PERKEMBANGAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Oleh : Hi. Syaeni, S.Pd
BAB I
PENDAHULUAN
A.       Latar Belakang
Kurikulum merupakan komponen sistem pendidikan yang paling rentan terhadap perubahan. Paling tidak ada tiga faktor yang membuat kurikulum harus selalu dirubah atau diperbaharui. Pertama, karena adanya perubahan fi-losofi tentang manusia dan pendidikan, khususnya mengenai hakikat kebutuh-an peserta didik terhadap pendidikan/pembelajaran. Kedua, cara karena cepat-nya perkembangan ilmu dan teknologi, sehingga subject matter yang harus disampaikan kepada peserta didik pun semakin banyak dan berragam. Keti-ga, adanya perubahan masyarakat, baik secara sosial, politik, ekonomi, mau pun daya dukung lingkungan alam, baik pada tingkat lokal maupun global.

Karena adanya faktor-faktor tersebut, maka salah satu kriteria baik bu-ruknya sebuah kurikulum bisa dilihat pada fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan. Selain itu juga dilihat dari segi kemampuan mengako-modasikan isu-isu atau muatan lokal dan isu-isu global. Hal ini diddasarkan pada kenyataan bahwa pendidikan harus mampu mengantarkan peserta didik untuk hidup pada zaman mereka, serta memiliki wawasan global dan mampu berbuat sesuai dengan kebutuhan lokal.
Untuk dapat menuju pada karakteristik kurikulum ideal tersebut maka proses penyusunan kurikulum tidak lagi selayaknya dilakukan oleh negara dan diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan tanpa melihat kondisi inter-nal dan lingkungannya. Kurikulum henaknya disusun dari bawah (bottom up) oleh setiap satuan pendidikan bersama dengan stakeholder masing-masing.
Berdasarkan pemikiran di atas, maka pemerintah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan ku-rikulum nasional bukan lagi bersifat seragam, namun merupakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam proses penyusunannya satuan pendidikan diberi ruang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kondisi se-kolah, lingkungan alam dan sosial ekonomi masysrakat, dan karakteristik pe-serta didik.
Sebagai pembina sekolah, pengawas satuan pedidikan tentu harus me-
nguasai memahami kebijakan-kebijakan yang terkait dengan KTSP. Lebih da-ri itu ia juga harus menguasai setiap proses, tahapan, maupun teknis penyusu-nan KTSP. Dengan kemampuan tersebut, maka ia dapat membantu para kepa-la sekolah dan guru dalam menyusun KTSP.
B.   Dimensi Kompetensi
Dimensi kompetensi yang diharapkan dibentuk pada akhir Diklat ini adalah dimensi Kompetensi Supervisi Akademik.
C.    Kompetensi yang Hendak Dicapai
     Setelah mengikuti pelatihan ini pengawas diharapkan dapat:
1.     Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berdasarkan standar isi, standar komptensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
2.     Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajar-an (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumupun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
D.    Indikator Pencapaian 
      Indikator pencapaian hasil diklat ini adalah apabila pengawas dapat memahami:
1.     Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia.
2.     Hakikat Kurikulum.
3.     Fungsi dan Peranan Kurikulum.
4.     Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
5.     Model Konsep KTSP.
6.     Landasan Pengembangan KTSP.
7.     Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP.
8.     Acuan Operasional Penyusunan KTSP.
9.     Struktur dan Muatan KTSP.
10.  Proses Penyusunan KTSP.
11.  Komponen Isi KTSP.    
     
E.     Alokasi Waktu
No.
Materi Diklat
Alokasi
1.
Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia.
1 jam
2.
Hakikat Kurikulum.
1 jam
3.
Fungsi dan Peranan Kurikulum.
1 jam
4.
Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
1 jam
5.
Model Konsep KTSP.
2 jam
6.
Landasan Pengembangan KTSP.
1 jam
7.
Prinsip-prinsip Pengembangan KTSP.   
1 jam
8.
Acuan Operasional Penyusunan KTSP
1 jam
9.
Struktur dan Muatan KTSP.
2 jam
10.
Proses Penyusunan KTSP.
2 jam
11.
Komponen Isi KTSP.    
2 jam
             
F.   Skenario
1.     Perkenalan
2.     Penjelasan tentang dimensi kompetensi, indikator, alokasi waktu dan skenario pendidikan dan pelatihan pengembangan KTSP.
3.     Pre-test
4.     Eksplorasi pemahaman peserta berkenaan dengan pengembangan KTSP, silabus dan RPP melalui pendekatan andragogi.
5.     Penyampaian Materi Diklat:
a.     Menggunakan pendekatan andragogi, yaitu lebih mengutamakan pengungkapan kembali pengalaman peserta pelatihan, menganali-sis, menyimpulkan, dan mengeneralisasi dalam suasana diklat yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan bermakna. Pe-ranan pelatih lebih sebagai fasilitator.
b.    Diskusi tentang indikator keberhasilan pelatihan pengembangan KTSP.
c.     Praktik Pengembangan Silabus dan RPP
6.     Post test.
7.     Refleksi bersama antara peserta dengan pelatih mengenai jalannya pe-latihan.
8.     Penutup 


BAB II
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)
A. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KURIKULUM DI INDONESIA            
Terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasio-nal yang disertai dengan munculnya kebijakan-kebijakan lainnya seperti PP Nomor 19/2005, Permendiknas Nomor 22, 23, dan 24 Tahun 2006 saat ini membawa pemikiran baru dalam pengelolaan sistem pendidikan di Indonesia yang mengarah pada berkembangnya keinginan untuk melaksanakan otonomi pengelolaan pendidikan. Otonomi pengelolaan pendidikan ini diharapkan akan mendorong terciptanya peningkatan pelayanan pendidikan kepada ma-syarakat yang bermuara pada upaya peningkatan kualitas pengelolaan pendi-dikan pada tataran paling bawah (at the bottom) yaitu sekolah atau satuan pendidikan. Penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) dewasa ini sebagai bukti bahwa sekolah diharapkan menjadi centre of excellence dari inovasi implementasi kebijakan pendidikan saat ini yang bukan hanya harus dikaji sebagai wacana dalam pengelolaan pendidikan namun sebaiknya diper-timbangkan sebagai langkah strategis ke arah peningkatan mutu pendidikan.
Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar dalam pengembangan kurikulum, disamping menunjukkan sikap tanggap pe-merintah terhadap tuntutan masyarakat juga dapat ditujukan sebagai sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Adanya otonomi dalam pengembangan kurikulum ini merupakan potensi bagi sekolah untuk meningkatkan kinerja para pengelola sekolah termasuk guru dan meningkat-kan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. Selain itu, otonomi dalam pengembangan kurikulum memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam mengelola sumber daya dan menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, serta mendorong profesionalisme para pengawas, kepala sekolah, dan guru. Dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kepala sekolah dan guru memiliki kesempatan yang sangat luas dan terbuka untuk melakukan inovasi pengembangan kurikulum, misalnya dengan cara melakukan eksperi-mentasi-eksperimentasi di lingkungan sekolah itu berada. Kepala sekolah dan guru menjadi perancang kurikulum (curriculum designer) bagi sekolahnya berdasarkan standar isi dan standar kompetensi lulusan sekaligus melaksana-kan, membina, dan mengembangkannya. Melaksanakan kurikulum yaitu mentransformasikan isi kurikulum yang tertuang dalam silabus dan rencana pelak-sanaan pembelajaran kepada siswa dalam proses pembelajaran. Membina ku-rikulum yaitu mengupayakan kesesuaian kurikulum aktual dengan kurikulum potensial sehingga tidak terjadi kesenjangan. Mengembangkan kurikulum yai-tu upaya meningkatkan dalam bentuk nilai tambah dari apa yang telah dilak-sanakan sesuai dengan kurikulum potensial.
Kepala sekolah dan guru berkesempatan juga melakukan penilaian lang-sung terhadap berhasil tidaknya kurikulum tersebut. Dengan melakukan peni-laian dapat diketahui kekurangan dalam pelaksanaan dan pembinaan kuriku-lum yang sedapat mungkin diatasi, dicarikan upaya lain yang lebih baik, se-hingga diperoleh hasil yang lebih optimal. Dalam hal inilah, peranan penga-was sekolah (supervisor) sangat dibutuhkan untuk membina kepala sekolah dan guru dalam merancang, melaksanakan, membina, mengembangkan, sam-pai mengevaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan tersebut.
Kecenderungan yang nampak dari pelaksanaan kurikulum pada waktu yang lalu yaitu adanya penekanan makna mutu pendidikan yang lebih banyak dikaitkan dengan aspek kemampuan akademik, khususnya pada aspek kogni-tif. Hal tersebut berdampak pada terabaikannya aspek akhlak, budi pekerti, seni, dan kecakapan yang diperlukan oleh siswa untuk menghadapi kehidupan-nya. Indikator-indikator yang mendukung kecenderungan tersebut, berdasar-kan hasil evaluasi Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di antaranya:
1.       Beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan materi/substansi setiap mata pelajaran.
2.       Materi pelajaran dianggap terlalu sukar karena kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa, dan kurang bermakna karena kurang
terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari.
3.       Terjadinya deviasi misi mata pelajaran tertentu dengan kegiatan belajar mengajar, seperti mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Ke-rajinan Tangan dan Kesenian yang lebih menekankan proses pembelajar-an teoretis.
4.       Bersifat sangat populis yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh tanah air yang sebenarnya memiliki potensi, aspi-rasi, dan kondisi lingkungan yang berbeda.
5.       Kurang memberikan kemerdekaan pada guru dan tenaga kependidikan la-innya untuk melakukan improvisasi dan justifikasi sesuai kondisi lapang-an.
Pada saat yang sama diperlukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjawab persoalan pengurangan beban kurikulum dan penyeimbangan antara kog-nisi dan emosi, pengembangan kecakapan hidup (lifeskills), pendidikan nilai, keterkaitan dengan dunia kerja, pendidikan multikultur, multi bahasa, pendi-dikan berkelanjutan, pengembangan kepekaan estetika, proses belajar sepan-jang hayat, profil kemampuan lulusan, globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan pengembangan konsep sekolah sebagai pusat budaya (centre of culture). Semua itu sangat mendukung perlunya penyesuaian dan perubah-an kurikulum yang signifikan bagi masa depan anak bangsa.
Dilihat dari pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan kurikulum se-kolah, terutama kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, beserta struktur kuriku-lum yang dikembangkannya, pendekatan pengembangan kurikulum di Indo-nesia lebih bersifat sentralistik, artinya kebijakan pengembangan kurikulum dilakukan pada tingkat pusat (Kurikulum Nasional). Pada kurikulum tahun 1994 sesuai dengan munculnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 ten-tang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang menyer-tainya, kebijakan pengembangan kurikulum terbagi menjadi dua bagian yang sering dikenal dengan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kuri-kulum nasional adalah kurikulum yang isi dan bahan pelajarannya ditetapkan secara nasional dan wajib dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar di selu-ruh wilayah Indonesia, termasuk di sekolah Indonesia yang berada di luar ne-geri. Kurikulum muatan lokal ialah kurikulum yang isi dan bahan kajiannya ditetapkan dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan alam, sosial, ekono-mi, budaya serta kebutuhan pembangunan daerah.
Terbitnya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pen-didikan Nasional sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 memunculkan kebijakan baru dalam pengembangan kurikulum di tanah air. Pada pasal 38 ayat 1 UU tersebut dinyatakan bahwa ”Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerin-tah”. Dinyatakan pula pada ayat 2 bahwa ”Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah”.
Kebijakan pengembangan kurikulum sudah diwarnai oleh semangat oto-nomi daerah, meskipun kurikulum itu ditujukan untuk mencapai tujuan nasio-nal, tetapi cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah. Pelaksanaan kurikulum menerapkan prinsip “Kesatuan dalam Kebi-jakan dan Keberagaman dalam Pelaksanaan”. Standar nasional disusun pusat dan cara pelaksanaannya disesuaikan masing-masing daerah/sekolah. Perwu-judan “Kesatuan dalam Kebijakan” tertuang dalam pengembangan Kerangka Dasar, Standar Kompetensi Bahan Kajian, dan Standar Kompetensi Mata Pe-lajaran, beserta Pedoman Pelaksanaannya. Perwujudan “Keberagaman dalam Pelaksanaan” tertuang dalam pengembangan silabus dan skenario pembela-jaran. Pendekatan yang digunakan saat itu yaitu pendekatan kurikulum berba-sis kompetensi (competency-based curriculum). Pendekatan ini menjadi pilih-an dalam untuk menghadapi berbagai persoalan dengan harapan:
1.       Adanya peningkatan mutu pendidikan secara nasional
2.       Dilakukan secara responsif terhadap penerapan hak-hak azasi manusia, kehidupan demokratis, globalisasi, dan otonomi daerah
3.       Agar pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan kompara-tif sesuai dengan standar mutu nasional dan internasional.
4.       Agar pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai per-kembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta tun-tutan desentralisasi.
5.       Lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembela-jaran terhadap kepentingan daerah dan karakteristik siswa serta tetap me-miliki fleksibilitas dalam melaksanakan kurikulum yang berdiversifikasi.
Sebagai kelanjutan dari terbitnya UU Nomor 20/2003, telah terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pen-didikan, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai delapan standar, yai-tu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) stan-dar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian pendi-dikan.
Penetapan standar-standar di atas bertujuan untuk menjamin mutu pendi-dikan nasional dalam rangka pencerdasan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar tersebut juga memi-liki fungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendi-dikan untuk mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Untuk mengem-bangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pencapaian standar ter-sebut telah dibentuk Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang meru-pakan badan mandiri/independen yang secara struktural bertanggung jawab kepada Mendiknas.
Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa setiap sekolah/madrasah dapat me-ngembangkan kurikulum berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standar Isi (SI) dan berpedoman kepada panduan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Sekolah yang telah melakukan uji coba kurikulum 2004 secara menyeluruh dapat secara mandiri mengem-bangkan kurikulumnya berdasarkan SKL, SI dan Panduan Umum mulai ta-hun ajaran 2006/2007.
           
B.    HAKIKAT KURIKULUM
Istilah kurikulum (curriculum), yang pada awalnya digunakan dalam du-nia olahraga, berasal dari kata curir (pelari) dan curere (tempat berpacu). Pa-da saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seo-rang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali/penghar-gaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan men-jadi sejumlah mata pelajaran (subject) yang harus ditempuh oleh seorang sis-wa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh pengharga-an dalam bentuk ijazah. Dari pengertian tersebut, dalam kurikulum terkandung dua hal pokok, yaitu: (1) adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan (2) tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. Dengan de-mikian, implikasi terhadap praktik pengajaran yaitu setiap siswa harus me-nguasai seluruh mata pelajaran yang diberikan dan menempatkan guru dalam posisi yang sangat penting dan menentukan. Keberhasilan siswa ditentukan oleh seberapa jauh mata pelajaran tersebut dikuasainya dan biasanya disim-bolkan dengan skor yang diperoleh setelah mengikuti suatu tes atau ujian.
Pengertian kurikulum seperti disebutkan di atas dianggap pengertian yang
sempit atau sangat sederhana. Jika kita mempelajari buku-buku atau literatur lainnya tentang kurikulum, terutama yang berkembang di negara-negara ma-ju, maka akan ditemukan banyak pengertian yang lebih luas dan beragam. Kurikulum itu tidak terbatas hanya pada sejumlah mata pelajaran saja, tetapi mencakup semua pengalaman belajar (learning experiences) yang dialami siswa dan mempengaruhi perkembangan pribadinya. Bahkan Harold B. Alberty (1965) memandang kurikulum sebagai semua kegiatan yang diberikan kepa-da siswa di bawah tanggung jawab sekolah (all of the activities that are provided for the students by the school). Kurikulum tidak dibatasi pada kegi-atan di dalam kelas saja, tetapi mencakup juga kegiatan-kegiatan yang dila-kukan oleh siswa di luar kelas. Pendapat yang senada dan menguatkan penger-tian tersebut dikemukakan oleh Saylor, Alexander, dan Lewis (1974) yang menganggap kurikulum sebagai segala upaya sekolah untuk mempengaruhi siswa supaya belajar, baik dalam ruangan kelas, di halaman sekolah, maupun di luar sekolah.
Pengertian kurikulum senantiasa berkembang terus sejalan dengan per-kembangan teori dan praktik pendidikan. Dengan beragamnya pendapat me-ngenai pengertian kurikulum, maka secara teoretis kita agak sulit menentukan satu pengertian yang dapat merangkum semua pendapat. Pada saat sekarang istilah kurikulum memiliki empat dimensi pengertian, satu dimensi dengan dimensi lainnya saling berhubungan. Keempat dimensi kurikulum tersebut yaitu: (1) kurikulum sebagai suatu ide/gagasan; (2) kurikulum sebagai suatu rencana tertulis yang sebenamya merupakan perwujudan dari kurikulum se-bagai suatu ide; (3) kurikulum sebagai suatu kegiatan yang sering pula dise-but dengan istilah kurikulum sebagai suatu realita atau implementasi kuriku-lum. Secara teoretis dimensi kurikulum ini adalah pelaksanaan dari kuriku-lum sebagai suatu rencana tertulis; dan (4) kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekuensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan.
Pandangan atau anggapan yang sampai saat ini masih lazim dipakai da-lam dunia pendidikan dan persekolahan di negara kita, yaitu kurikulum seba-gai suatu rencana tertulis yang disusun guna memperlancar proses pembela-jaran. Hal ini sesuai dengan rumusan pengertian kurikulum seperti yang terte-ra dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Na-sional : “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tu-juan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman pe-nyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan ter-tentu”. Dalam panduan penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan jen-jang pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh BSNP, pengerti-an kurikulum yang digunakan mengacu pada pengertian seperti yang tertera dalam UU tersebut. Secara lebih jelas dikatakan bahwa KTSP adalah kuriku-lum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satu-an pendidikan. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidik-an, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendi-dikan, dan silabus.
C.  FUNGSI DAN PERANAN KURIKULUM
1. Fungsi Kurikulum
Apa sebenarnya fungsi kurikulum bagi guru, siswa, kepala sekolah/pe-ngawas, orang tua, dan masyarakat? Pada dasarnya kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman atau acuan. Bagi guru, kurikulum itu berfungsi sebagai pe-doman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi kepala sekolah dan pengawas, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan supervisi atau pengawasan. Bagi orang tua, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman dalam membimbing anaknya belajar di rumah. Bagi masyarakat, kurikulum itu berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah.
Bagi siswa sebagai subjek didik, terdapat enam fungsi kurikulum seba-gai berikut: (a) fungsi penyesuaian, (b) fungsi integrasi, (c) fungsi diferensia-si, (d) fungsi persiapan, (e) fungsi pemilihan, dan (f) fungsi diagnostik.
a.     Fungsi Penyesuaian.
Fungsi Penyesuaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well adjusted yaitu mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fi-sik maupun lingkungan sosial. Lingkungan itu sendiri senantiasa mengalami perubahan dan bersifat dinamis. Karena itu, siswa pun harus memiliki kemam-puan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan-nya.
b.    Fungsi Integrasi.
Fungsi Integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pen-didikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Oleh kare-na itu, siswa harus memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk dapat hidup dan berintegrasi dengan masyarakatnya.
c.     Fungsi Diferensiasi.
Fungsi Diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan indivi-du siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psi-kis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik.
d.    Fungsi Persiapan.
Fungsi Persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pen-didikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jen-jang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mem-persiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena se-suatu hal, tidak dapat melanjutkan pendidikannya.
e.     Fungsi Pemilihan.
Fungsi Pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pen-didikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Fung-si pemilihan ini sangat erat hubungannya dengan fungsi diferensiasi, karena pengakuan atas adanya perbedaan individual siswa berarti pula diberinya ke-sempatan bagi siswa tersebut untuk memilih apa yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Untuk mewujudkan kedua fungsi tersebut, kurikulum perlu disusun secara lebih luas dan bersifat fleksibel.
f.      Fungsi Diagnostik
Fungsi Diagnosti mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pen-didikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat mema-hami dan menerima kekuatan (potensi) dan kelemahan yang dimilikinya. Jika siswa sudah mampu memahami kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemah-an yang ada pada dirinya, maka diharapkan siswa dapat mengembangkan sen-diri potensi kekuatan yang dimilikinya atau memperbaiki kelemahan-kele-mahannya.
2. Peranan Kurikulum
Kurikulum dalam pendidikan formal di sekolah/madrasah memiliki pe-ranan yang sangat strategis dan menentukan pencapaian tujuan pendidikan. Terdapat tiga peranan yang dinilai sangat penting, yaitu: (a) peranan konser-vatif, (2) peranan kreatif, dan (3) peranan kritis/evaluatif (Oemar Hamalik, 1990).
a.   Peranan Konservatif.
Peranan ini menekankan bahwa kurikulum sebagai sarana untuk mentrans-misikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda, dalam hal ini para siswa. Dengan demikian, peranan konservatif ini pada hakikatnya menempatkan kurikulum, yang berorientasi ke masa lampau. Peranan ini sifatnya menjadi sangat men-dasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan pada hakikatnya me-rupakan proses sosial. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di ling-kungan masyarakatnya.
b.   Peranan Kreatif.
Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembang-kan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebu-tuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Kuri-kulum harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa mengem-bangkan semua potensi yang ada pada dirinya untuk memperoleh pengetahu-an-pengetahuan baru, kemampuan-kemampuan baru, serta cara berpikir baru yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
c.    Peranan Kritis dan Evaluatif.
Peranan ini dilatarbelakangi oleh adanya kenyataan bahwa nilai-nilai dan budaya yang hidup dalam masyarakat senantiasa mengalami perubahan, se-hingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesu-aikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Selain itu, perkembang-an yang terjadi pada masa sekarang dan masa mendatang belum tentu sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Karena itu, peranan kurikulum tidak hanya me-wariskan nilai dan budaya yang ada atau menerapkan hasil perkembangan ba-ru yang terjadi, melainkan juga memiliki peranan untuk menilai dan memilih nilai dan budaya serta pengetahuan baru yang akan diwariskan tersebut. Da-lam hal ini, kurikulum harus turut aktif berpartisipasi dalam kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang tidak sesuai lagi dengan keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan dan diadakan modifikasi atau penyempurnaan-penyem
purnaan.
Ketiga peranan kurikulum di atas tentu saja harus berjalan secara seim-bang dan harmonis agar dapat memenuhi tuntutan keadaan. Jika tidak, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan yang menyebabkan peranan kurikulum per-sekolahan menjadi tidak optimal. Menyelaraskan ketiga peranan kurikulum tersebut menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses pen-didikan, di antaranya guru, kepala sekolah, pengawas, orang tua, siswa, dan masyarakat. Dengan demikian, pihak-pihak yang terkait tersebut idealnya da-pat memahami betul apa yang menjadi tujuan dan isi dari kurikulum yang di-terapkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
D.    Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum yang dikembangkan oleh dan dilaksanakan pada tiap-tiap satuan pendidikan. Da-lam hal ini, sekolah diberi keleluasaan untuk mengembangkan kurikulumnya. Namun demikian, tidak berarti sekolah bebas tanpa batas untuk mengembang-kan kurikulumnya. Dalam pelaksanaannya tetap berpegang atau merujuk pa-da prinsip-prinsip dan rambu-rambu operasional standard yang dikembang-kan oleh pemerintah, serta merujuk pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Standard Isi (SI) yang telah ditetapkan melalui Permen Nomor 23 Tahun 2006 untuk Standar Kompetensi Lulusan, dan Permen Nomor 22 Tahun 2006 untuk Standar Isi.
Standard Isi (SI) yaitu lingkup materi minimal dan standar kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu yang berlaku secara nasional.
Sedangkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) standar yang digunakan untuk melakukan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik. Standar komptensi lulusan ini terdiri dari standar kompetensi kelompok mata pelajar-an dan standar kompetensi mata pelajaran untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan ini berlaku secara nasional, artinya menjadi acuan untuk dasar bagi penentuan kelulusan di seluruh sekolah
yang ada di Indonesia. Namun dalam pencapaiannya disesuaikan dengan situ-
asi dan kondisi sekolah setempat.
 Selain dari pada itu, sekolah memiliki kewenangan untuk mengembang-kan mata pelajaran muatan lokal, yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitar sekolah. Isi muatan lokal bisa diitegrasikan ke dalam mata pelajaran tertentu, juga bisa dibuat dalam satu mata pelajaran tersendiri.
E.    Model Konsep KTSP
Dalam khazanah literatur kurikulum, setidaknya dikenal ada empat mo-del konsep kurikulum yaitu model kurikulum subjek akademik, model kuri-kulum personal, model kurikulum rekonstruksi sosial, dan model kurikulum teknologis. Kurikulum subjek akademik berorientasi pada pembentukan ma-nusia intelek. Materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan, sistem nilai yang di-anggap baik dan harus disampaikan secara turun temurun. Proses pendidikan adalah upaya transfer ilmu pengetahuan masa lampau yang dianggap baik. Keberhasilan pendidikan dilihat dari sejauh mana siswa menguasai bahan ajar yang dipalajarinya.
Model kurikulum personal yaitu kurikulum yang berorientasi pada pe-ngembangan potensi siswa secara maksimal. Dalam kurikulum ini tidak ada materi standar, karena materi disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak. Proses pembelajaran lebih banyak upaya pembimbingan anak untuk menya-lurkan minat dan perhatiannya. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh ma-na siswa merasa senang dalam menjalani aktivitas.
Kurikulum rekonstruksi sosial, adalah model kurikulum yang berorienta-si pada kepedulian sekolah untuk memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. Isi pendidikan berupa permasalahan yang ada di masyarakat, un-tuk selanjutnya dibahas dan dipecahkan dengan menggunakan khasanah keil-muan yang ada yang dipandang relevan untuk memecahkan masalah. Metode pembelajaran lebih banyak pada upaya diskusi dan penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah
dan sejauh mana masalah mampu dipecahkan dalam proses pembelajaran.
Terakhir model kurikulum teknologis, yaitu kurikulum yang didasarkan pada penggunaan metode ilmiah dalam penyusunan kurikulum dan isi kuri-kulum adalah ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus dikuasai untuk menghadapi kehidupan. Isi pendidikan menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, proses pendidikannya berupa transfer IPTEK, se-dang evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana IPTEK mampu dikuasai oleh siswa. Ada dua jenis teknologi yang digunakan dalam jenis kurikulum ini yaitu teknologi perangkat lunak dan teknologi perangkat keras.
Model konsep kurikulum yang manakah yang menjadi dasar pijakan ku-rikulum KTSP? KTSP, pada dasarnya merupakan penyempurnaan model dari KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi) yang diujicobakan oleh Depdiknas secara nasional. KBK itu sendiri adalah kurikulum yang berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi adalah salah satu jenis dari model konsep ku-rikulum teknologis. Dengan demikian KTSP menggunakan model konsep ku-rikulum teknologis.
Meskipun konsep kurikulum teknologis menjadi tulang punggung pe-ngembangan KTSP, tapi tidak berarti nilai esensial dari model konsep kuri-kulum lainnya diabaikan. Karakter yang ada pada model konsep lainnya tetap ada, hanya tidak dominan. Karena dalam realitas, konsep-konsep tersebut sa-ling melengkapi. Hal ini bisa dilihat dalam prinsip-prinsip pengembangan KTSP dan acuan operasional penyususunan KTSP yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
Secara umum prinsip-prinsip pengembangan KTSP meliputi:
1)       Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peser-ta didik dan lingkungannya.
2)       Beragam dan terpadu
3)       Tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni
4)       Relevan dengan kebutuhan kehidupan
5)       Menyeluruh dan berkesinambungan
6)       Belajar sepanjang hayat
7)       Seimbang antara kepentingan nasional dankepentingan daerah.
Sedangkan acuan operasional penyusunan KTSP harus memperhatikan hal-hal berikut ini:
1)       Peningkatan iman dan taqwa seta ahlak mulia
2)       Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkem-bangan dan kemampuan peserta didik.
3)       Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
4)       Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
5)       Tuntutan dunia kerja
6)       Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni
7)       Agama
8)       Dinamika perkembangan global
9)       Persatuan nasinal dan niai-nilai kebangsaan
10)    Kondisi sosal budaya masyarakat setempat
11)    Kesetaraan gender
12)    Karaktrsitik satuan pendidikan.
Dari sejumlah prinsip dan acuan operasional KTSP di atas tampak bahwa pengembangan potensi diri siswa sebagai individu, aspek sosial masyarakat, penguasaan mata pelajaran/ipteks, dan aspek Ketuhanan juga diperhatikan. Meskipun berbasis kompetensi tidak berarti hanya ilmu pengetahuan dan tek-nologi melulu yang diperhatikan, unsur kemanusiaan, sosial, dan spiritual ju-ga tidak dilepaskan.
Sedangkan apabila ditinjau dari model pendekatan pengembangannya, kurikulum 2006/KTSP menerapkan pendekatan dekonsentrasi, yaitu campur-an antara setralistik dan desentralistik atau dalam istilah lain mengunakan pen-dekatan campuran model administratif dan model akar rumput (grass root).
Model administratif, yaitu model pengembangan kurikulum yang inisia-tif, pelaksananya ditentukan dan dilakukan oleh pemerintah pusat. Kurikulum yang telah jadi disebarluaskan ke sekolah-sekolah untuk dilaksanakan. Seko-lah-sekolah/guru-guru tinggal menjalankan apa yang sudah tertuang dalam kurikulum.
Model akar rumput, adalah model pengembangan kurikulum dimana ini-siatif dan pelaksanaannya dilakukan oleh guru-guru sebagai pelaksana kuri-kulum. Upaya ini mula-mulanya dilakukan hanya pada cakupan terbatas baik area materi maupun wilayah pemberlakuannya. Apabila memperoleh kecocok-an dengan sekolah lain dan didukung oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang, penggunaannya bisa meluas. Tapi apabila tidak, penggunaannya
tidak bisa menyebar dan bahkan mungkin terhenti dan mati.
Dalam kurikulum 2006/KTSP sebagian dikembangkan oleh pusat, yaitu Standar Komptensi Lulusan dan Standar Isi. Sebagian lagi dikembangkan oleh daerah/sekolah, yaitu menerjemahkan SKL dan SI ke dalam bentuk ku-rikulum operasional yang digunakan oleh setiap jenjang dan unit pendidikan masing-masing sekolah dengan berpedoman pada rambu-rambu prosedur pe-ngembangan KTSP yang dikembangkan BNSP.
F.  Landasan Pengembangan Kurikulum
Dalam setiap kegiatan pengembangan kurikulum, baik pada level makro maupun mikro, selalu membutuhkan landasan-landasan yang kuat dan dida-sarkan atas hasil-hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Hal ini dise-babkan bahwa kurikulum itu sendiri pada hakikatnya merupakan rancangan atau program pendidikan. Sebagai suatu rancangan/program tersebut, maka kurikulum ini menempati posisi/kedudukan yang sangat strategis dalam kese-luruhan kegiatan pendidikan, dalam arti akan sangat menjadi penentu terha-dap proses pelaksanaan dan hasil-hasil yang ingin dicapai oleh pendidikan.
Dengan posisi yang penting itu, maka penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dibutuhkan berbagai landasan/dasar yang kokoh dan kuat. Landasan-landasan tersebut pada haki-katnya adalah faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para pengembang kurikulum, pada saat mengembangkan kurikulum ting-kat satuan pendidikan. Sebuah bangunan/gedung yang besar tentu membu-tuhkan landasan atau fondasi yang kuat agar bangunan tersebut dapat berdiri tegak, kokoh dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fon-dasi yang kokoh, maka yang cepat ambruk/hancur adalah gedung itu sendiri, tetapi apabila landasan pendidikan/kurikulum yang lemah, tidak kokoh, maka yang dipertaruhkan adalah manusianya (siswa). Berkaitan dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum ini, Robert S. Zais (1976) mengemukakan empat landasan, yaitu: philosophy and the nature of knowledge, society and culture, the individual, dan learning theory. Dengan berpedoman pada empat landasan tersebut dibuatlah model yang disebut “An eclectic model of the curriculum and its foundations” sebagai berikut.
Dengan memperhatikan bagan di atas, suatu kurikulum dengan berbagai komponennya yang terdiri atas tujuan (aims, goals, objectives), isi/bahan (content), aktivitas belajar (learning activities), dan evaluasi, agar memiliki tingkat relevansi dan fleksibilitas yang tinggi/memadai perlu ditopang oleh berbagai landasan (foundations). Landasan-landasan tersebut yaitu: landasan filosofis sebagai landasan utama, epistemologi (sifat-sifat pengetahuan), ma-syarakat dan kebudayaan, individu (siswa), dan teori-teori belajar.
Senada dengan pendapat Zais di atas, Ralph W. Tyler (dalam Ornstein, 1988) mengemukakan pandangan yang erat kaitannya dengan beberapa aspek yang melandasi suatu kurikulum (dalam hal ini disebut school purposes) me-lalui visualisasi sebagai berikut.
Selain pandangan dari kedua pakar kurikulum tersebut di atas, berdasar-kan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat empat aspek po-kok yang mendasari pengembangan kurikulum tersebut, yaitu landasan filo-sofis, psikologis, sosial-budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan/tekno-logi. Landasan filosofis dimaksudkan pentingnya filsafat dalam membina dan mengembangkan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Filsafat ini men-jadi landasan utama yang melandasi aspek-aspek lainnya. Perumusan tujuan dan isi kurikulum pada dasarnya bergantung pada pertimbangan-pertimbang-an filosofis. Pandangan filosofis yang berbeda akan mempengaruhi dan men-dorong aplikasi pengembangan kurikulum yang berbeda pula. Berdasarkan landasan filosofis ini ditentukan tujuan pendidikan nasional, tujuan institusio-nal, tujuan mata pelajaran, dan tujuan pembelajaran. Landasan psikologis ter-utama berkaitan dengan psikologi/teori belajar dan psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi kuriku-lum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tarap perkembangan siswa tersebut. Psikologi belajar membe-rikan kontribusi dalam hal bagaimana kurikulum itu disampaikan kepada sis-wa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya, dengan kata lain berke-naan dengan penentuan strategi kurikulum.
Landasan sosial-budaya dijadikan sebagai salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum karena pendidikan selalu mengandung nilai yang harus sesuai dengan nilai yang berlaku dalam masya-rakat. Di samping itu, keberhasilan suatu pendidikan dipengaruhi oleh ling-kungan. Kehidupan masyarakat, dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya, menjadi dasar dan acuan bagi pendidikan/kurikulum. Landasan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) diperlukan dalam pengembangan kurikulum sebagai upaya menselaraskan isi kurikulum dengan perkembangan dan kemajuan yang terjadi dalam dunia IPTEK yang menye-babkan pula perkembangan dunia pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Selain landasan-landasan kurikulum pada umumnya seperti dijelaskan di atas, dalam implementasi kurikulum sekolah pada suatu negara selalu dilan-dasi juga oleh landasan legal berupa kebijakan-kebijakan pendidikan yang di-berlakukan di negara tersebut. Penyelenggaraan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang saat ini diterapkan di Indonesia dilandasi oleh kebi-jakan perundang-undangan sebagai berikut:
a.       Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sis-tem Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat (1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2).
b.       Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), (2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8); Pasal 8 ayat (1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pa-sal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20.
c.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Me-nengah. Standar isi ini mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Termasuk dalam standar isi adalah: kerangka dasar dan struktur kurikulum, Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) setiap mata pelajaran pada setiap semester dari setiap jenis dan jenjang pendi-dikan dasar dan menengah.
d.       Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidik-an Dasar dan Menengah. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kuali-fikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan kete-rampilan.
e.        Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Da-sar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidik-an Dasar dan Menengah.
G.  Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum
Sebenarnya tidak terhitung banyaknya prinsip yang dapat digunakan da-lam pengembangan kurikulum. Kurikulum pada jenjang pendidikan manapun biasanya dikembangkan dengan menganut prinsip-prinsip tertentu, prinsip yang dianut merupakan kaidah yang menjiwai kurikulum itu. Pada dasarnya guru harus bisa menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang telah ditentukan oleh para pengambil keputusan, namun demikian khususnya pada tataran pelaksanaan kurikulum di sekolah, bisa juga diciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Karena itu selalu mungkin terjadi suatu kurikulum seko-lah menggunakan prinsip-prinsip yang berbeda dengan yang digunakan da-lam kurikulum sekolah lainnya.
Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum biasanya ditulis secara ekspli-sit dalam buku atau dokumen kurikulum sekolah. Implementasi dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut dapat dikaji atau dipelajari dalam keseluruhan isi buku kurikulum tersebut, dalam pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Sering terjadi implementasi prinsip-prinsip kurikulum itu sukar diidentifikasi, bahkan kadang-kadang yang nampak menonjol justru terjadinya peristiwa-peristiwa kurikuler yang menyimpang dari prinsip-prin-sip yang digunakan dalam pengembangan kurikulum itu. Penyimpangan ter-sebut dapat diakibatkan oleh banyak hal, seperti:
1.       Pencantuman prinsip-prinsip dalam buku kurikulum itu hanya bersifat proforma, artinya hanya sekadar menaati langkah-langkah pengembangan kurikulum atau untuk menimbulkan kesan bahwa suatu kurikulum men-dukung nilai-nilai luhur tertentu, terutama yang bersifat politis atau ilmi-ah.
2.       Prinsip-prinsip tersebut tidak dihayati oleh para pengembang kurikulum, pelaksana kurikulum dan hasil evaluasi kurikulum tidak menunjukkan adanya kandungan nilai dari prinsip-prinsip pengembangan kurikulum tersebut.
3.       Situasi dan kondisi di tempat kurikulum itu dilaksanakan telah berkem-bang dan tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip pengembangan kuri-kulum itu.
Dalam kondisi seperti itu, suatu kurikulum dapat dikatakan tidak lagi mengemban fungsi yang sebenarnya, kurikulum itu berjalan secara semu. Memang demikianlah kenyataannya yang dialami oleh sejumlah kurikulum, apalagi bagi kurikulum yang telah lama sekali tidak direvisi.
Setiap kurikulum harus didasarkan pada prinsip yang terbaik (excellence) agar setiap siswa dapat mencapai yang terbaik bagi diri dan lingkungannya. Tiap siswa harus berpegangan pada standar yang sesuai dengan kemampuan-nya baik pada aspek moral, etik, pengetahuan, ataupun aspek lainnya. Mengi-ngat bahwa setiap siswa mempunyai bakat, minat dan motivasi yang berbeda, maka perbedaan itu perlu juga dipertimbangkan sehingga tidak hanya satu standar kualitas yang ditentukan untuk semuanya. Kaitannya dengan kebijak-an pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang saat ini diberlakukan di Indonesia, secara umum didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang tertera dalam UU No.20/2003 (pasal 36), ya-itu bahwa: (1) pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan siswa, dan (3) kurikulum disusun sesuai jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan: (a) peningkaatan iman dan takwa, (b) pening-katan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat siswa, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembang-an IPTEK dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan
Secara lebih khusus, KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum sebagai berikut.
1.  Berpusat pada Potensi, Perkembangan, Kebutuhan, dan Kepentingan  Siswa dan Lingkungannya.
Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa siswa memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demo-kratis serta bertanggung jawab.
Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompe-tensi siswa disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepen-tingan siswa serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti kegiat-an pembelajaran berpusat pada siswa.
2.   Beragam dan Terpadu
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakte-
ristik siswa, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istia-dat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi kompo-nen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna dan tepat antarsubstansi.
3.  Tanggap terhadap Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahu-an, teknologi dan seni yang berkembang secara dinamis. Karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar siswa untuk mengikuti
dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4.       Relevan dengan Kebutuhan Kehidupan
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku ke-pentingan (stakeholders) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebu-tuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, kete-rampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keteram-pilan vokasional merupakan keniscayaan.
5.       Menyeluruh dan Berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bi-dang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan se-cara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan.
6.       Belajar Sepanjang Hayat
Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan siswa yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencer-minkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan in-formal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7.       Seimbang antara Kepentingan Nasional dan Kepentingan Daerah.
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbang-sa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika da-lam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dalam pelaksanaannya, KTSP menggunakan prinsip-prinsip sebagai be-rikut:
a.       Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kon-disi siswa untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Da-lam hal ini siswa harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermu-tu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis dan menyenangkan.
b.       Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (a) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan mene-mukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
c.        Pelaksanaan kurikulum memungkinkan siswa mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi siswa dengan tetap memperhatikan ke-terpaduan pengembangan pribadi siswa yang berdimensi ke-Tuhanan, ke-individuan, kesosialan, dan moral.
d.       Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan siswa dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip tut wuri handayani, ing madia mangun karsa, ing ngarsa sung tulada (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
e.        Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan me-manfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip alam takambang jadi guru (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dija-dikan sumber belajar, contoh dan teladan).
f.        Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
g.        Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbang-an, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antarkelas dan jenis serta jenjang pendidikan.
H. Acuan Operasional Penyusunan KTSP
Acuan operasional penyusunan KTSP harus memperhatikan hal-hal be-rikut ini:
  1. Peningkatan iman dan taqwa serta akhlak mulia.
  2. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat per-kembangan dan kemampuan peserta didik.
  3. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.
  4. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional.
  5. Tuntutan dunia kerja.
  6. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
  7. Agama
  8. Dinamika perkembangan global.
  9. Persatuan nasional dan niai-nilai kebangsaan.
  10. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
  11. Kesetaraan gender.
  12. Karakteristik satuan pendidikan.
Meskipun berbasis kompetensi dilihat dari prinsip dan acuan operasional KTSP di atas tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi saja yang diperha-tikan, unsur kemanusiaan, sosial, dan spiritual juga diperhatikan. KTSP meng-gunakan model pendekatan campuran yakni, sebagian dikembangkan oleh pusat, yaitu Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, sebagian lagi dikem-bangkan oleh daerah/sekolah. Sekolah menterjemahkan SI dan SKL ke dalam bentuk kurikulum operasional yang digunakan oleh setiap jenjang dan jenis pendidikan masing-masing sekolah dengan berpedoman kepada rambu-ram-bu prosedur pengembangan KTSP yang dikembangkan BNSP.
I.  Struktur dan Muatan Kurikulum
Struktur kurikulum pada dasarnya merupakan pola dan susunan mata pe
lajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Keda-laman muatan kurikulum pada setiap mata pelajaran pada setiap satuan pen-didikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai siswa sesuai de-ngan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum tersebut. Kom-petensi yang dimaksud terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan. Muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri merupakan bagian integral dari struktur ku-rikulum pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jika ditelaah dari do-kumen Standar Isi sebagai lampiran Permendiknas No. 22/2006, struktur ku-rikulum tersebut dibedakan pada masing-masing tingkat satuan pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK).
Struktur kurikulum pada satuan pendidikan SD/MI di dalamnya meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama enam tahun mulai kelas I sampai dengan kelas VI dan disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 8 mata pelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran pada Kelas I s.d. III dilaksanakan mela-lui pendekatan tematik, sedangkan pada Kelas IV s.d. VI dilaksanakan mela-lui pendekatan mata pelajaran. Struktur kurikulum SMP/MTs meliputi sub-stansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama ti-ga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas IX. Struktur kurikulum disu-sun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pada 10 mata pelajaran.
Struktur kurikulum SMA/MA meliputi substansi pembelajaran yang di-tempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas X sam-pai dengan kelas XII. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kom-petensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Pengorganisasian ke-las-kelas pada SMA/MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas X meru-pakan program umum yang diikuti oleh seluruh siswa, dan kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang terdiri atas empat program: (1) Program Ilmu Pengetahuan Alam, (2) Program Ilmu Pengetahuan Sosial, (3) Program Bahasa, dan (4) Program Keagamaan, khusus untuk MA. Struktur kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan siswa untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidik-
an lebih lanjut sesuai dengan program kejuruannya.
Struktur kurikulum untuk pendidikan khusus dikembangkan untuk siswa berkelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berdasarkan standar kompetensi lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajaran, dan standar kompetensi mata pelajaran. Siswa berkelainan tersebut dikelom-pokkan menjadi dua kategori, yaitu: (1) siswa berkelainan tanpa disertai de-ngan kemampuan intelektual di bawah rata-rata, dan (2) siswa berkelainan disertai dengan kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Kurikulum pendi-dikan khusus dalam hal ini terdiri atas 8 sampai dengan 10 mata pelajaran.
Selain terdiri atas sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalaman-nya merupakan beban belajar bagi siswa pada satuan pendidikan tertentu, da-lam struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah terdapat muatan lain, yaitu muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri. Muatan lokal merupa-kan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah, yang ma-terinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Sub-stansi muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan. Kegiatan pengem-bangan diri bukan merupakan mata pelajaran yang harus diasuh oleh guru. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat, setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan/atau dibimbing oleh konselor, guru, atau tenaga kependi-dikan yang dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial, belajar, dan pe-ngembangan karier siswa. Khusus untuk sekolah menengah kejuruan pengem-bangan diri terutama ditujukan untuk pengembangan kreativitas dan bimbing-an karier. Pengembangan diri untuk satuan pendidikan khusus menekankan pada peningkatan kecakapan hidup dan kemandirian sesuai dengan kebutuh-an khusus siswa.
J.  Proses Penyusunan Kurikulum
Dalam pengkajian teori pengembangan kurikulum, terdapat empat tahap-an pengembangan kurikulum yang dapat ditempuh, yaitu mulai dari tahap makro, tahap institusi, tahap mata pelajaran, dan tahap program pembelajar-an. Pada tahap makro, pengembangan kurikulum dikaji dalam lingkup nasio-nal, baik untuk pendidikan sekolah maupun luar sekolah, baik secara vertikal maupun horizontal dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional. Se-cara vertikal berkaitan dengan kontinuitas atau kesinambungan pengembang-an kurikulum dalam berbagai tingkatan (hierarkhi) institusi pendidikan (seko-lah), sedangkan secara horizontal berkaitan dengan pengembangan kurikulum pada tingkatan pendidikan yang sama/setara sekalipun jenis pendidikannya berbeda. Pada tahap institusi, kegiatan pengembangan kurikulum dilakukan di setiap lembaga pendidikan (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAK/ dan SMK). Aspek-aspek yang dikembangkan pada tahap ini di antaranya: visi dan misi sekolah, tujuan sekolah, mata pelajaran-mata pelajaran yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan, dan fasilitas yang dibutuhkan termasuk media dan alat pembelajaran.
Pada tahap mata pelajaran, pengembangan kurikulum diwujudkan dalam bentuk silabus pembelajaran untuk masing-masing mata pelajaran yang di-kembangkan pada masing-masing satuan pendidikan. Dari silabus pembela-jaran tersebut oleh guru selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) atau program yang akan dilaksanakan pada periode bela-jar tertentu. Dalam periode waktu tersebut diharapkan para siswa dapat me-nguasai satu kesatuan kompetensi baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan tertentu. Isi program tersebut adalah apa yang ada dalam silabus pembelajaran pada suatu mata pelajaran, kemudian dilakukan pengaturan-pe-ngaturan yang melengkapinya sehingga program tersebut membentuk suatu program kerja selama satu semester lengkap dengan penentuan alokasi waktu yang dibutuhkan serta kapan dilaksanakannya. Tahap program pembelajaran merupakan tahap pengembangan kurikulum secara mikro pada level kelas, di mana tugas pengembangan menjadi tanggung jawab sepenuhnya seorang gu-ru. Dengan berpedoman pada silabus pembelajaran kemudian guru menjabar-kannya dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran (dulu dikenal dengan nama satuan pelajaran) untuk satu atau beberapa kali pertemuan tatap muka di kelas.
Dalam proses pengembangan kurikulum, tentu saja banyak pihak yang turut terlibat atau berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena begitu besar dan sangat strategisnya peranan dari kurikulum itu sendiri sebagai salah satu alat utama dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Apabila dikaji secara sek-sama, sebenarnya harus banyak pihak yang terlibat dalam pengembangan ku-rikulum itu, di antaranya para administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli psikologi, ahli bidang ilmu pengetahuan, para guru, orangtua siswa, tokoh-tokoh masyarakat dan pihak-pihak lainnya dalam porsi kegiatan yang berbeda-beda. Dari sekian banyak pihak yang terlibat, maka yang secara terus menerus terlibat dalam kegiatan pengembangan kurikulum yaitu para administrator pendidikan, pada ahli pendidikan dan kurikulum, dan tentu saja
para guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah.
Para administrator pendidikan biasanya terdiri atas pejabat-pejabat yang relevan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dari mulai tingkat pusat sampai daerah bahkan sampai tingkat kecamatan dan sekolah. Di ting-kat pusat, lembaga yang secara khusus mengkaji dan menjadi dapurnya pe-ngembangan kurikulum nasional yaitu Pusat Kurikulum Balitbang Depdiknas dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Keterlibatan para adminis-trator di tingkat pusat dalam pengembangan kurikulum yaitu menyusun da-sar-dasar hukum, kerangka dasar kurikulum, serta standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kerjasama dengan para ahli pendidikan dan ahli bidang studi dari perguruan tinggi yang relevan dilakukan untuk meminta masukan-masukan dan memantapkan kerangka dasar kurikulum tersebut. Atas dasar itu, para administrator di daerah (dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota) sampai kepala sekolah mengembangkan kurikulum sekolah yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Para kepala sekolah sebagai administrator pendidikan yang berada pada level paling bawah (seko-lah) memiliki wewenang dalam membuat operasionalisasi pelaksanaan kuri-kulum di sekolah masing-masing. Para kepala sekolah sebagai administrator pendidikan inilah sebenarnya yang secara terus-menerus terlibat dalam pe-ngembangan dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.
Pengembangan kurikulum bukan saja didasarkan atas perubahan tuntutan kehidupan dalam masyarakat, tetapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep-konsep dalam ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan ku-rikulum satuan pendidikan membutuhkan bantuan pemikiran para ahli, baik ahli pendidikan, ahli kurikulum, ahli bidang studi/disiplin ilmu. Para ahli pen-didikan dan ahli kurikulum memberikan alternatif konsep pendidikan dan model kurikulum yang dipandang paling sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat serta perkembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan kuriku-lum bukan hanya sekedar memilih dan menyusun bahan pelajaran dan meto-de mengajar, tetapi menyangkut penentuan arah dan orientasi pendidikan, pe-milihan sistem dan model kurikulum, serta berbagai perangkat dan pedoman penjabaran dan implementasi dari model-model tersebut. Keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum terutama sangat dibutuhkan dalam pengem-bangan kurikulum baik pada tingkat pusat maupun daerah. Apalagi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang menuntut adanya otonomi pendidikan dan otonomi sekolah, maka keterlibatan para ahli pendidikan dan kurikulum sangat diperlukan, sebab apa yang telah digariskan pada tingkat pusat belum tentu dapat dengan mudah dipahami oleh para pengembang dan pelaksana kurikulum di daerah. Pengembangan kurikulum juga membutuhkan keterli-batan para ahli bidang studi/disiplin ilmu yang memiliki wawasan tentang pendidikan dan perkembangan tuntutan masyarakat. Sumbangan mereka da-lam memilih materi bidang ilmu yang mutakhir dan sesuai dengan perkem-bangan kebutuhan masyarakat sangat diperlukan. Mereka juga sangat diha-rapkan keterlibatannya dalam menyusun materi ajar dalam sekuens yang se-suai dengan struktur keilmuan tetapi sangat memudahkan para siswa untuk mempelajarinya.
Kunci keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan kurikulum pada
hakikatnya ada di tangan para guru. Sekalipun tidak semua guru dilibatkan dalam pengembangan pada tingkat pusat/nasional, namun dia adalah perenca-na, pelaksana dan pengembang kurikulum bagi kelasnya. Sekalipun para guru tidak mencetuskan sendiri konsep-konsep tentang kurikulum, guru yang me-nerjemahkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan oleh BSNP, dia yang mengolah dan meramu kembali untuk disajikan di da-lam kelas. Guru berada di garis depan dalam implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan, oleh karena itu guru pulalah yang selalu melakukan evalu-asi dan penyempurnaan kurikulum. Hasil-hasil penilaian guru akan sangat membantu dalam menentukan hambatan-hambatan dalam implementasi kuri-kulum. Sebagai pelaksana kurikulum, guru harus mampu menciptakan kegi-atan belajar-mengajar yang memungkinkan para siswa dapat menyerap isi kurikulum dengan sempurna. Guru tidak hanya berperan sebagai pengajar di kelas yang bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan (bahan pelajaran) ke-pada siswa, dengan lebih banyak menggunakan metode penuturan/ceramah. Peranan guru seperti ini dalam kondisi sekarang nampaknya sudah tidak rele-van lagi dengan tuntutan kurikulum, oleh karena itu perlu dikurangi frekuen-sinya. Sesuai dengan perkembangan jaman dan perkembangan ilmu pendidik-an serta ditambah lagi dengan adanya kebijakan otonomi pendidikan dan oto-nomi sekolah, maka akan semakin banyak peranan dan keterlibatan guru da-lam mengimplementasikan kurikulum yang memungkinkan terjadinya proses
belajar pada diri siswa.
Sekolah atau satuan pendidikan adalah lembaga masyarakat yang mem-persiapkan siswa agar mampu hidup dalam masyarakat itu. Sebagai bagian dari masyarakat, sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di mana sekolah itu berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi dan dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat sekitarnya. Untuk mencapai hal tersebut, sangat diperlukan keterlibatan pihak masyarakat da-lam menentukan arah pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini bisa saja berwujud pemberian bantuan dalam pelaksanaan kurikulum atau memberikan saran-saran, usul, pendapat mengenai keperluan-keperluan yang paling mendesak untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum sekolah, sehingga siswa dapat mengatasi masalah-masalah di masyarakat tempat mereka hidup. Orang tua siswa, seba-gai bagian tak terpisahkan dari masyarakat, diharapkan sangat berperan atau terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengembang-an kurikulum. Keterlibatan orangtua bisa dalam kegiatan penyusunan kuriku-lum dan pelaksanaan kurikulum. Dalam penyusunan kurikulum mungkin ti-dak semua orangtua dapat ikut serta, hanya terbatas kepada beberapa orang-tua yang memiliki cukup waktu dan mempunyai latar belakang yang mema-dai. Keterlibatan orangtua lebih besar dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum. Dalam hal ini diperlukan adanya kerja sama yang saling menguntungkan an-tara guru, sekolah dan para orangtua. Sebagian besar waktu belajar siswa yang dituntut kurikulum ada di luar sekolah, di antaranya dilaksanakan di rumah, dengan demikian sewajarnya apabila orangtua turut mengikuti dan mengama-ti kegiatan belajar anaknya di rumah.
K.  Komponen Isi Kurikulum
Kurikulum merupakan bagian yang sangat esensial dalam keseluruhan kegiatan pendidikan di suatu sekolah. Dalam pengembangan kurikulum pada tingkat satuan pendidikan akan menyangkut banyak faktor, mempertimbang-kan isu-isu mengenai kurikulum, siapa yang dilibatkan, bagimana prosesnya, apa tujuannya, dan kepada siapa kurikulum itu ditujukan. Pada umumnya pa-ra ahli kurikulum memandang bahwa pengembangan kurikulum itu merupa-kan suatu proses yang berkelanjutan dan merupakan suatu siklus dari bebera-pa komponen. Ralph W. Tyler (1975) dalam buku kecilnya yang sangat ter-kenal dan konsep-konsepnya masih dipakai sampai sekarang, menyajikan empat langkah pengembangan (Four-Step Model) dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang harus dijawab dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu :
a.      What educational purposes should the school seek to attain?
b.      What educational experiences can be provided that are likely to attain these purposes ?
c.      How can these educational experiences be effectively organized ?
d.      How can we determine wether these purposes are being attained ?
Pertanyaan pertama pada hakikatnya merupakan arah dari suatu program atau tujuan kurikulum, pertanyaan kedua berkenaan dengan isi/konten yang harus diberikan untuk mencapai tujuan, pertanyaan ketiga berkenaan dengan strategi pelaksanaan, dan pertanyaan keempat berkenaan dengan penilaian (evaluasi) pencapaian tujuan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi kom-ponen utama yang harus dipenuhi dalam suatu kegiatan pengembangan kuri-kulum di sekolah. Komponen-komponen itu tidaklah berdiri sendiri, tetapi saling pengaruh mempengaruhi, berinteraksi, berinterelasi satu sama lain dan membentuk suatu sistem (system).
Dalam kaitannya dengan komponen isi kurikulum tingkat satuan pendi-dikan, dalam panduan penyusunan telah ditetapkan sistematikanya, yaitu mencakup: (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan kurikulum, dan (3) kalender pendidikan.
Komponen tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dirumuskan de-ngan mengacu kepada tujuan umum pendidikan, yaitu meletakkan dasar dan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ke-terampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dalam kegiatan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan ini peran tujuan sangatlah menentukan. Ivor K. Davies (dalam Hamid Hasan, 1990) menyata-kan bahwa tujuan dalam suatu kurikulum akan menggambarkan kualitas ma-nusia yang diharapkan terbina dari suatu proses pendidikan. Dengan demiki-an suatu tujuan memberikan petunjuk mengenai arah perubahan yang dicita-citakan dari suatu kurikulum yang sifatnya harus merupakan sesuatu yang fi-nal. Tujuan memberikan pegangan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukannya, dan merupakan patokan untuk mengetahui sampai di mana tujuan itu telah dicapai (S. Nasution, 1987). Tujuan memegang peranan pen-ting, akan mewarnai keseluruhan komponen-komponen lainnya dan akan me-ngarahkan semua kegiatan mengajar (Nana Syaodih, 1988). Tujuan kuriku-lum yang dirumuskan menggambarkan pula pandangan para pengembang ku-rikulum mengenai pengetahuan, kemampuan, serta sikap yang ingin dikem-bangkan (Hamid Hasan, 1990). Tujuan yang jelas akan memberi petunjuk yang jelas pula terhadap pemilihan isi/konten, strategi dan media pembelajar-an, dan evaluasi, bahkan dalam berbagai model pengembangan kurikulum, tujuan ini dianggap sebagai dasar, arah, patokan dalam menentukan kompo-nen-komponen yang lainnya.
Komponen struktur dan muatan kurikulum memuat penjelasan-penjelasan yang rinci berkaitan dengan mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengem-bangan diri, pengaturan beban belajar, ketuntasan belajar, kenaikan kelas dan kelulusan, penjurusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis ke-unggulan lokal dan global (penjelasan secara rinci mengenai komponen ini dapat dilihat dalam buku panduan penyusunan KTSP yang diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan). Sedangkan komponen terakhir yaitu kalender pendidikan yang disusun oleh masing-masing satuan pendidikan di-sesuaikan dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagai-mana yang dimuat dalam Standar Isi.
Sebagai salah satu bentuk alternatif yang dapat ditempuh oleh pihak pe-ngelola sekolah dalam penyusunan KTSP ini bisa dengan menggunakan sis-tematika yang memuat bagian-bagian sebagai berikut:
a.     Pendahuluan, diantaranya meliputi uraian mengenai latar belakang atau   dasar penyusunan KTSP; tujuan pengembangan KTSP, serta prinsip pe-   ngembangan KTSP yang sesuai dengan karakteristik sekolah masing-ma-   sing.
b.    Tujuan pendidikan, di antaranya meliputi uraian mengenai tujuan pendi-dikan (disesuaikan jenjang satuan pendidikan), visi dan misi sekolah, ser-ta tujuan sekolah.
c.     Struktur dan muatan kurikulum, di antaranya meliputi uraian mengenai struktur kurikulum sekolah dan muatan kurikulum yang terdiri atas mata pelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pendidikan keca-kapan hidup, beban belajar, ketuntasan belajar, penjurusan, kenaikan ke-las, dan kelulusan.
d.    Kalender pendidikan, di antaranya meliputi uraian mengenai permulaan tahun pelajaran, waktu belajar, kegiatan tengan semester, libur sekolah, jadwal kegiatan, dsb.
e.     Lampiran-lampiran, berupa silabus pada masing-masing mata pelajaran dan beberapa contoh rancana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
L.   Latihan Kerja/Tugas
Untuk lebih memantapkan penguasaan peserta diklat terhadap materi pe-
ngembangan kurikulum ini, coba lakukan latihan/tugas berikut ini.
1.     Pada bagian akhir materi pelatihan ini disampaikan beberapa contoh kuri-
kulum utuh untuk setiap jenjang satuan pendidikan (SD, SMP, SMA, dan SMK) yang telah dikembangkan oleh beberapa sekolah di DKI Jakarta (Sumber: Puskur Balitbang Depdiknas, 2006). Tugas peserta diklat yaitu mencermati contoh-contoh kurikulum utuh tersebut sesuai dengan penu-gasan masing-masing peserta diklat, kemudian memberikan komentar-ko-mentar, saran, kritik, atau koreksi yang konstruktif untuk penyempurna-annya.
2.     Melalui kegiatan bekerja dalam kelompok kecil (4-5 orang, pada jenjang satuan pendidikan yang sama), coba kembangkan suatu draf kurikulum utuh yang dinilai cukup memadai. Gunakan sistematika minimal seperti yang tertulis pada lampiran 1. Untuk itu, para peserta diklat perlu mencer-mati juga panduan penyusunan kurikulum yang dikeluarkan oleh BSNP.
3.     Lakukan proses validasi sederhana terhadap draf kurikulum utuh yang te-
lah dikembangkan tersebut kepada teman sejawat/peserta diklat lainnya. Untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan berdasar-kan hasil validasi tersebut.


DAFTAR PUSTAKA
Asep Herry Hernawan. 2006. Pengembangan Silabus dan Satuan Pembela-jaran. Makalah Pelatihan Pengembangan Kurikulum bagi Guru. Ban-dung.
Djaali. (2006). Standar Nasional Pendidikan. Makalah Semiloka Nasional
Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Berbudaya. Jakarta.
Doll, Ronald C. 1974. Curriculum Improvement Decision Making and Process, Third Edition. Boston-London-Sidney: Allyn and Bacon, Inc.
Nana Sudjana. 1989. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah. Bandung: Sinar Baru.
Nana Syaodih Sukmadinata. 2001. Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek.  Bandung: Remaja Rosdakarya.
Oemar Hamalik. 1990. Pengembangan Kurikulum, Dasar-dasar dan Pengem-bangannya. Bandung: Mandar Maju.
Ornstein, Allan c. and Francis P. Hunkins. 1988. Curriculum, Foundations, Principles, and Issues. Boston: Allyn and Bacon.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendi-dikan
Peraturan Pemerintah Nomor 22, 23, 24 Tahun 2006
S. Hamid Hasan. 1988. Evaluasi Kurikulum. Jakarta: P2LPTK.
Tyler, Ralph W. 1975. Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago and London:  The University of Chicago Press.
Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Zais, Robert S.1976. Curriculum, Principles and Foundations. Haeper and Row Publisher, NY


LAMPIRAN – 1
SISTEMATIKA / DAFTAR ISI
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN
I.       PENDAHULUAN
1.      Latar Belakang
2.      Visi dan Misi
3.      Tujuan Sekolah
4.      Standar Kompetensi Lulusan
II.      KEADAAN DAN POTENSI SEKOLAH
1.      Lingkungan Sekolah
2.      Keadaan Sekolah
3.      Personil sekolah
4.      Keadaan Peserta didik
5.      Program Kemitraan/Kerjasama
III.     STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
1.      Struktur Kurikulum
2.      Muatan Kurikulum
a.      Mata Pelajaran
b.      Muatan Lokal
c.      Kegiatan Pengembangan Diri
d.      Pendidikan Kecakapan Hidup
e.      Beban Belajar
f.       Ketuntasan Belajar
g.      Penjurusan
h.      Kenaikan Kelas dan Kelulusan
IV.    KALENDER PENDIDIKAN
1.      Permulaan Tahun Pelajaran
2.      Waktu Belajar
3.      Kegiatan Tengah Semester
4.      Libur Sekolah

Jadwal Kegiatan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s