan
rumusan materi, sasaran penyuluhan;
(2) Seksi Bina Tenaga Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penyusunan rencana bimbingan tenaga penyuluh agama;
Pasal 497
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pendidikan Agama Katolik
Pasal 498
Direktorat Pendidikan Agama Katolik mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan
dan pelayanan di bidang Pendidikan Agama Katolik berdasarkan kebijakan teknis Direktur
Jenderal.
Pasal 499
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 498, Direktorat
Pendidikan Agama Katolik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pendidikan agama Katolik;
b. perumusan standardisasi nasional dan pembinaan kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan
kurikulum, akreditasi dan supervisi, serta sarana dan teknologi pendidikan agama Katolik;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan Agama Katolik;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang Pendidikan Agama Katolik;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 500
Direktorat Pendidikan Agama Katolik terdiri dari:
a. Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Dasar;
b. Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Menengah;
c. Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi ;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Pasal 501
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Dasar mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, supervisi dan
sertifikasi serta pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat dasar berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh direktur.
Pasal 502
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 501, Subdirektorat
Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tingkat Dasar;
92
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan kurikulum, pengajaran dan
supervisi;
e. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 503
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Dasar terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
Pasal 504
(1) Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan penyusunan kurikulum pengajaran dan supervisi;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan
pengolahan data dan bahan perumusan kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 505
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Menengah mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan
sertifikasi pendidikan serta sarana dan teknologi pendidikan tingkat menengah berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 506
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 505, Subdirektorat
Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Menengah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tingkat Menengah;
b. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang pembinaan kurikulum, pengajaran dan
supervisi;
c. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 507
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Menengah terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
Pasal 508
(1) Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan standardisasi dan bimbingan di bidang pembinaan kurikulum,
pengajaran dan supervisi pendidikan agama dan keagamaan tingkat menengah;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan data bahan
perumusan kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 509
93
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembelajaran dan kurikulum, akreditasi dan
sertifikasi pendidikan serta pembinaan sarana dan teknologi pendidikan tingkat tinggi berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Direktur.
Pasal 510
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509, Sub-Direktorat
Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan
Tingkat Tinggi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan kurikulum, pengajaran dan
akreditasi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 511
Subdirektorat Pendidikan Agama dan Keagamaan Tingkat Tinggi terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Akreditasi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 512
(1) Seksi Pembinaan Kurikulum, Pengajaran dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan bimbingan di bidang penyusunan kurikulum, pengajaran dan akreditasi;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan dan kebijakan di bidang ketenagaan dan kemahasiswaan.
Pasal 513
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan Direktorat
Bagian Keenam
Jabatan Fungsional
Pasal 514
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 515
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundangundangan
yang berlaku.
94
Bagian Ketujuh
Tata Kerja
Pasal 516
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur
Urusan Agama Katolik wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi
lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 517
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Katolik,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 518
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 519
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pembinaan karier pegawai serta
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 520
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 521
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB VIII
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 522
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu mempunyai tugas menyelenggarakan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang bimbingan masyarakat Hindu
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
95
Pasal 523
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Hindu menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang
bimbingan masyarakat Hindu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang bimbingan
masyarakat Hindu;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Hindu;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksana tugas;
e. pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 524
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Urusan Agama Hindu;
c. Direktorat Pendidikan Agama Hindu;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 525
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan
Direktorat Jenderal Bimas Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 526
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 525, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
b. pelaksanaan koordinasi kegiatan di bidang Bimbingan Masyarakat Hindu;
c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dirjen.
96
Pasal 527
Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Hindu terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Data;
b. Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum.
Pasal 528
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, pelayanan data serta penyusunan laporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 529
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 528, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
b. penyiapan data serta pengembangan sistem informasi;
c. penyusunan bahan dan pelaporan pengendalian dan evaluasi program serta akuntabilitas
kinerja.
Pasal 530
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
a. Subbagian Data;
b. Subbagian Perencanaan;
c. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 531
(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelayanan data, perencanaan serta pengembangan sistem jaringan informasi;
(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan
anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(3) Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian pelaporan, evaluasi dan laporan program serta akuntabilitas
kinerja.
Pasal 532
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara
(BMN) berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 533
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 532, Bagian Keuangan
dan Barang Milik Negara (BMN) menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi, keuangan dan BMN;
97
b. pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan dan BMN;
d. pelaksanaan tata usaha, rumah tangga, dan inventaris Barang Milik Negara.
Pasal 534
Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) terdiri dari:
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
c. Subbagian Barang Milik Negara (BMN).
Pasal 535
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendahaaraan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan anggaran, dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Peloparan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi, dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
pelaporan keuangan dan inventarisasi BMN;
(3) Subbagian Barang Milik Negara (BMN) mempunyai tugas melakukan inventarisasi,
penghapusan dan pemanfaatan Barang Milik Negara penyusunan statistik dan dokumentasi
perlengkapan
Pasal 536
Bagian Ortala dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian serta penyiapan perundang-undangan
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 537
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 536, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.
Pasal 538
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari:
a. Subbagian Ortala;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
Pasal 539
(1) Subbagian Ortala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penilaian kinerja organisasi;
98
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengadaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemensiunan pegawai serta pembinaan
administrasi serta kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 540
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 541
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 540, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan dan kearsipan;
b. pelaksanaan dan perlengkapan serta keprotokolan;
c. pelaksanaan dan pembinaan perlengkapan kantor.
Pasal 542
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 543
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan,
pengangkutan dan perjalanan dinas serta keprotokolan;
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian
.
Bagian Keempat
Direktorat Urusan Agama Hindu
Pasal 544
Direktorat Urusan Agama Hindu mempunyai tugas melaksanakan pembinaaan dan
pelayanan di bidang urusan agama Hindu berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal
Bimbingan masyarakat Hindu
99
Pasal 545
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 544, Direktorat Urusan
Agama Hindu menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang urusan agama Hindu;
b. perumusan standardisasi nasional pembinaan di bidang penyelenggaraan urusan agama Hindu;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan agama Hindu;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang urusan agama Hindu;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Pasal 546
Direktorat Urusan Agama Hindu terdiri dari:
a. Subdirektorat Lembaga Keagamaan;
b. Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
c. Subdirektorat Sarana dan Upacara;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat
Pasal 547
Subdirektorat Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang bina lembaga agama dan lembaga keagamaan Hindu berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 548
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547, Subdirektorat
Lembaga Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang lembaga agama dan lembaga
keagamaan Hindu;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang lembaga agama dan lembaga keagamaan
Hindu;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang bantuan lembaga agama dan lembaga
keagamaan Hindu;
Pasal 549
Subdirektorat Lembaga Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan Lembaga Keagamaan;
b. Seksi Bina Bantuan Lembaga Keagamaan.
Pasal 550
(1) Seksi Bimbingan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan materi bimbingan dan pelayanan di bidang bimbingan lembaga agama dan
lembaga keagamaan;
(2) Seksi Bina Bantuan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan standardisasi bantuan terhadap lembaga agama dan lembaga keagamaan.
100
Pasal 551
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan dan tenaga teknis keagamaan
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 552
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 551, Subdirektorat
Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyuluhan dan tenaga teknis
keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyiapan tenaga teknis keagamaan di
bidang penyuluhan.
Pasal 553
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Tenaga Teknis Keagamaan.
Pasal 554
(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan
rumusan, materi serta sarana penyuluhan;
(2) Seksi Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan dan pemberdayaan serta peningkatan mutu tenaga teknis keagamaan di bidang
penyuluhan.
Pasal 555
Subdirektorat Sarana dan Upacara mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang sarana, upacara, seni budaya dan pariwisata agama Hindu berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 556
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 555, Subdirektorat Sarana
dan Upacara menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang sarana, upacara, seni budaya dan
pariwisata;
b. pelaksanaan pembinaan di bidang sarana dan upacara;
c. penyiapan bahan pembinaan seni keagamaan.
Pasal 557
Subdirektorat Sarana dan Upacara terdiri dari:
a. Seksi Upacara dan Sarana Keagamaan;
b. Seksi Seni Keagamaan.
101
Pasal 558
(1) Seksi Upacara dan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan pelaksanaan upacara serta penyiapan sarana keagamaan;
(2) Seksi Seni Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan
di bidang seni, budaya dan pariwisata keagamaan dalam rangka pelaksanaan upacara.
Pasal 559
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian
Direktorat Pendidikan Agama Hindu
Pasal 560
Direktorat Pendidikan Agama Hindu mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan dan
bimbingan di bidang pendidikan agama Hindu berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Direktur Jenderal.
Pasal 561
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560, Direktorat
Pendidikan Agama Hindu menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pendidikan agama Hindu;
b. perumusan standardisasi nasional dan pembinaan kebijakan pelaksanaan pembelajaran dan
kurikulum, akreditasi dan supervisi, serta sarana dan teknologi pendidikan agama Hindu;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan Agama Hindu;
d. pelaksanaan pembinaan teknis dan evaluasi di bidang pendidikan Agama Hindu;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tanngga Direktorat.
Pasal 562
Direktorat Pendidikan Agama Hindu terdiri dari:
a. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar;
b. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah;
c. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi;
d. Subbagian Tata Usaha Direktorat.
Pasal 563
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum, pengajaran, supervisi, ketenagaan dan kesiswaan
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
102
Pasal 564
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 563, Subdirektorat
Pendidikan Agama Tingkat Dasar menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan Agama Hindu tingkat dasar;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum,pengajaran dan supervisi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 565
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Supervisi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
Pasal 566
(1) Seksi Kurikulum Pengajaran dan Supervisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan penyusunan kurikulum, pengajaran dan supervisi pada pendidikan agama Hindu
tingkat dasar;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan di bidang ketenagaan dan kesiswaan pada pendidikan agama Hindu tingkat dasar.
Pasal 567
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum pengajaran, supervisi, ketenagaan dan kesiswaan
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 568
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567, Subdirektorat
Pendidikan Agama Tingkat Menengah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan agama tingkat menengah;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum,pengajaran,dan supervisi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 569
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Menengah terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum Pengajaran dan Supervisi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
Pasal 570
(1) Seksi Kurikulum pengajaran dan Supervisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan kurikulum pengajaran dan supervisi pada
pendidikan agama Hindu tingkat menengah;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kebijakan bidang ketenagaan dan kesiswaan pada pendidikan agama Hindu tingkat menengah.
103
Pasal 571
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum pengajaran, supervisi, ketenagaan dan kesiswaan
berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur..
Pasal 572
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 571, Sub Direktorat
Pendidikan Agama Tingkat Tinggi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan agama tingkat tinggi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum pengajaran, dan akreditasi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 573
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi terdiri dari:
a. Seksi Kurikulum pengajaran dan Akreditasi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 574
(1) Seksi Kurikulum, Pengajaran dan Akreditasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan kurikulum pengajaran dan
akreditasi pada perguruan tinggi agama Hindu;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang Ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 575
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Jabatan Fungsional
Pasal 576
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 577
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
104
(3) jJmlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Keenam
Tata Kerja
Pasal 578
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur
Urusan Agama Hindu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di
lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi
lain di luar departemen sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 579
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimas Hindu,
bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 580
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib
menyampaikan laporan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 581
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan
karier pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 582
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 583
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
105
BAB IX
DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 584
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha mempunyai tugas menyelenggarakan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 585
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 584, Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Buddha menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan perumusan dan penetapan visi, misi dan kebijakan teknis di bidang Bimbingan
masyarakat Buddha;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Buddha;
c. perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Bimbingan
masyarakat Buddha;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 586
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha terdiri dari :
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha;
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 587
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi dilingkungan
Direktorat Jenderal Bimas Buddha berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Pasal 588
106
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Sekretariat Direktorat
Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
b. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang Bimbingan Masyarakat Buddha;
c. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Dirjen.
Pasal 589
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :
a. Bagian Perencanaan dan Data;
b. Bagian Keuangan dan Umum;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian.
Pasal 590
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, pelayanan data serta penyusunan laporan dan evaluasi akuntabilitas kinerja berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 591
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 590, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan rencana dan program;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
c. penyiapan data serta pengembangan sistem informasi;
d. penyusunan bahan dan pelaporan pengendalian dan evaluasi program serta akuntabilitas
kinerja.
Pasal 592
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
a. Subbagian Data;
b. Subbagian Perencanaan;
c. Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 593
(1) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan
pelayanan data perencanaan serta pengembangan sistem informasi;
(2) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana, program dan
anggaran Direkorat Jenderal serta penyiapan bahan pidato pimpinan;
(3) Subbagian Pengendalian Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan pelaporan program serta akuntabilitas kinerja.
107
Pasal 594
Bagian Keuangan dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan
pembinaan administrasi keuangan dan menginventarisasi Barang Milik Negara (BMN)
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan Sekretaris.
Pasal 595
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594, Bagian Keuangan
dan Umum menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi;
b. pelaksanaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d. pelayanan tata usaha, kerumah tanggaan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.
Pasal 596
Bagian Keuangan dan Umum terdiri dari :
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
c. Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga.
Pasal 597
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan anggaran dan penyelesaian revisi anggaran serta pembinaan
perbendaharaan dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
laporan keuangan dan inventarisasi BMN;
(3) Subbagian Tata Usaha, Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan
pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan penyiap bahan pengelolaan perlengkapan.
Pasal 598
Bagian Ortala dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelayanan di bidang ortala, pengelolaan kepegawaian serta penyiapan perundang-undangan
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 599
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 598, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. Pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan.
Pasal 600
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Ortala;
b. Subbagian Kepegawaian;
108
c. Subbagian Hukum dan Perundang-undangan.
Pasal 601
(1) Subbagian Ortala mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan penilaian kinerja organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengadaaan, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, pemensiunan serta pembinaan administrasi
dan kesejahteraan pegawai;
(3) Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan, dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Bagian Keempat
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Pasal 602
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha mempunyai tugas menyelenggarakan
pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan dan Pendidikan Agama Buddha berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal
Pasal 603
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 602, Direktorat Urusan
dan Pendidikan Agama Buddha menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang urusan dan pendidikan agama
Buddha;
b. perumusan standardisasi nasional di bidang penyelenggaraan pemberian bimbingan di bidang
urusan dan pendidikan Agama Buddha;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang urusan dan pendidikan Agama Buddha;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang urusan dan
pendidikan Agama Buddha;
e. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.
Pasal 604
Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha terdiri dari:
a. Subdirektorat Lembaga dan Upacara Keagamaan;
b. Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan;
c. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah;
d. Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi;
e. Subbagian Tata Usaha.
109
Pasal 605
Subdirektorat Lembaga dan Upacara Keagamaan mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang lembaga dan upacara keagamaan berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 606
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 605, Subdirektorat
Lembaga dan Upacara Keagamaan menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang lembaga dan upacara keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang bimbingan dan bantuan lembaga keagamaan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang upacara keagamaan.
Pasal 607
Subdirektorat Lembaga dan Upacara Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Bimbingan dan Bantuan Lembaga Keagamaan;
b. Seksi Upacara Keagamaan.
Pasal 608
(1) Seksi Bimbingan dan Bantuan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan
data dan bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan dan
pemberdayaan lembaga Keagamaan serta pembinaan kerukunan hidup beragama;
(2) Seksi Upacara Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pembinaan sarana upacara keagamaan.
Pasal 609
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan, mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan penyuluh dan tenaga teknis
keagamaan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 610
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 609, Subdirektorat
Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyuluhan dan tenaga teknis
keagamaan;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang bina tenaga teknis penyuluh.
Pasal 611
Subdirektorat Penyuluhan dan Tenaga Teknis Keagamaan terdiri dari:
a. Seksi Penyuluhan;
b. Seksi Bina Tenaga Teknis Penyuluh.
110
Pasal 612
(1) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penganalisaan,
penilaian dan penyusunan materi penyuluhan, penyelenggaraan kesejahteraan keluarga
Buddha;
(2) Seksi Bina Tenaga Teknis Penyuluh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan
pelaksanaan pembinaan tenaga teknis penyuluh.
Pasal 613
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah mempunyai tugas
melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Buddha tingkat dasar dan
menengah berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 614
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613, Sub Direktorat
Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan agama tingkat dasar dan
menengah;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kurikulum, pengajaran dan supervisi;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 615
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Dasar dan Menengah terdiri dari :
a. Seksi Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi;
b. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan.
Pasal 616
(1) Seksi Kurikulum, Pengajaran dan Supervisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
bimbingan penyusunan kurikulum pengajaran dan supervisi;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengumpulan dan pengolahan data perumusan kebijakan di bidang ketenagaan dan kesiswaan.
Pasal 617
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang pendidikan agama Buddha tingkat tinggi berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 618
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 617, Sub Direktorat
Pendidikan Agama Tingkat Tinggi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendidikan agama tingkat tinggi;
b. penyiapan bahan pembinaan, penyelenggaraan, pengajaran dan kurikulum pendidikan agama
Buddha tingkat tinggi;
111
c. penyiapan bahan pembinaan tenaga pendidikan tingkat tinggi dan kemahasiswaan.
Pasal 619
Subdirektorat Pendidikan Agama Tingkat Tinggi terdiri dari:
a. Seksi Akademik dan Kurikulum;
b. Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan.
Pasal 620
(1) Seksi Akademik dan Kurikulum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan
kompentensi, penyusunan pola pembelajaran, perumusan teknis operasional dan standardisasi
di bidang akademik dan kurikulum pendidikan agama Buddha tingkat tinggi;
(2) Seksi Ketenagaan dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan serta
pelaksanaan penganalisaan, penilaian, dan perumusan kebijakan teknis pembinaan ketenagaan
dan kemahasiswaan pada pendidikan agama Buddha tingkat tinggi.
Pasal 621
Subbag Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga serta penyusunan bahan laporan Direktorat.
Bagian Kelima
Jabatan Fungsional
Pasal 622
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 623
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan Peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Keenam
Tata Kerja
Pasal 624
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur
Urusan dan Pendidikan Agama Buddha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen
serta dengan instansi lain di luar departemen sesuai dengan tugas masing-masing.
112
Pasal 625
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Buddha, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 626
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi di atasnya dan bertanggung jawab serta wajib menyampaikan laporan
tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 627
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib
melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salah
satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karier
pegawai dan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 628
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 629
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepalakepala
satuan kerja bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
BAB X
DIREKTORAT JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 630
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan
umrah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 631
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 630, Direktorat Jenderal
Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi :
113
a. perumusan dan penetapkan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penyelenggaraan Haji
dan Pembinaan Umrah;
b. perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang Penyelenggaraan Haji
dan Pembinaan Umrah;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Pembinaan Umrah;
d. pemberian pembinaan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas;
e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 632
Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
b. Direktorat Pembinaan Haji;
c. Direktorat Pelayanan Haji;
d. Direktorat Pengelolaan BPIH dan Sistim Informasi Haji;
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenderal
Pasal 633
Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan
organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 634
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 633, Sekretariat
Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
k. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
l. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyelenggaraan haji dan pembinaan umrah;
m. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Direktorat Jenderal;
n. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait.
o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 635
Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri dari :
a. Bagian Perencanaan dan Informasi;
b. Bagian Keuangan;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Umum.
114
Pasal 636
Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
dan program, pengembangan sistem informasi serta penyusunan laporan dan evaluasi berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 637
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636, Bagian Perencanaan
dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
e. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan informasi;
f. penyusunan rencana dan program;
g. penyiapan data dan informasi serta pengembangan sistem informasi;
h. penyusunan bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program.
Pasal 638
Bagian Perencanaan dan Informasi terdiri dari :
a. Subbagian Perencanaan dan Program;
b. Subbagian Data dan Pengembangan Sistem Informasi;
c. Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program.
Pasal 639
(1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana,
program dan anggaran Direktorat Jenderal, serta penyiapan naskah pidato pimpinan;
(2) Subbagian Data dan Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melakukan
pengumpulan. pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan di bidang
pengembangan sistem informasi haji;
(3) Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, pelaporan dan evaluasi program.
Pasal 640
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi
keuangan, penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan anggaran dan
perbendaharaan, serta penyusunan laporan akuntansi dan verifikasi berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 641
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 640, Bagian Keuangan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan pelaksanaan anggaran dan perbendaharaan;
b. pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan;
c. penyusunan verifikasi.
115
Pasal 642
Bagian Keuangan terdiri dari :
a. Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan;
b. Subbagian Akuntansi dam Pelaporan;
c. Subbagian Verifikasi.
Pasal 643
(1) Subbagian Pelaksanaan Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan
penyiapan dan penyusunan anggaran serta pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan,
pengujian dokumen tagihan, pelaksanaan anggaran dan pembayaran gaji pegawai;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pembukuan dan perhitungan anggaran serta pengelolaan laporan keuangan dan inventarisasi
BMN;
(3) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian realisasi
penerimaan dan pengeluaran anggaran dan evaluasi keuangan Direktorat Jenderal.
Pasal 644
Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang Ortala, pengelolaan kepegawaian serta
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris.
Pasal 645
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 644, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
a. pengelolaan urusan keortalaan;
b. pengelolaan urusan kepegawaian;
c. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan;
Pasal 646
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
b. Subbagian Kepegawaian;
c. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan.
Pasal 647
(1) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penilaian kinerja
organisasi;
(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaaan,
pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan administrasi
dan kesejahteraan pegawai;
116
(3) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan dan pendokumentasian perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 648
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pembinaan urusan
ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan serta keprotokolan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
.
Pasal 649
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 648, Bagian Umum
menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan rumah tangga kantor dan keprotokolan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan kantor.
Pasal 650
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 651
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan,
pengangkutan, perjalanan dinas, dan keprotokolan;
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan penghapusan dan
pemanfaatan Barang Milik Negara.
Bagian Keempat
Direktorat Pembinaan Haji
Pasal 652
Direktorat Pembinaan Haji mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan
di bidang pembinaan haji berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
Pasal 653
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaskud dalam Pasal 652, Direktorat
Pembinaan Haji menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pembinaan haji;
b. perumusan standardisasi nasional di bidang pembinaan haji;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan haji;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan haji;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
117
Pasal 654
Direktorat Pembinaan Haji terdiri dari :
a. Subdirektorat Penyuluhan Haji;
b. Subdirektorat Bimbingan Jemaah;
c. Subdirektorat Bimbingan Petugas;
d. Subdirektorat Bina Haji Khusus dan Umrah.
e. Subbagian Tata Usaha.
Pasal 655
Subdirektorat Penyuluhan Haji mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang penyuluhan haji berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Direktur
Pasal 656
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 655, Subdirektorat
Penyuluhan Haji menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyuluhan haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan materi dan metode;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penerangan pada masyarakat;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kerjasama dengan media massa.
Pasal 657
Subdirektorat Penyuluhan Haji terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Materi dan Metode;
b. Seksi Penerangan Masyarakat;
c. Seksi Bina Kerjasama Media Massa;
Pasal 658
(1) Seksi Penyiapan Materi dan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan materi serta pengembangan
metode penyuluhan haji;
(2) Seksi Penerangan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan haji pada masyarakat;
(3) Seksi Bina Kerja Sama Media Massa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang kerjasama dengan media massa melalui
komunikasi, edukasi dan informasi di bidang penyuluhan haji.
Pasal 659
Subdirektorat Bimbingan Jemaah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang bimbingan dan sarana jemaah haji berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 660
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 659, Subdirektorat
Bimbingan Jemaah menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang bimbingan jamaah;
118
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyiapan bahan dan metode;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan jamaah
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan karu dan karom
Pasal 661
Subdirektorat Bimbingan Jemaah terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Bahan dan Metode;
b. Seksi Bina Jemaah;
c. Seksi Bina Karu dan Karom.
Pasal 662
(1) Seksi Penyiapan Bahan dan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan pengembangan metode bimbingan, penataran
jemaah haji, pembinaan ketua regu (karu) dan ketua rombongan (karom);
(2) Seksi Bina Jemaah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang penyusunan rencana dan koordinasi kegiatan penataran bina
jamaah;
(3) Seksi Bina Karu dan Karom mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana pembinaan dan koordinasi pelatihan
karu dan karom.
Pasal 663
Subdirektorat Bimbingan Petugas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang koordinasi penyusunan petugas berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 664
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 663, Subdirektorat
Bimbingan Petugas menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang bimbingan petugas;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyiapan bahan dan metode;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pembinaan petugas;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang monitoring dan penyusunan evaluasi
petugas.
Pasal 665
Subdirektorat Bimbingan Petugas terdiri dari:
a. Seksi Penyiapan Bahan dan Metode;
b. Seksi Bina Petugas;
c. Seksi Monitoring dan Evaluasi Petugas.
Pasal 666
(1) Seksi Penyiapan Bahan dan Metode mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan analisis data serta penyusunan bahan dan metode
bimbingan petugas;
(2) Seksi Bina Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang penyusunan rencana dan sarana pembinaan, koordinasi penataran dan
pelatihan petugas haji serta evaluasi petugas team musiman haji;
119
(3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Petugas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan pemantauan dan evaluasi di bidang penataran, kinerja
petugas dan team musiman haji.
Pasal 667
Subdirektorat Bina Haji Khusus dan Umrah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 668
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 667, Subdirektorat Bina
Haji Khusus dan Umrah menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang ibadah haji khusus dan umrah serta pasca
haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ibadah haji khusus;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang ibadah umrah;
d. penyiapan bahan bimbingan dan pelayanan di bidang KBIH dan pasca haji.
Pasal 669
Subdirektorat Bina Haji Khusus dan Umrah terdiri dari:
a. Seksi Haji Khusus;
b. Seksi Umrah;
c. Seksi KBIH dan Pasca Haji.
Pasal 670
(1) Seksi Haji Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan
dan pelayanan di bidang Standardisasi, akreditasi, dan perizinan penyelenggara ibadah haji
khusus serta perumusan kebijakan teknis pembinaan ibadah haji khusus;
(2) Seksi Umrah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang Standardisasi, akreditasi, dan perizinan penyelenggara umrah serta
perumusan kebijakan teknis pembinaan umrah;
(3) Seksi KBIH dan Pasca Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan Standardisasi, akreditasi, perizinan dan
optimalisasi peran serta jamaah pasca haji dalam rangka kemabruran haji serta perumusan
kebijakan teknis penyelenggara kelompok bimbingan ibadah haji dan pasca haji
Pasal 671
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata usaha
dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pelayanan Haji
Pasal 672
Direktorat Pelayanan Haji mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan
di bidang pelayanan haji berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
120
Pasal 673
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 672, Direktorat
Pelayanan Haji menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan haji;
b. perumusan standar, pedoman dan prosedur di bidang pelayanan haji;
c. pelaksanaan kebijaksanaan teknis dan pelayanan di bidang pendaftaran jamaah, penyiapan
dokumen haji akomodasi dan perjalanan haji;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan pelayanan haji;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 674
Direktorat Pelayanan Haji terdiri dari:
a. Subdirektorat Pendaftaran Jamaah;
b. Subdirektorat Penyiapan Dokumen Haji;
c. Subdirektorat Akomodasi ;
d. Subdirektorat Perjalanan;
e. Subbagian Tata Usaha
Pasal 675
Subdirektorat Pendaftaran Jamaah mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pendaftaran jamaah haji berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 676
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 675, Subdirektorat
Pendaftaran Jamaah menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pendaftaran haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pendaftaran dan pembatalan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberangkatan dan pemulangan;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang sistem komputerisasi haji terpadu.
Pasal 677
Subdirektorat Pendaftaran Jamaah terdiri dari:
a. Seksi Pendaftaran dan Pembatalan;
b. Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan;
c. Seksi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu.
Pasal 678
(1) Seksi Pendaftaran dan Pembatalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penelitian dan penyusunan standar pendaftaran dan
pembatalan haji serta monitoring hasil pelaksanaan tugas;
(2) Seksi Pemberangkatan dan Pemulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan koordinasi pendaftaran pemberangkatan dan pemulangan haji;
(3) Seksi Sistem Komputerisasi Haji Terpadu mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi haji.
121
Pasal 679
Subdirektorat Penyiapan Dokumen Haji mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang dokumen haji berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Direktur.
Pasal 680
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679, Subdirektorat
Penyiapan Dokumen Haji menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penyiapan dokumen haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan paspor dan indentitas haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan visa haji;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang evaluasi dan pengendalian perjalanan haji.
Pasal 681
Subdirektorat Penyiapan Dokumen Haji terdiri dari :
a. Seksi Penyiapan Paspor dan Indentitas Haji;
b. Seksi Pemvisaan;
c. Seksi Pengendalian.
Pasal 682
(1) Seksi Penyiapan Paspor dan Indentitas Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang di bidang pegurusan paspor dan indentitas
haji;
(2) Seksi Pemvisaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang di bidang pegurusan visa haji;
(3) Seksi Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi tugas, penyiapan dokumen, pengurusan paspor, pemvisaan dan
indentitas haji.
Pasal 683
Subdirektorat Akomodasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang akomodasi berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 684
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 683, Subdirektorat
Akomodasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang akomodasi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan asrama dan katering dalam
negeri;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan pemondokan di Arab Saudi;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemberdayaan asrama haji.
Pasal 685
Subdirektorat Akomodasi terdiri dari:
a. Seksi Pengasramaan dan Katering Dalam Negeri;
b. Seksi Pemondokan dan Katering di Arab Saudi;
c. Seksi Asrama Haji.
Pasal 686
122
(1) Seksi Pengasramaan dan Katering Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengasramaan jamaah
dan katering di dalam negeri;
(2) dan Seksi Pemondokan dan Katering di Arab Saudi mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang koordinasi pemondokan dan katering
di Arab Saudi;
(3) Seksi Asrama Haji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengelolaan dan pemberdayaan asrama haji.
Pasal 687
Subdirektorat Perjalanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan di
bidang perumusan bahan rencana dan koordinasi perjalanan ibadah haji berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 688
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 687, Subdirektorat
Perjalanan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang perjalanan;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengangkutan dalan negeri;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengangkutan luar negeri;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan restitusi dan asuransi.
Pasal 689
Subdirektorat Perjalanan Haji terdiri dari:
a. Seksi Angkutan Dalam Negeri;
b. Seksi Angkutan Luar Negeri;
c. Seksi Restitusi dan Asuransi.
Pasal 690
(1) Seksi Angkutan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang koordinasi di bidang pengangkutan, penyusunan jadwal
dan kloter haji serta pengendalian dan evaluasi pengangkutan haji di dalam negeri;
(2) Seksi Angkutan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang koordinasi di bidang pengangkutan dan penyusunan
jadwal pemberangkatan dan pemulangan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
(3) Seksi Restitusi dan Asuransi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengurusan restitusi dan asuransi haji.
Pasal 691
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata
usaha dan rumah tangga Direktorat.
Bagian Kelima
Direktorat Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan
Sistem Informasi Haji
Pasal 692
123
Direktorat Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji
mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan di bidang pengelolaan biaya
perjalanan ibadah haji dan Sistem Informasi Haji berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal.
Pasal 693
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 692, Direktorat
Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pengelolaan biaya perjalanan
ibadah haji;
b. perumusan standar, pedoman dan prosedur di bidang pengelolaan biaya perjalanan ibadah
haji;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembinaan biaya perjalanan ibadah haji, pemantauan
dan evaluasi serta pengembangan sistem informasi haji;
d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan biaya
perjalanan ibadah haji;
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.
Pasal 694
Direktorat Pengelolaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan Sistem Informasi Haji terdiri
dari :
a. Subdirektorat Biaya Perjalanan Ibadah Haji;
b. Subdirektorat Dana Non BPIH;
c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi;
d. Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Haji;
e. Subbagian Tata Usaha
Pasal 695
Subdirektorat Biaya Perjalanan Ibadah Haji mempunyai tugas melaksanakan bimbingan
dan pelayanan di bidang pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji berdasarkan sasaran, program
dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 696
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 695, Subdirektorat Biaya
Perjalanan Ibadah Haji menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang biaya perjalanan ibadah haji;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan dan pengelolaan rencana biaya
perjalanan ibadah haji;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyelenggaraan pembukuan biaya
perjalanan ibadah haji;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang akuntansi dan pelaporan.
Pasal 697
Subdirektorat Biaya Perjalanan Ibadah Haji terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Pembukuan;
c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
Pasal 698
(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pegumpulan,
pengolahan dan perumusan program dan kegiatan perencanaan biaya perjalanan ibadah haji;
124
(2) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pegumpulan,
pencatatan, dan pengolahan penerimaan dan pengeluaran biaya perjalanan ibadah haji;
(3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan data dan bahan
pelaksanaan pencatatan dan perhitungan angaran serta penyusunan laporan keuangan.
Pasal 699
Subdirektorat Dana Non BPIH mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pelayanan
di bidang dana non BPIH berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Direktur.
Pasal 700
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 699, Subdirektorat Dana
Non BPIH menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang dana non BPIH;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan rencana dan pengelolaan dana
non BPIH;
c. pelaksanaan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengaturan dan
penyelenggaraan pembukuan dana non BPIH;
d. pelaksanaan pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang akuntansi dan pelaporan.
Pasal 701
Subdirektorat Dana Non BPIH terdiri dari:
a. Seksi Perencanaan;
b. Seksi Pembukuan;
c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
Pasal 702
(1) Seksi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengolahan
dan perumusan program dan kegiatan perencanaan pembinaan dana non BPIH;
(2) Seksi Pembukuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pencatatan, dan
pengolahan penerimaan dan pengeluaran dana non BPIH;
(3) Seksi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pencatatan dan perhitungan angaran serta penyusunan laporan dana non BPIH.
Pasal 703
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pelayanan di bidang pemantauan dan evaluasi pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji dan dana
abadi non BPIH berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 704
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703, Subdirektorat
Pemantauan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pemantauan dan evaluasi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pemantauan;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang evaluasi.
Pasal 705
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi terdiri dari:
125
a. Seksi Pemantauan;
b. Seksi Evaluasi;
Pasal 706
(1) Seksi Pemantauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang pemantauan dan verifikasi pengelolaan BPIH dan Dana Non BPIH;
(2) Seksi Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan dan
pelayanan di bidang pengendalian penyusunan evaluasi dan laporan penyelenggaraan
pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji, dan dana non BPIH.
Pasal 707
Subdirektorat Pengembangan Sistem Informasi Haji mempunyai tugas melaksanakan
bimbingan dan pelayanan di bidang pengembangan sistem informasi haji berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur.
Pasal 708
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 707, Subdirektorat
Pengembangan Sistem Informasi Haji menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang pengembangan sistem informasi;
b. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang penyusunan program pengembangan sistem
informasi haji;
c. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang pengelolaan pengembangan sistem jaringan
informasi haji;
d. pelaksanaan bimbingan dan pelayanan di bidang monitoring, evaluasi dan laporan
pengembangan sistem informasi haji.
Pasal 709
Subdirektorat Pengembangan Sistim Informasi Haji terdiri dari:
a. Seksi Penyusunan Program;
b. Seksi Pengelolaan Sistem;
c. Seksi Monitor dan Evaluasi.
Pasal 710
(1) Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan dan penyusunan program pengembangan sistem informasi haji;
(2) Seksi Pengelolaan Sistem mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
penyiapan sarana, prasarana serta pemeliharaan pengembangan dan pengelola sistem
informasi haji;
(3) Seksi Monitor dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ibadah dan pengembangan sistem informasi haji.
Pasal 711
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan penyelenggaraan tata usaha
dan rumah tangga Direktorat.
126
Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional
Pasal 712
Kelompok Tenaga Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 713
(1) Kelompok Tenaga Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat ((1) dipimpin oleh Tenaga Fungsional senior.
(3) Jumlah Tenaga Fungsional tersebut pada ayat ((1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan Tenaga Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Kesembilan
Tata Kerja
Pasal 714
Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Jenderal, Sekretaris Direktorat Jenderal, para
Direktur wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan
masing-masing, maupun antar satuan organisasi di Departemen serta dengan instansi lain di luar
Departemen sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 715
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
Haji dan Umrah, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masingmasing
dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 716
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan, serta wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
kerja pimpinan satuan organisasi diatasnya serta bertanggung jawab dan melaporkan tugas secara
berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 717
Setiap laporan yang diterima satuan organisasi dari bawahan, wajib melakukan
pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai salahsatu bahan
utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan kebijakan serta pembinaan karir pegawai dan
penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
127
Pasal 718
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 719
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan
satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masingmasing
pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XI
INSPEKTORAT JENDERAL
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 720
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan
pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan
Departemen Agama berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 721
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 720, Inspektorat Jenderal
menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan visi, misi dan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan Departemen;
b. pelaksanaan pengawasan fungsional akuntabilitas kinerja aparatur;
c. pelaksanaan penyelenggaraan administrasi Inspektorat Jenderal;
d. pembinaan teknis terhadap kelompok jabatan fungsional Auditor;
e. penyusunan laporan hasil pengawasan.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 722
Inspektorat Jenderal terdiri dari:
a. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
b. Inspektur Wilayah I;
c. Inspektur Wilayah II;
d. Inspektur Wilayah III;
e. Inspektur Wilayah IV;
f. Inspektur Wilayah V;
g. Subbagian Tata Usaha
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
128
Pasal 723
Wilayah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 722, ditetapkan dengan keputusan
tersendiri oleh Inspektur Jenderal.
Bagian Ketiga
Sekretariat Inspektorat Jenderal
Pasal 724
Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan
kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Inspektur Jenderal.
Pasal 725
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 724, Sekretariat
Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan dan penetapan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang administrasi
dan mengkoordinasikan perumusan visi, misi, dan kebijakan Inspektorat Jenderal;
b. penyusunan rencana dan program kerja Inspektorat Jenderal;
c. pelaksanaan koordinasi kegiatan pengawasan;
d. pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Inspektorat Jenderal;
e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi terkait;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
Pasal 726
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
b. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
c. Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan;
d. Bagian Umum.
Pasal 727
Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, penyajian, pengendalian data, dan penyusunan rencana dan program, pengembangan
sistem informasi serta pengelolaan keuangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 728
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 727, Bagian Perencanaan
dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan rumusan visi, misi, dan kebijakan administrasi;
b. penyusunan rencana program, dan anggaran;
a. pelaksanaan, pengelolaan, dan akuntansi keuangan;
b. penyusunan evaluasi dan pelaporan perencanaan dan keuangan.
129
Pasal 729
Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan dan Program;
b. Subbagian Keuangan;
c. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 730
(1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan rencana,
program dan anggaran;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan akuntansi keuangan dan
pembayaran gaji pegawai;
(3) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengendalian, evaluasi, pelaporan perencanaan dan keuangan serta inventarisasi BMN.
Pasal 731
Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang Ortala, pengelolaan kepegawaian serta
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris.
Pasal 732
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 731, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
d. pengelolaan urusan keortalaan;
e. pengelolaan urusan kepegawaian;
f. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan;
Pasal 733
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari :
d. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
e. Subbagian Kepegawaian;
f. Subbagian Hukum dan Perundang-Undangan.
Pasal 734
(4) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penilaian kinerja
organisasi;
(5) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaaan,
pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan administrasi
dan kesejahteraan pegawai;
(6) Subbagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan dan pendokumentasian perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 735
Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan
pembinaan pelaksanaan analisis hasil pengawasan internal, eksternal dan pengaduan masyarakat
130
serta data dan informasi hasil pengawasan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 736
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 735, Bagian Pengolahan
Hasil Pengawasan menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan analisis hasil pengawasan internal;
b. pelaksanaan analisis hasil pengawasan eksternal dan pengaduan masyarakat;
c. penyiapan data dan informasi hasil pengawasan.
Pasal 737
Bagian Pengolahan Hasil Pengawasan terdiri dari:
a. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan Internal;
b. Subbagian Analisis Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat;
c. Subbagian Data dan Informasi Hasil Pengawasan.
Pasal 738
(1) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan dan
pengolahan analisis laporan hasil pengawasan internal;
(2) Subbagian Analisis Hasil Pengawasan Eksternal dan Pengaduan Masyarakat mempunyai
tugas melakukan penyiapan dan pelaksanaan analisis laporan hasil pengawasan eksternal dan
pengaduan masyarakat;
(3) Subbagian Data dan Informasi Hasil Pengawasan mempunyai tugas melakukan pengumpulan
dan penyajian data hasil analisis pengawasan internal, eksternal dan pengaduan masyarakat.
Pasal 739
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha, kearsipan, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan berdasarkan sasaran, program, dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 740
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 739, Bagian umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
b. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
c. pelaksanaan urusan perlengkapan kantor.
Pasal 741
Bagian Umum terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Rumah Tangga;
c. Subbagian Perlengkapan.
Pasal 742
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
(2) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pelayanan kerumahtanggaan,
pengangkutan, perjalanan dinas, kehumasan, dan keprotokolan;
131
(3) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan penyiapan dokumen perencanaan
kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan penghapusan dan
pemanfaatan Barang Milik Negara.
Bagian Keempat
Inspektur Wilayah
Pasal 743
Inspektur Wilayah I, Inspektur Wilayah II, Inspektur Wilayah III, Inspektur Wilayah IV,
dan Inspektur Wilayah V masing-masing mempunyai tugas pengawasan di bidang Perencanaan,
Ortala dan Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara, Bidang Bimbingan
Masyarakat Agama, Bidang Pendidikan Agama, Penelitian dan Diklat serta Bidang Investigasi.
Pasal 744
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 743, Inspektur Wilayah I,
Inspektur Wilayah II, Inspektur Wilayah III, Inspektur Wilayah IV, dan Inspektur Wilayah V
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi, dan kebijakan di bidang pengawasan;
b. penginventarisasian semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang
Perencanaan, Ortala dan Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara, Bidang
Bimbingan Masyarakat Agama, Bidang Pendidikan Agama, Penelitian dan Diklat serta
Bidang Investigasi di lingkungan Departemen Agama;
c. penyiapan rencana dan program pengawasan di bidang Perencanaan, Ortala dan Kepegawaian,
Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara, Bidang Bimbingan Masyarakat Agama, Bidang
Pendidikan Agama, Penelitian dan Diklat serta Bidang Investigasi di lingkungan Departemen
Agama;
d. penyusunan norma/petunjuk pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pengukuran di bidang
Perencanaan, Ortala dan Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Barang Milik Negara, Bidang
Bimbingan Masyarakat Agama, Bidang Pendidikan Agama, Penelitian dan Diklat serta
Bidang Investigasi;
e. pengujian dan penilaian hasil laporan pengawasan;
f. pengusutan mengenai kebenaran laporan, pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang.
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal.
Pasal 745
Subbag Tata Usaha di masing-masing Inspektur Wilayah mempunyai tugas pelayanan
penyelenggaraan tata usaha dan rumah-tangga Inspektur Wilayah serta penyiapan laporan hasil
pengawasan.
Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional
Pasal 746
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 747
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
132
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan
yang berlaku.
Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 748
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Jenderal dan Inspektur Wilayah wajib
menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing,
maupun antar satuan organisasi di departemen serta dengan instansi lain di luar departemen sesuai
dengan tugas pokoknya masing-masing.
Pasal 749
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing melaksanakan waskat dan
memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 750
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti/mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi di atasnya, serta bertanggung jawab dan melaporkan proses dan hasil
pelaksanaan tugas secara berkala tepat waktu kepada atasan masing-masing.
Pasal 751
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan
karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 752
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 753
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala-
Kepala satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan,
masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
133
BAB XII
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SERTA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Bagian Pertama
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 754
Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas
menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan di bidang
Keagamaan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 755
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 754, Badan Penelitian
dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang Penelitian dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan
c. perumusan standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang penelitian dan
pengembangan serta pendidikan dan pelatihan;
d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pelaksanaan tugas penelitian dan
pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.
e. pelaksanaan administrasi Badan Litbang dan Diklat.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 756
Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan;
c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan;
e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi;
f. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Ketiga
Sekretariat Badan
Pasal 757
Sekretariat Badan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas
serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bagi seluruh satuan organisasi di
134
lingkungan Badan Litbang dan Diklat berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala
Badan.
Pasal 758
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 757, Sekretariat Badan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pelayanan administratif;
b. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penelitian pengembangan dan pendidikan dan
pelatihan;
c. penyelenggaraan pengelolaan administratif umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi Kepala Badan;
d. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administratif dengan instansi terkait.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 759
Sekretariat Badan terdiri dari:
a. Bagian Perencanaan dan Data;
b. Bagian Perpustakaan dan Informasi;
c. Bagian Ortala dan Kepegawaian;
d. Bagian Keuangan dan Administrasi.
Pasal 760
Bagian Perencanaan dan Data mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan
program, melaksanakan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data serta penyusunan laporan
dan evaluasi keuangan berdasarkan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Sekretaris.
Pasal 761
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 760, Bagian Perencanaan
dan Data menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program;
b. penyiapan data serta pengembangan sistem informasi;
c. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program.
Pasal 762
Bagian Perencanaan dan Data terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran;
b. Subbagian Data;
c. Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program.
135
Pasal 763
(1) Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan rencana, program dan anggaran Badan serta menyiapkan bahan pidato pimpinan;
(2) Subbagian Data mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan
pelayanan data perencanaan serta pengembangan sistem jaringan informasi;
(3) Subbagian Pengendalian, Pelaporan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan inventarisasi
BMN.
Pasal 764
Bagian Perpustakaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pemilahan, pengolahan, penyimpanan pemeliharaan bahan pustaka serta penyajian hasil penelitian
dan hasil pendidikan dan pelatihan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan
oleh Sekretaris.
Pasal 765
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 764, Bagian
Perpustakaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan dan pengolahan hasil penelitian;
b. penataan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pustaka;
c. penyajian/informasi hasil penelitian;
d. publikasi dan pembinaan perpustakaan.
Pasal 766
Bagian Perpustakaan dan Informasi terdiri dari :
a. Subbagian Perpustakaan;
b. Subbagian Pengolahan Hasil Penelitian dan Diklat;
c. Subbagian Informasi, Publikasi dan Penerbitan Hasil Penelitian.
Pasal 767
(1) Subbagian Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan,
pengumpulan, pemeliharaan dan penataan bahan pustaka;
(2) Subbagian Pengolahan Hasil Penelitian dan Diklat mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penilaian hasil penelitian di bidang keagamaan
dan melakukan Diklat teknis dan administrasi ;
(3) Subbagian Informasi, Publikasi dan Penerbitan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan, pengolahan, publikasi dan penerbitan hasil penelitian.
Pasal 768
Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pelayanan di bidang Ortala, pengelolaan kepegawaian serta
penyiapan perundang-undangan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh
Sekretaris.
136
Pasal 769
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 768, Bagian Ortala dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
g. pengelolaan urusan keortalaan;
h. pengelolaan urusan kepegawaian;
i. penyiapan naskah dan pendokumentasian perundang-undangan;
Pasal 770
Bagian Ortala dan Kepegawaian terdiri dari :
g. Subbagian Organisasi dan Tatalaksana;
h. Subbagian Kepegawaian;
i. Subbagian Peraturan Perundang-Undangan.
Pasal 771
(7) Subbagian Organisasi dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
perumusan kebijakan, pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan penilaian kinerja
organisasi;
(8) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengadaaan,
pengangkatan, kepangkatan, mutasi dan pemensiunan pegawai serta pembinaan administrasi
dan kesejahteraan pegawai;
(9) Subbagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan penyiapan naskah,
penelaahan dan pendokumentasian perundang-undangan serta perpustakaan kerja.
Pasal 772
Bagian Keuangan dan Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan
pembinaan administrasi keuangan serta inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris.
Pasal 773
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 772, Bagian Keuangan
dan Administrasi menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data informasi;
b. pelaksanaan, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;
d. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga dan inventarisasi BMN.
Pasal 774
Bagian Keuangan dan Administrasi terdiri dari:
a. Subbagian Keuangan;
b. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
c. Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan BMN.
137
Pasal 775
(1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan, pencatatan, pembukuan
keuangan dan perbendaharaan;
(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembukuan,
penyiapan bahan akuntansi dan verifikasi pengajuan dokumen tagihan dan penyiapan bahan
laporan keuangan dan BMN;
(3) Subbagian Tata Usaha, Rumah Tangga dan BMN mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha, kearsipan, kerumahtanggaan, perjalanan dinas, pembayaran gaji pegawai,
keprotokolan, inventarisasi, pemeliharaan serta pemanfatan BMN;
Bagian Keempat
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan
Pasal 776
Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang kehidupan beragama, pengamalan dan
kerukunan antar umat beragama, serta pembinaan UPT Litbang Agama berdasarkan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 777
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 776, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kehidupan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan
kehidupan beragama;
b. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian
serta pembinaan UPT Litbang Agama;
c. penyusunan program serta pelaksanaan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian;
d. penilaian dan penelaahan hasil penelitian serta penyajian laporan hasil penelitian.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 778
Puslitbang Kehidupan Keagamaan terdiri dari :
a. Bidang Bina Program Penelitian;
b. Bidang Penyelenggaraan Penelitian;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian.
Pasal 779
Bidang Bina Program Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
kebijakan dan pembinaan program penelitian, penilaian dan penelaahan hasil penelitian dan
pengembangan pembinaan program penelitian di bidang pemikiran, aliran, faham dan gerakan
138
keagamaan, pengamalan dan pembinaan keagamaan, dan hubungan antar agama berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 780
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 779, Bidang Bina Program
Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
pemikiran, aliran, faham dan gerakan keagamaan;
b. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
pengamalan dan pembinaan keagamaan serta hubungan antar agama.
Pasal 781
Bidang Bina Program Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan Faham dan Gerakan
Keagamaan;
b. Subbidang Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan Pembinaan dan Hubungan
Keagamaan.
Pasal 782
(1) Subbidang Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan Faham dan Gerakan
Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan
pembinaan program penilaian, penelaahan hasil penelitian dan pengembangan pemikiran,
aliran, faham dan gerakan keagamaan;
(2) Subbidang Penyusunan Program Penelitian dan Pengembangan Pembinaan dan Hubungan
Keagamaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan
program penilaian, penelaahan hasil penelitian dan pengembangan pengamalan dan
pembinaan keagamaan serta hubungan antar agama.
Pasal 783
Bidang Penyelenggaraan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang
pemikiran, aliran dan faham keagamaan, pengamalan dan pembinaan keagamaan, hubungan antar
agama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 784
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan data, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang pemikiran, aliran, faham dan
gerakan keagamaan, pengamalan dan pembinaan keagamaan, dan hubungan antar agama
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 785
Dalam melaksakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 784, Bidang Evaluasi dan
Pelaporan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data penelitian;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian;
139
Pasal 786
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian;
b. Subbidang Ketatausahaan.
Pasal 787
(1) Subbidang Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan data hasil penelitian, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian
di bidang pemikiran, aliran dan gerakan keagamaan, pengamalan dan pembinaan keagamaan,
dan hubungan antar agama berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan oleh Kepala
Pusat;
(2) Subbidang Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan dan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Bagian Kelima
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan Agama dan Keagamaan
Pasal 788
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan agama dan keagamaan,
serta pembinaan UPT Litbang Agama berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Kepala
Badan.
Pasal 789
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 788, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan
pendidikan agama dan keagamaan;
b. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian
serta pembinaan UPT Litbang Agama;
c. penyusunan program serta pelaksanaan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian;
d. penilaian dan penelaahan hasil penelitian serta penyajian laporan hasil penelitian.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 790
Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan terdiri dari :
a. Bidang Bina Program Penelitian;
b. Bidang Penyelenggaraan Penelitian;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian;
140
Pasal 791
Bidang Bina Program Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
dan program penelitian, penelaahan hasil penelitian dan pengembangan pembinaan program
penelitian di bidang pendidikan agama dan keagamaan, madrasah dan perguruan tinggi agama
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 792
Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 791, Bidang Bina Program
Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
pendidikan agama dan keagamaan;
b. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
pendidikan madrasah dan perguruan tinggi agama.
Pasal 793
Bidang Bina Program Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Penyusunan Program Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan;
b. Subbidang Penyusunan Program Penelitian Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi
Agama
Pasal 794
(1) Subbidang Penyusunan Program Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan program penilaian,
penelaahan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan agama, pondok pesantren dan
pendidikan keagamaan luar sekolah,
(2) Subbidang Penyusunan Program Penelitian Pendidikan Madrasah dan Pendidikan Tinggi
Agama melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan program penilaian,
penelaahan hasil penelitian dan pengembangan penyelenggaran madrasah dan pendidikan
tinggi agama.
Pasal 795
Bidang Penyelenggaraan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan Penelitian di bidang
perguruan agama, pondok pesantren, pendidikan keagamaan luar sekolah, dan perguruan tinggi
agama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 796
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan data, evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang pendidikan agama dan
keagamaan, madrasah dan perguruan tinggi agama berdasarkan sasaran, program dan kegiatan
yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
141
Pasal 797
Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 796, Bidang Evaluasi dan
Pelaporan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan data penelitian;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian;
Pasal 798
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian;
b. Subbidang Ketatausahaan
Pasal 799
(1) Subbid Evaluasi dan Laporan Hasil penelitian melakukan mempunyai tugas melakukan
pengumpulan, pengolahan data hasil penelitian, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
hasil penelitian di bidang perguruan agama, pondok pesantren, pendidikan keagamaan luar
sekolah dan pendidikan tinggi agama, serta penilaian, penelaahan dan penyajian laporan hasil
penelitian.
(2) Subbidang Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan dan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Bagian Keenam
Pusat Penelitian dan Pengembangan
Lektur Keagamaan
Pasal 800
Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan mempunyai tugas
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lektur keagamaan dan pembinaan
UPT Litbang Agama berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 801
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 800, Pusat Penelitian dan
Pengembangan Lektur Keagamaan menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang penelitian dan pengembangan
Lektur Keagamaan;
b. perencanaan dan perumusan bahan kebijakan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian
serta pembinaan UPT Litbang Agama;
c. penyusunan program serta pelaksanaan penelitian di bidang pembinaan program dan
pengembangan penelitian, penyelenggaraan penelitian, evaluasi dan laporan hasil penelitian;
d. penilaian dan penelaahan hasil penelitian serta penyajian laporan hasil penelitian.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
142
Pasal 802
Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan terdiri dari :
a. Bidang Bina Program Penelitian;
b. Bidang Penyelenggaraan Penelitian;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian
Pasal 803
Bidang Bina Program Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
dan program penelitian, penelaahan hasil penelitian dan pengembangan pembinaan program
penelitian di bidang kitab suci dan lajnah, lektur keagamaan kontemporer serta khasanah
keagamaan klasik berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 804
Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 803, Bidang Bina Program
Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
penelitian buku keagamaan dan lektur;
b. penyiapan materi dan pelaksanaan penyusunan program penelitian dan pengembangan
penelitian khazanah keagamaan.
Pasal 805
Bidang Bina Program Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Penyusunan Program Penelitian Buku Keagamaan dan Lektur;
b. Subbidang Penyusunan Program Penelitian Khazanah Keagamaan.
Pasal 806
(1) Subbidang Penyusunan Program Penelitian Buku Keagamaan dan Lektur mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pembinaan program penilaian,
penelaahan hasil penelitian dan pengembangan kitab suci dan lajnah serta pengembangan
lektur keagamaan kontemporer
(2) Subbidang Penyusunan Program Penelitian Khazanah Keagamaan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan program penilaian, penelaahan
hasil penelitian dan pengembangan khasanah keagamaan klasik.
Pasal 807
Bidang Penyelenggaraan Penelitian mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang
kitab suci dan lajnah, lektur keagamaan kontemporer serta khasanah keagamaan klasik
berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 808
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian mempunyai tugas penyiapan data,
evaluasi dan pelaporan hasil penelitian di bidang kitab suci dan lajnah, lektur keagamaan
kontemporer serta khasanah keagamaan klasik berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Pusat
143
Pasal 809
Dalam melaksakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808, Bidang Evaluasi dan
Pelaporan Hasil Penelitian menyelenggarakan fungsi:
a. Pengumpulan dan pengolahan data penelitian;
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian;
Pasal 810
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Hasil Penelitian terdiri dari:
a. Subbidang Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian;
b. Subbidang Ketatausahaan.
Pasal 811
(1) Subbid Evaluasi dan Laporan Hasil Penelitian mempunyai tugas melakukan pengumpulan,
pengolahan data hasil penelitian, dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan hasil penelitian
di bidang di bidang kitab suci dan lajnah, lektur keagamaan kontemporer serta khasanah
keagamaan klasik.
(2) Subbidang Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan dan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
Bagian Ketujuh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi
Pasal 812
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan
pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi serta
pembinaan UPT diklat teknis berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan.
Pasal 813
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 812, Pusdiklat Tenaga
Administrasi menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pusdiklat tenaga administrasi;
b. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyusunan rencana, program dan anggaran diklat
administrasi di lingkungan Departemen Agama;
c. penyelenggaraan pengelolaan penyusunan dan pengembangan standar nasional kediklatan
meliputi design program, kurikulum, saran, tenaga dan peserta diklat;
d. penyelenggaraan penyusunan pelaksanaan diklat yang bersifat nasional dengan instansi terkait
serta pembinaan dan pengembangan kelompok widyaiswara;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 814
Pusdiklat Tenaga Administrasi terdiri dari:
a. Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum;
b. Bidang Penyelenggaraan Diklat;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
144
Pasal 815
Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pembinaan pelaksanaan penyusunan dan rencana program dan
anggaran diklat tenaga administrasi serta pengembangan standar nasional kediklatan meliputi
design program, kurikulum, sarana, kepesertaan, berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang
ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 816
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 815, Bidang Perencanaan
Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di Bidang Perencanaan Program, Pengembangan
Sistem dan Kurikulum;
b. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan perencanaan program, pengembangan sistem dan
kurikulum.
Pasal 817
Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum terdiri dari :
a. Subbidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sistem;
b. Subbidang Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.
Pasal 818
(1) Subbidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan perumusan program kebutuhan diklat dan evaluasi kediklatan;
(2) Subbidang Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan perumusan pelaksanaan penyusunan silabus, sarana dan metode
pembelajaran dan pengembangan kurikulum;
Pasal 819
Bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pembinaan pelaksanaan diklat tenaga administrasi serta penyusunan program pembinaan dan
pemberdayaan tenaga fungsional widyaiswara bidang tenaga administrasi berdasarkan sasaran,
program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 820
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 819, Bidang
Penyelenggaraan Diklat menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Penyelenggaraan Diklat;
b. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan diklat tenaga teknis dan sarana, serta prasarana
penyelenggaraan diklat administrasi.
Pasal 821
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta pelaporan pelaksanaan diklat
administrasi berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
Pasal 822
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 821, Bidang Evaluasi dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang evaluasi dan laporan;
145
b. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan diklat tenaga administrasi dan sarana serta
prasarana penyelenggaraan diklat tenaga administrasi.
Pasal 823
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
a. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
b. Subbidang Ketatausahaan.
Pasal 824
(1) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan diklat serta evaluasi kediklatan;
(2) Subbidang Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan dan tata usaha serta rumah tangga Pusat.
Bagian Kedelapan
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan
Pasal 825
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Keagamaan mempunyai tugas
menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis
keagamaan serta pembinaan UPT diklat teknis berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh
Kepala Badan.
Pasal 826
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 825, Pusdiklat Tenaga
Teknis menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan visi, misi dan kebijakan di bidang pusdiklat tenaga teknis
keagamaan;
b. pelaksanaan kordinasi kegiatan di bidang penyusunan rencana, program dan anggaran diklat
administrasi di lingkungan Departemen Agama;
c. penyelenggaraan pengelolaan penyusunan dan pengembangan standar nasional kediklatan
meliputi design program, kurikulum, saran, tenaga dan peserta diklat;
d. penyelenggaraan penyusunan pelaksanaan diklat yang bersifat nasional dengan instansi terkait
serta pembinaan dan pengembangan kelompok widyaiswara;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
Pasal 827
Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan terdiri dari:
a. Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum;
b. Bidang Penyelenggaraan Diklat;
c. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
Pasal 828
Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pembinaan pelaksanaan penyusunan dan rencana program dan
anggaran diklat tenaga teknis keagamaan serta pengembangan standar nasional kediklatan
146
meliputi design program, kurikulum, sarana, kepesertaan, berdasarkan sasaran, program dan
kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 829
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 828, Bidang Perencanaan
Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang perencanaan program, pengembangan
sistem dan kurikulum;
b. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan perencanaan program, pengembangan sistem dan
kurikulum;
Pasal 830
Bidang Perencanaan Program, Pengembangan Sistem dan Kurikulum terdiri dari :
a. Subbidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sistem;
b. Subbidang Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.
Pasal 831
(1) Subbidang Perencanaan Program dan Pengembangan Sistem mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan perumusan program kebutuhan diklat dan evaluasi kediklatan;
(2) Subbidang Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan perumusan pelaksanaan penyusunan silabus, sarana dan metode
pembelajaran dan pengembangan kurikulum;
Pasal 832
Bidang Penyelenggaraan Diklat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pembinaan pelaksanaan diklat tenaga teknis serta penyusunan program pembinaan dan
pemberdayaan tenaga fungsional widyaiswara bidang tenaga teknis keagamaan berdasarkan
sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 833
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832, Bidang
Penyelenggaraan Diklat menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang Penyelenggaraan Diklat;
b. penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan diklat tenaga teknis dan sarana serta prasarana
penyelenggaraan diklat tenaga teknis.
Pasal 834
Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pembinaan pengendalian evaluasi, akreditasi dan sertifikasi serta pelaporan pelaksanaan diklat
tenaga teknis berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Pusat
Pasal 835
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 834, Bidang Evaluasi dan
Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
a. pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang evaluasi dan laporan;
b. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan diklat tenaga teknis dan sarana serta
prasarana penyelenggaraan diklat tenaga teknis.
147
Pasal 836
Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari:
a. Subbidang Pengendalian dan Pelaporan;
b. Subbidang Ketatausahaan.
Pasal 837
(1) Subbidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
pengendalian dan pelaporan pelaksanaan diklat serta evaluasi kediklatan;
(2) Subbidang Ketatausahaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyusunan laporan
penyelenggaraan dan tata usaha serta rumah tangga pusat.
Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional
Pasal 838
Kelompok tenaga fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 839
(1) Kelompok tenaga fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
(3) Jumlah tenaga fungsional tersebut pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Kesepuluh
Tata Kerja
Pasal 840
Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta
Sekretaris Badan dan para Kepala Pusat wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing, maupun antar satuan organisasi di departemen
serta dengan instansi lain di luar departemen sesuai dengan tugas masing-masing.
Pasal 841
Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan
serta Pendidikan dan Pelatihan, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing melaksanakan Waskat dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk
bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 842
Setiap pimpinan satuan organisasi mengikuti mengembangkan tugas dan fungsinya
berdasarkan visi, misi dan kebijakan serta wajib mengikuti/mematuhi petunjuk-petunjuk kerja
pimpinan satuan organisasi kerja diatasnya dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.
148
Pasal 843
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi/satuan kerja dari bawahan,
wajib melakukan pengolahan atas laporan pelaksanaan tugas tersebut untuk dipergunakan sebagai
salah satu bahan utama dalam penilaian prestasi kerja, pengambilan keputusan dan pembinaan
karier pegawai serta penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut.
Pasal 844
Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula
kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 845
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan
satuan organisasi bawahannya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, masingmasing
wajib mengadakan rapat berkala.
BAB XIII
STAF AHLI MENTERI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi
Pasal 846
(1) Staf Ahli Menteri selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu
Menteri di bidang keahlian tertentu, yang berada di bawah dan bertanggung-jawab langsung
kepada Menteri Agama.
(2) Staf Ahli secara administratif berada dalam lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen
Agama.
Pasal 847
Staf Ahli mempunyai tugas melakukan pengamatan, penelaahan, pemberian pertimbangan
dan saran pemecahan masalah secara konseptual mengenai hal-hal tertentu menurut keahliannya
yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan kepada Menteri Agama.
Pasal 848
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 849, Staf Ahli
menyelenggarakan fungsi :
a. pemikiran dan pengkajian aspek kerukunan antar umat beragama dalam rangka mewujudkan
peningkatan kebijakan penanganan masalah-masalah kerukunan umat beragama;
b. pemikiran dan pengkajian aspek hubungan lembaga keagamaan dalam rangka mewujudkan
peningkatan kebijakan penanganan masalah-masalah organisasi keagamaan dan pemukapemuka
agama;
c. pemikiran dan pengkajian aspek pembinaan hubungan organisasi keagamaan internasional
dalam rangka mewujudkan peningkatan kebijakan penanganan masalah-masalah hubungan
organisasi keagamaan internasional;
d. pemikiran dan pengkajian aspek kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan peningkatan
kebijakan penanganan masalah-masalah kemasyarakatan;
e. pemikiran dan pengkajian aspek pembinaan dan perberdayaan umat beragama dalam rangka
mewujudkan peningkatan kebijakan penanganan masalah-masalah amal umat beragama.
149
Pasal 849
(1) Staf Ahli terdiri atas :
a. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Umat Beragama;
b. Staf Ahli Bidang Pendidikan;
c. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia;
d. Staf Ahli Bidang Pemikiran dan Faham Keagamaan;
e. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Umat.
(2) Dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal
Departemen Agama.
Pasal 850
(1) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Umat Beragama mempunyai tugas melakukan
pengkajian, pemberian pemikiran, pertimbangan terhadap aspek hubungan antar umat
beragama dalam rangka perumusan kebijakan Menteri;
(2) Staf Ahli Bidang Pendidikan mempunyai tugas melakukan pengkajian, pemberian pemikiran
dan pertimbangan terhadap aspek pendidikan dalam rangka perumusan kebijakan Menteri;
(3) Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melakukan pengkajian,
pemberian pemikiran dan pertimbangan terhadap aspek hukum dan hak asasi manusia dalam
rangka perumusan kebijakan Menteri;
(4) Staf Ahli Bidang Pemikiran dan Faham Keagamaan mempunyai tugas melakukan
pengkajian, pemberian pemikiran dan pertimbangan terhadap aspek pemikiran dan faham
keagamaan dalam rangka perumusan kebijakan Menteri;
(5) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Umat mempunyai tugas melakukan
pengkajian, pemberian pemikiran dan pertimbangan terhadap aspek kemasyarakatan dan
pemberdayaan umat dalam rangka perumusan kebijakan Menteri;
Bagian Kedua
Tata Kerja
Pasal 851
Dalam melaksanakan tugasnya Staf Ahli menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik di antara sesama Staf Ahli maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Departemen Agama.
Pasal 852
Staf Ahli melaksanakan tugasnya di bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing
baik diminta atau tidak diminta oleh Menteri.
Pasal 853
Staf Ahli wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri dan
tembusannya kepada Sekretaris Jenderal Departemen Agama.
150
Pasal 854
Laporan tersebut dalam Pasal 853, dapat juga disampaikan kepada pejabat tertentu lainnya
atas petunjuk Menteri.
BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 855
Dengan berlakunya Peraturan ini:
(1) Satuan organisasi yang mengalami perubahan nomenklatur atau penggabungan struktur, tugas
pokok dan fungsi di lingkungan Departemen Agama Pusat, perlu segera melakukan penataan
administrasi dan ketatalaksanaan di lingkungan masing-masing dengan ketentuan proses
pengalihan sarana prasarana, ketenagaan, program dan anggaran pada satuan organisasi yang
bersangkutan diatur lebih lanjut oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi eselon I
dengan koordinasi Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
(2) Satuan kerja/organisasi yang baru yang belum mempunyai anggaran, personalia dan peralatan
tersendiri, akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal dengan koordinasi satuan organisasi
eselon I yang bersangkutan;
(3) Ketentuan tentang organisasi instansi vertikal dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Departemen Agama masih tetap berlaku sebelum diubah dan/atau ditetapkan Peraturan yang
baru.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 856
(1) Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menurut
Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara;
(2) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama dinyatakan tidak
berlaku lagi.
Pasal 857
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2006
MENTERI AGAMA R.I
MUHAMMAD M. BASYUNI

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s