APA, MENGAPA, DAN BAGAIMANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR

SESI 1
APA, MENGAPA, DAN BAGAIMANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENDIDIKAN DASAR
Waktu: 2 jam (120 menit)

A. Pengantar
Kerangka perundang-undangan yang baru di bidang pemerintahan daerah (UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah) dan di bidang pendidikan (UU 20/2003) tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu ditindaklanjuti secara bersama-sama oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan Nasional dengan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai pedoman bagi upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan. Dalam perkembangannya, pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas menyusun Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya, Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan 8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang mengatur antara lain tentang: (1) Standar Kompetensi Lulusan; (2) Standar Isi; (3) Standar Proses; (4) Standar Penilaian; (5) Standar Pengelolaan; (6) Standar Sarana Prasarana; (7) Standar Pendanaan; dan (8) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Hal ini mengakibatkan SPM Bidang Pendidikan pun mengalami perubahan. Karena itu, semua pihak yang terkait dengan pelayanan pendidikan perlu memahami perubahan SPM ini.

Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Standar Pelayanan Minimal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar selanjutnya disebut SPM Pendidikan Dasa radalah tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal yang diselenggarakan daerah kabupaten/kota.
Dengan dikeluarkannya SPM Pendidikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, maka SPM pendidikan yang dikeluarkan berdasarkan Kepmendiknas Nomor 129a Tahun 2004 yang terkait dengan pendidikan dasar dinyatakan tidak berlaku lagi.
Para pemangku kepentingan pendidikan terutama Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota perlu memperoleh pemahaman tentang SPM yang mantap dan menindaklanjutinya dengan melakukan pendataan dan analisis data untuk melihat pencapaian indikator SPM serta merancang dan melaksanakan program-program pencapaian SPM. Sehingga diharapkan pada tahun 2014 SPM telah dilaksanakan di semua Kabupaten/Kota.

B. Tujuan
Tujuan umum Sesi 1 adalah memahami SPM Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota. Tujuan umum dirinci menjadi tujuan khusus yang diharapkan dikuasai peserta adalah sebagai berikut.
1. Memahami konsep SPM Pendidikan sebagai instrumen pengelolaan kinerja dalam bidang sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, dan penjaminan mutu pendidikan.
2. Memahami posisi SPM dalam SNP (Standar Nasional Pendidikan).
3. Memahami indikator SPM kabupaten/kota.
4. Mengidentifikasi peran instansi yang mengurusi pendidikan dalam upaya mencapai SPM.
5. Merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai SPM.
6. Mengidentifikasi tantangan dalam pencapaian SPM dan upaya pemecahannya.

C. Alat dan Bahan
• Presentasi dalam PowerPoint
• Lembar Kerja 1.1 dan 1.2
• LCD dan laptop/komputer
• Kertas plano, spidol, dan flipchart
• Handout 1.1 Indikator SPM
• Bahan bacaan: Modul 1 Apa, Mengapa, dan Bagaimana Standar Pelayanan Minimal, Permendiknas No. 15 Tahun 2010.

D. Langkah-langkah Fasilitasi

1. Pengantar (5 menit)
Fasilitator menayangkan judul sesi dan membuka dengan salam. Fasilitator memulai kegiatan dengan menyatakan bahwa pada sesi ini, peserta akan belajar memahami SPM (Standar Pelayanan Minimal) sambil menayangkan kata-kata “STANDAR PELAYANAN MINIMAL” (slide nomor 1).
Fasilitator juga menayangkan pentingnya mempelajari SPM (slide 2), kompetensi yang harus dikuasi peserta setelah mempelajari modul 1 (slide 3-4), serta langkah-langkah penyajian modul 1 (slide 5). Penayangan disertai dengan penjelasan singkat.

2. Curah Pendapat (10’)
Selanjutnya, fasilitator meminta kepada kurang lebih 3 (tiga) orang peserta secara bergantian untuk menduga makna dari SPM, cukup dari makna masing-masing kata (slide 6).
Setelah curah pendapat makna SPM, fasilitator memberikan penegasan sebagai berikut (slide 7).

Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan kondisi pencapaian pelayanan pendidikan di daerah masing-masing (sambil menayangkan slide 8), terutama dalam hal:
a. Sarana dan prasarana: akses siswa ke sekolah, rata-rata jumlah peserta didik per rombel, kondisi ruang kelas dan kelengkapannya.
b. Pendidik dan tenaga kependidikan: kecukupan guru di SD/MI dan SMP/MTs, kecukupan guru mata pelajaran di SMP/MTs, kualifikasi guru, jumlah guru yang tersertifikasi
c. Kurikulum: pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
d. Penjaminan mutu pendidikan: terutama dalam hal kunjungan pengawas ke sekolah/madrasah

3. Penjelasan Umum tentang SPM Pendidikan Dasar (25’).
Fasilitator memulai langkah ini dengan menjelaskan bahwa SPM pendidikan yang dimiliki saat ini (Kepmendiknas 129a/2004) disusun atas dasar amanat UU 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Kini UU tersebut sudah diperbarui dengan UU 32/2004 yang mengandung berbagai perubahan menyangkut rincian pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam PP 38/2007. Dengan demikian SPM pendidikan perlu disempurnakan agar sesuai dengan substansi UU 32/2004 dan PP 38/2007 (slide 9).
Dalam perkembangannya, pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan serta pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang bertugas menyusun Standar Nasional Pendidikan. Hal ini mengakibatkan SPM Bidang Pendidikan pun mengalami perubahan.

Selanjutnya fasilitator menjelaskan tentang SPM (slide 10-17), meliputi:
• Hubungan antara SPM dengan SNP
• Hubungan antara SPM dengan akreditasi sekolah
• Peran SPM dalam meningkatkan kualitas pendidikan

4. Reading Session indikator SPM serta Tanya Jawab tentang SPM Kabupaten/ Kota (30’).
Pada langkah ini, para peserta mendapatkan kesempatan membaca Indikator no. 1 s.d. no 27 SPM Pendidikan (Handout 1.1). Mereka hanya diberikan indikator ringkas (tanpa penjelasan teknis). Fasilitator memper-silakan peserta untuk membaca indikator itu dalam 15 menit (slide 18).
Sisa waktu yang ada digunakan untuk tanya jawab tentang peristilahan atau kata-kata yang dianggap sulit oleh peserta. Manakala tidak ada yang bertanya, fasilitator disarankan untuk mengajukan pertanyaan.

5. Diskusi kelompok (30’)
Pada langkah ini fasilitator meminta peserta untuk tetap berada di kelompok kabupaten/kota. Setiap kelompok diminta untuk mendiskusikan sebagai berikut (slide 19-20).

Hasil diskusi dituliskan pada lembar kerja atau ditulis di komputer. Hasil diskusi ini akan dipresentasikan.
Selama proses diskusi kelompok fasilitator diminta untuk mendampingi kelompok-kelompok yang bekerja. Hal ini penting agar hasil kerja kelompok berjalan dalam arah yang benar.

6. Presentasi dan tanya jawab (15’)
Pada langkah ini fasilitator menugaskan salah satu kelompok (boleh dipilih acak atau dipilih dari hasil kerja kelompok yang dianggap terbaik) untuk dipresentasikan (slide 21). Presentasi selama 5 menit dilanjutkan dengan 10 menit tanya jawab. Pada proses tanya jawab ini fasilitator diminta untuk membantu agar proses diskusi terarah sesuai dengan topiknya.

7. Penutup (5’)
Untuk menutup sesi ini fasilitator menyampaikan rangkuman sesi. Fasilitator menutup dengan salam (slide 22-23).

E. Lembar Kerja

Lembar kerja 1.2
Peran SKPD dan lembaga lainnya dalam mendukung program pencapaian SPM.
Dinas pendidikan

Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Agama Kab/Kota.

Bapeda

Bagian Keuangan

Badan Kepegawaian Daerah

F. Presentasi

G. Handout
Handout 1. Indikator Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Jenis Layanan IP-Nomor Indikator
Sarana dan Prasarana 1 Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
2 Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis.
3 Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
4 Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru.
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan.
6 Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.
7 Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik
8 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%
9 Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris.
10 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
11 Di setiap Kabupaten/Kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
12 Di setiap Kabupaten/Kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.
Kurikulum 13 Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif.
Penjaminan Mutu Pendidikan 14 Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Jenis Layanan IP-Nomor Indikator
Sarana Prasarana 15 Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik.
16 Setiap SMP/MTS menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap perserta didik.
17 Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA.
18 Setiap SD dan MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi.
19 Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 20 Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut:
Kelas I – II : 18 jam per minggu
Kelas III : 24 jam per minggu
Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau
Kelas VII – IX: 27 jam per minggu
Kurikulum 21 Satuan Pendidikan menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku
22 Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya
Penilaian Pendidikan 23 Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik.
Penjaminan Mutu Pendidikan 24 Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester
25 Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik.
26 Kepala Sekolah atau Madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/ UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kantor Kementerian Agama di Kabupaten/Kota pada setiap akhir semester
Manajemen Sekolah 27 Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

H. Bahan Bacaan
1. Modul 1 Apa, Mengapa, dan Bagaimana Standar Pelayanan Minimal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s